BI Harus Berani “Menghukum” Bank - SUKU BUNGA KREDIT MASIH TINGGI

NERACA

Jakarta – Dalih perbankan nasional akan menurunkan tingkat suku kredit dalam tiga bulan setelah BI Rate menjadi 6% dibantah Guru Besar Universitas Brawijaya Prof Dr. Ahmad Erani Yustika. Menurut dia, sebenarnya Indonesia tidak perlu menunggu selama itu untuk menurunkan suku bunga kredit. Asalkan Bank Indonesia (BI) mau mengambil tindakan tegas dan bank BUMN sebagai market leader yang mengelola 60% dana pihak ketiga lebih dahulu menurunkan suku bunga kredit.

Selain itu, lanjut Erani, bank juga harus tidak terlalu boros dalam penggunaan BOPO, jangan sampai di atas 80%. “Kalau itu terjadi dan dibiarkan saja maka sampai kapan pun suku bunga kredit perbankan tidak akan berangsur turun”, ujarnya kepada Neraca, Senin (14/11).

Cara yang kedua, menurut dia, untuk lebih cepat menurunkan suku bunga kredit perbankan maka pihak BI harus memberikan semacam punishment untuk pihak perbankan yang membandel. Misalnya, dengan cara sistem insentif dan disinsentif.

”Salah kunci dari turunnya suku bunga kredit adalah dengan menekan biaya operasional perbankan BUMN agar jangan terlalu boros dan segera mereformasi manajemen perbankan BUMN yang memang dengan sengaja melakukan kegiatan pemborosan dengan sengaja”, papar Erani lagi.

Terkait manajemen bank, di mata pengamat perbankan Prasetyantoko, masih tingginya suku bunga kredit bukan berarti para bankir tidak mampu kelola dana pinjaman yang ada. Tetapi karena mereka (bank nasional) tidak mau buka-bukaan akan dapur mereka. ”Kondisinya seperti itu, sejak Maret belum ada penurunan yang signifikan,” ujarnya kemarin.

Untuk mengatasi itu, menurut Prasetyantoko, ada beberapa cara. Pertama, dengan menekan profit margin dari bank-bank nasional, maklum semua bank pasti ingin untung besar. Kedua, dengan menetapkan batas atas premi risiko. ”Seperti penetapan bunga kredit untuk UKM sebesar maksimal 4% misalnya, itu harus dilakukan,” ujarnya.

Namun, meski hingga saat ini belum ada progress, Prasetyantoko optimis jika BI akan dapat menurunkan suku bunga kredit. Karena seperti biasanya, BI melakukan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu terhadap semua bank. ”BI kan seperti itu kalau membuat Peraturan Bank Indonesia (PBI),” ujarnya.

Prasetyantoko berharap, bank BUMN menjadi pelopor dalam hal ini. Karena jika bank BUMN telah menurunkan suku bunga kreditnya, bank lain pasti akan mengikutinya, kalau tidak mereka kalah bersaing. “BI perlu menekankan bank BUMN dahulu untuk jadi pelopornya,” jelas dia lagi.

Sementara dalam pandangan guru besar FE Univ.Trisakti Prof Dr. Sofyan S. Harahap, pada dasarnya perbankan swasta akan secara otomatis mengikuti mekanisme pasar dalam menurunkan sukubunga pinjaman ke nasabahnya. Menurut Sofyan, perbankan pasti akan mengikuti penurunan suku bunga BI Rate yang sudah diturunkan menjadi 6%. ”Dengan spread 3%, maka sebaiknya suku bunga pinjaman tersebut menjadi di bawah 10%, single digit,” ujarnya.

Pasalnya, kata Sofyan, kalau perbankan swasta tidak ikut menurunkan suku bunga perbankan mengikuti BI Rate, maka bank itu bisa ditinggalkan nasabah. ”Bank bisa rugi, karena nasabah akan lari. Sekarang adalah zaman kompetisi murni,” ungkap dia.

Sofyan mengakui, tingkat suku bunga itu lebih ditentukan oleh pasar, karena menggunakan dana pihak ketiga. Menurut dia, bunga pinjaman yang sudah ditetapkan sebelumnya tidak serta merta bisa diubah menjadi single digit, melainkan menunggu saat jatuh temponya. ”Tetapi bunga pinjaman yang baru diteken akad kreditnya, secara otomatis mengikuti suku bunga yang baru,” kata Sofyan.

Hanya saja, menurut Sofyan, momentum penurunan suku bunga ini tidak bisa dipakai sebagai alasan bank sentral untuk mengganti direksi bank swasta. Namun, bank sentral baru bisa mengganti direksi perbankan swasta apabila direksi bank itu melakukan pelanggaran etika, atau melakukan kesalahan manajerial. ”Berbeda dengan pada zaman Orba yang suku bunganya dipatok pada tingkat tertentu,” ungkap Sofyan.

Berharap Turun

Sedangkan dari kalangan pengusaha, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso berharap suku bunga kredit bisa turun. Dengan bunga kredit rendah, di samping konsumen kredit perumahan rakyat (KPR) lebih meningkat, kalangan pengusaha juga lebih kuat menyerap kredit bank untuk kredit modal kerja. “Kita berharap suku bunga kredit perbankan, tapi ketika BI Rate turun, sayangnya perbankan tidak serta-merta turunkan bunga kredit”, tuturnya.

Setyo mengaku sudah berbicara dengan Ketua Perbanas Sigit Pramono. “Menurut dia, kebijakan menurunkan suku bunga oleh BI tidak ada korelasi langsung dengan penurunan bunga kredit bank. Kalau ada time lag untuk menurunkan bunga kredit selama tiga bulan ke depan, ya kita tunggu saja. Turunnya bunga acuan BI lebih untuk menunjukkan kalau investasi di Indonesia aman dan nyaman”, ungkap Setyo.

Dalam pandangan Setyo, sebenarnya kalau bunga acuan turun, lalu perbankan tidak menurunkan bunga kreditnya, berarti ada sesuatu yang salah. “Penurunan bunga bank tergantung cost of fund masing-masing bank. Setiap bank punya kebijakan masing-masing. Semakin tinggi cost of fund, suku bunga semakin tinggi”, paparnya.

Setyo mencontohkan, kalau di Singapura bunga kredit bisa sampai 2%-3% atau di Jepang bahkan 0%. “Di perbankan kita punya cost of fund tinggi, sehingga bunganya bisa sampai 12%. Kalau BI Rate naik mereka naikkan bunga, tapi kalau turun tidak mau turunkan bunga, itu namanya bank mau menang sendiri”, ujarnya. ahmad/munib/agus/iwan/rin

BERITA TERKAIT

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6%

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuannya pada November 2018 menjadi enam persen,…

Bank Mandiri Tawarkan KPR Bunga 6,5%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menawarkan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan suku bunga tetap…

PNM Sosialisasikan Kredit Ultra Mikro ke UMKM Kalbar

PNM Sosialisasikan Kredit Ultra Mikro ke UMKM Kalbar NERACA Pontianak - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus melakukan sosialisasi kredit…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

YLKI Terima 200 Aduan Korban Pinjaman Fintech

NERACA Jakarta-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan, sepanjang tahun ini telah menerima 200 aduan dari masyarakat yang menjadi nasabah dari…

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI (PKE) KE-16 - Kepemilikan Asing Boleh 100% di 54 Sektor Usaha

Jakarta-Pemerintah kini terbuka mengizinkan pihak asing untuk memiliki 100% saham di 54 sektor usaha setelah dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi…

INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN - NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…