Alokasi Dana Pendidikan Capai Rp 289 T - Pada 2012

NERACA

Jakarta---DPR menambah alokasi anggaran pendidikan pada 2012 mendatang mencapai Rp 289.957,8 triliun. Jumlah anggaran ini sekitar 20,2% dari total belanja negara yang mencapai sekitar Rp 1.400 triliun. Kebijakan ini untuk mendukung: peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata.

Lebih jauh kata Marzuki, anggaran ini sangat terkait dengan peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah, peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, dan peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan. “Mengingat besarnya dana pendidikan tersebut, maka perlu perhatian khusus bagi lembaga-lembaga pelaksana agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara baik,” tandasnya

Yang jelas lanjut Marzuki, dalam pelaksanaan APBN itu, DPR meminta pemerintah memperhatikan kelompok miskin dengan indikator dan kategori yang jelas. Di sisi penerimaan, pemerintah agar membenahi sektor hulu secara progresif dan bekerja keras dengan mempercepat produksi dalam negeri, penerimaan sektor pajak ditetapkan tax ratio lebih tinggi, dengan memberantas mafia perpajakan serta memaksimalkan pengawasan penerimaan perpajakan.

Dalam optimalisasi pelaksanaan APBN 2012, dewan meminta kepada para menteri baru di bidang ekonomi hasil reshuffle kabinet Indonesia Bersatu II baru-baru ini, agar siap menghadapi persoalan berat. Kita ketahui bahwa dari sisi eksternal, tekanan ketidakpastian perekonomian dunia masih akan terus mempengaruhi.

Di sisi lain secara internal, sektor riil harus dapat dipacu. Kepiawaian para menteri di bidang ekonomi akan sangat menentukan kondisi perekonomian Indonesia ke depan. Dewan sangat memiliki harapan besar agar para menteri mengutamakan profesionalitas, kompetensi dan mempunyai komitmen yang kuat sebagai faktor pendukung dalam menghadapi tantangan global.

Untuk itu dewan meminta agar para menteri, selai fokus pada bidang kerjanya secara profesional mengatasi persoalan-persoalan teknis, dibutuhkan koordinasi yang kuat dengan kementerian dan lembaga lainnya dalam mengantisipasi berbagai permasalahan ekonomi yang berkembang, mulai dari soal impor beras, garam, kentang, atau tidak tercapainya target elektrifikasi lifting minyak.

Selain itu DPR telah RUU tentang BPJS juga telah disahkan menjadi UU pada penutupan masa sidang I 2011-2012. Pembahasan atas RUU ini benar-benar menguras energi Pansus maupun Pemerintah dan telah mengundang perhatian masyarakat, khususnya kalangan pekerja maupun buruh. **cahyo

BERITA TERKAIT

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar - Meski Kondisi Ekonomi Prihatin

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar  Meski Kondisi Ekonomi Prihatin NERACA Depok - Asisten Bidang Pemerintah, Hukum…

Tingkat Kehadiran ASN Jabar Capai 99,2 Persen

Tingkat Kehadiran ASN Jabar Capai 99,2 Persen NERACA Bandung - Tingkat kehadiran para Aparatur Sipil Negara (ASN) Setda Pemprov Jawa…

Merck Kantungi Dana Segar Rp 1,384 Triliun - Lepas Bisnis Consumer Health

NERACA Jakarta – Emiten farmasi, PT Merck Tbk (MERK) berencana menjual lini usaha consumer health kepada PT Procter & Gamble…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Urbanisasi Bikin Produktivitas Pertanian Menurun

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan fenomena laju urbanisasi di Tanah Air mengakibatkan penurunan…

Bandara Soetta akan Bangun Terminal IV

    NERACA   Tangerang - Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, akan membangun terminal IV untuk menambah kapasitas penumpang. “Saya…

Masih Ada Perusahaan Yang Belum Bayar THR

      NERACA   Jakarta – Meski hari raya lebaran idul fitri telah usai, namun masih ada perusahaan yang…