Alokasi Dana Pendidikan Capai Rp 289 T - Pada 2012

NERACA

Jakarta---DPR menambah alokasi anggaran pendidikan pada 2012 mendatang mencapai Rp 289.957,8 triliun. Jumlah anggaran ini sekitar 20,2% dari total belanja negara yang mencapai sekitar Rp 1.400 triliun. Kebijakan ini untuk mendukung: peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata.

Lebih jauh kata Marzuki, anggaran ini sangat terkait dengan peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah, peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, dan peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan. “Mengingat besarnya dana pendidikan tersebut, maka perlu perhatian khusus bagi lembaga-lembaga pelaksana agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara baik,” tandasnya

Yang jelas lanjut Marzuki, dalam pelaksanaan APBN itu, DPR meminta pemerintah memperhatikan kelompok miskin dengan indikator dan kategori yang jelas. Di sisi penerimaan, pemerintah agar membenahi sektor hulu secara progresif dan bekerja keras dengan mempercepat produksi dalam negeri, penerimaan sektor pajak ditetapkan tax ratio lebih tinggi, dengan memberantas mafia perpajakan serta memaksimalkan pengawasan penerimaan perpajakan.

Dalam optimalisasi pelaksanaan APBN 2012, dewan meminta kepada para menteri baru di bidang ekonomi hasil reshuffle kabinet Indonesia Bersatu II baru-baru ini, agar siap menghadapi persoalan berat. Kita ketahui bahwa dari sisi eksternal, tekanan ketidakpastian perekonomian dunia masih akan terus mempengaruhi.

Di sisi lain secara internal, sektor riil harus dapat dipacu. Kepiawaian para menteri di bidang ekonomi akan sangat menentukan kondisi perekonomian Indonesia ke depan. Dewan sangat memiliki harapan besar agar para menteri mengutamakan profesionalitas, kompetensi dan mempunyai komitmen yang kuat sebagai faktor pendukung dalam menghadapi tantangan global.

Untuk itu dewan meminta agar para menteri, selai fokus pada bidang kerjanya secara profesional mengatasi persoalan-persoalan teknis, dibutuhkan koordinasi yang kuat dengan kementerian dan lembaga lainnya dalam mengantisipasi berbagai permasalahan ekonomi yang berkembang, mulai dari soal impor beras, garam, kentang, atau tidak tercapainya target elektrifikasi lifting minyak.

Selain itu DPR telah RUU tentang BPJS juga telah disahkan menjadi UU pada penutupan masa sidang I 2011-2012. Pembahasan atas RUU ini benar-benar menguras energi Pansus maupun Pemerintah dan telah mengundang perhatian masyarakat, khususnya kalangan pekerja maupun buruh. **cahyo

BERITA TERKAIT

BMRS Lunasi 20% Saham DPM Ke Antam - Raih Dana Segar dari NFC China

NERACA Jakarta – Mengantungi dana segar senilai US$ 198 juta dari NFC China, mendorong PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS)…

2019, Dana Bergulir Pola Syariah Bisa Langsung Diakses UMKM

2019, Dana Bergulir Pola Syariah Bisa Langsung Diakses UMKM NERACA Jakarta - Skim pembiayaan syariah dana bergulir segera bisa diakses…

Menteri Dalam Negeri - Dana Operasional Kepala Desa Cegah Korupsi

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Dana Operasional Kepala Desa Cegah Korupsi Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan dana…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Mengganti Terigu Impor dengan Produk Buatan Lokal - Teknologi Pangan

        NERACA   Bogor - Mie memang menjadi santapan favorit masyarakat Indonesia, tanpa pandang usia. Sayangnya mie…

Mewaspadai Inflasi Di Akhir Tahun

      NERACA   Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai ancaman…

LPEI Mendorong BUMN Ekspor ke Pasar Prospektif

    NERACA   Jakarta – Pasar prospektif menjadi salah satu alternatif negara tujuan untuk memperluas ekspor di samping Cina…