NERACA

Jakarta - Kemajuan ekonomi di daerah membutuhkan komitmen kuat dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mensejahterakan rakyat di daerahnya. Sedangkan Kementrian Perindustrian lebih fokus pada pengembangan daerah dengan menggenjot program klasterisasi industri yang fokus sumber daya alam (SDA) daerah.

Pengurus Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Anton J Supit, mengatakan, Pemda harus menyadari komitmen dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberantas kemiskinan di daerahnya.  Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah fokus menarik investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi rakyat.

“Kalau Pemda sadar dengan komitmen dan tanggung jawabnya. Dia memutar otak bagaimana menarik investasi masuk ke daerah tersebut. Pemda harus tahu, komoditas atau sektor mana yang mau dijadikan potensi unggulan. Apakah memenuhi skala keekonomian? Intinya investasi dan lapangan kerja tidak harus manufaktur. Jasa dan pariwisata juga bisa. Yang penting, rakyat berpartisipasi dalam ekonomi dan sejahtera,” terangnya saat dihubungi NERACA, Kamis (17/2).

Sementara itu, tugas dari pemerintah pusat adalah mendukung daerah terkait fasilitas yang akan diberikan untuk investasi tersebut, seperti, fasilitas fiskal, moneter, ketenagakerjaan, dan imigrasi.

“Kalau Pemda berani menarik proyek klaster industri di daerahnya, harus sesuai dengan potensinya. Lalu, bagaimana pembangunan infrastrukturnya, termasuk logistiknya. Yang utama, harus berani efisien dan fokus menggunakan anggaran. Intinya adalah, perhitungkan dari segi pasar, kompetensi, dan harganya,” ungkapnya.

Sementara itu, saat ditemui disela-sela diskusi pengembangan industri di daerah, Anggota Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja mengatakan, program peningkatan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan program usaha kecil menengah dan koperasi. Pasalnya program UKM akan menarik tenaga kerja cukup banyak.

Selain itu pemerintah diharapkan bisa lebih fokus dalam mengembangkan daerah. “Bagaimana daerah mau maju, anggaran pemerintah untuk sektor kesejahteraan sosial hanya sekitar Rp 10 triliun, dan daerah akan mendapat sekitar 10% nya. Sedangkan anggaran untuk industri hanya sebesar Rp 2 triliun dan daerah hanya mendapat 2 % nya saja. Seharusnya anggaran industri lebih besar sehingga industri dapat lebih maju lagi,” terangnya.

Klaster Industri

Di tempat yang sama, Direktur Jendral Industri Berbasis Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan, pemerintah dalam pengembangan daerah akan fokus pada program klasterisasi industri yang berkonsentrasi pada sumber daya alam (SDA) daerah.

“Dengan melihat peluang apa yang ada di daerah tersebut. Seperti Seimangke Sumatera utara akan difokuskan CPO, Batulicin Kalimantan akan difokuskan ke baja,” terangnya.

Anton menilai, program  tersebut masih sekedar wacana. Keberhasilan program klasterisasi industri di daerah masih sangat tergantung pada komitmen dan mental pembangunan oleh Pemda dan pemerintah pusat.

“Program klaster industri sudah bagus. Tapi, masih sekedar PR. Masih hanya euforia. Pemerintah belum tahu, apa yang akan dilakukan. Akibatnya, investor mau masuk masih susah. Padahal, pengusaha bukan pekerja sosial. Mereka akan memperhitungkan beban-beban biayanya. Dengan kawasan tanpa hambatan Asean saat ini, investasi di Indonesia atau negara Asean lain tidak ada bedanya. Intinya harus ada grand design,” ujar Anton.

Hal senada juga diungkapkan Lili. Menurutnya, program klusterisasi industri yang dirancang pemerintah belum menyentuh inti persoalan hambatan pertumbuhan industri di daerah.