Alokasi Dana Pendidikan Capai Rp 289 T - Pada 2012

NERACA

Jakarta---DPR menambah alokasi anggaran pendidikan pada 2012 mendatang mencapai Rp 289.957,8 triliun. Jumlah anggaran ini sekitar 20,2% dari total belanja negara yang mencapai sekitar Rp 1.400 triliun. Kebijakan ini untuk mendukung: peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata.

Lebih jauh kata Marzuki, anggaran ini sangat terkait dengan peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah, peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, dan peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan. “Mengingat besarnya dana pendidikan tersebut, maka perlu perhatian khusus bagi lembaga-lembaga pelaksana agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara baik,” tandasnya

Yang jelas lanjut Marzuki, dalam pelaksanaan APBN itu, DPR meminta pemerintah memperhatikan kelompok miskin dengan indikator dan kategori yang jelas. Di sisi penerimaan, pemerintah agar membenahi sektor hulu secara progresif dan bekerja keras dengan mempercepat produksi dalam negeri, penerimaan sektor pajak ditetapkan tax ratio lebih tinggi, dengan memberantas mafia perpajakan serta memaksimalkan pengawasan penerimaan perpajakan.

Dalam optimalisasi pelaksanaan APBN 2012, dewan meminta kepada para menteri baru di bidang ekonomi hasil reshuffle kabinet Indonesia Bersatu II baru-baru ini, agar siap menghadapi persoalan berat. Kita ketahui bahwa dari sisi eksternal, tekanan ketidakpastian perekonomian dunia masih akan terus mempengaruhi.

Di sisi lain secara internal, sektor riil harus dapat dipacu. Kepiawaian para menteri di bidang ekonomi akan sangat menentukan kondisi perekonomian Indonesia ke depan. Dewan sangat memiliki harapan besar agar para menteri mengutamakan profesionalitas, kompetensi dan mempunyai komitmen yang kuat sebagai faktor pendukung dalam menghadapi tantangan global.

Untuk itu dewan meminta agar para menteri, selai fokus pada bidang kerjanya secara profesional mengatasi persoalan-persoalan teknis, dibutuhkan koordinasi yang kuat dengan kementerian dan lembaga lainnya dalam mengantisipasi berbagai permasalahan ekonomi yang berkembang, mulai dari soal impor beras, garam, kentang, atau tidak tercapainya target elektrifikasi lifting minyak.

Selain itu DPR telah RUU tentang BPJS juga telah disahkan menjadi UU pada penutupan masa sidang I 2011-2012. Pembahasan atas RUU ini benar-benar menguras energi Pansus maupun Pemerintah dan telah mengundang perhatian masyarakat, khususnya kalangan pekerja maupun buruh. **cahyo

BERITA TERKAIT

Bukalapak Rilis Tujuh Produk Reksa Dana Baru

NERACA Jakarta - Melihat tingginya minat investor terhadap produk reksa dana yang tersedia di BukaReksa, kini Bukalapak kembali menghadirkan tujuh…

Mandiri Investasi Bakal Rilis Tiga KIK EBA - Targetkan Dana Kelola Tumbuh 20%

NERACA Jakarta – Tahun depan, PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) menargetkan pertumbuhan total dana kelolaan atau asset under management…

Penyaluran Dana Desa Capai Rp59,2 Triliun

      NERACA   Bogor - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan realisasi dana desa…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…