Alokasi Dana Pendidikan Capai Rp 289 T - Pada 2012

NERACA

Jakarta---DPR menambah alokasi anggaran pendidikan pada 2012 mendatang mencapai Rp 289.957,8 triliun. Jumlah anggaran ini sekitar 20,2% dari total belanja negara yang mencapai sekitar Rp 1.400 triliun. Kebijakan ini untuk mendukung: peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata.

Lebih jauh kata Marzuki, anggaran ini sangat terkait dengan peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah, peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, dan peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan. “Mengingat besarnya dana pendidikan tersebut, maka perlu perhatian khusus bagi lembaga-lembaga pelaksana agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara baik,” tandasnya

Yang jelas lanjut Marzuki, dalam pelaksanaan APBN itu, DPR meminta pemerintah memperhatikan kelompok miskin dengan indikator dan kategori yang jelas. Di sisi penerimaan, pemerintah agar membenahi sektor hulu secara progresif dan bekerja keras dengan mempercepat produksi dalam negeri, penerimaan sektor pajak ditetapkan tax ratio lebih tinggi, dengan memberantas mafia perpajakan serta memaksimalkan pengawasan penerimaan perpajakan.

Dalam optimalisasi pelaksanaan APBN 2012, dewan meminta kepada para menteri baru di bidang ekonomi hasil reshuffle kabinet Indonesia Bersatu II baru-baru ini, agar siap menghadapi persoalan berat. Kita ketahui bahwa dari sisi eksternal, tekanan ketidakpastian perekonomian dunia masih akan terus mempengaruhi.

Di sisi lain secara internal, sektor riil harus dapat dipacu. Kepiawaian para menteri di bidang ekonomi akan sangat menentukan kondisi perekonomian Indonesia ke depan. Dewan sangat memiliki harapan besar agar para menteri mengutamakan profesionalitas, kompetensi dan mempunyai komitmen yang kuat sebagai faktor pendukung dalam menghadapi tantangan global.

Untuk itu dewan meminta agar para menteri, selai fokus pada bidang kerjanya secara profesional mengatasi persoalan-persoalan teknis, dibutuhkan koordinasi yang kuat dengan kementerian dan lembaga lainnya dalam mengantisipasi berbagai permasalahan ekonomi yang berkembang, mulai dari soal impor beras, garam, kentang, atau tidak tercapainya target elektrifikasi lifting minyak.

Selain itu DPR telah RUU tentang BPJS juga telah disahkan menjadi UU pada penutupan masa sidang I 2011-2012. Pembahasan atas RUU ini benar-benar menguras energi Pansus maupun Pemerintah dan telah mengundang perhatian masyarakat, khususnya kalangan pekerja maupun buruh. **cahyo

BERITA TERKAIT

Total Emisi Obligasi Capai Rp 110,74 Triliun

NERACA Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat total emisi obligasi dan sukuk sepanjang 2017 mencapai Rp110,74 triliun. Angka…

Reformasi Dana Insentif Daerah

Oleh: Joko Tri Haryanto, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu *) Dalam APBN, kerangka hubungan pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diterjemahkan…

Mitra Keluarga Baru Serap Dana IPO 37%

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) belum menyerap sepenuhnya dana hasil initial public offering (IPO). Sisa dana tersebut juga masih…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Infrastruktur jadi Senjata Pemerintah Atasi Middle Income Trap

      NERACA   Jakarta – Indonesia digadang-gadang akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.…

Pariwisata Digadang-gadang Bakal jadi Penyumbang Terbesar Devisa

    NERACA   Jakarta - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan sektor pariwisata Indonesia diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar pada…

LTC Glodok Sediakan Layanan SIM dan STNK Keliling

  NERACA   Jakarta – Pusat perbelanjaan Lindeteves Trade Center Glodok (LTC Glodok) bekerjasama dengan Polda Metro Jaya mengadakan pelayanan…