Realisasi Belanja Negara Diprediksi Capai 90%

NERACA

Jakarta--- Kementerian Keuangan merasa yakin penyerapan anggaran negara beberapa tahun belakanganoptimis bakal tinggi. Malah bisa melebihi belanja modal tahun sebelumnya. Belanja modal negara sendiri pada tahun tahun sebelumnya telah meningkat lebih dari 90% pada akhir tahun. "Pola ini dari 2008 bahkan tahun sebelumnya seperti ini. Sehingga sebetulnya saya optimistis ini nanti akan sama seperti ini lagi," kata Direktur Jendral Perbendaharaan Kemenkeu Agus Suprijanto

Diakui Agus, kecendrungan belanja modal pemerintah selama ini selalu rendah pada bulan Januari hingga Maret. Lalu pada Mei mulai naik 20%, Agustus 40%, Oktober 60%, November 70% dan Desember 90%.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, penyerapan anggaran pada akhir tahun ini dapat mencapai diatas 95%. Hal ini juga melihat penyerapan anggaran pada tahun 2010. Di mana per 31 Desember realisasi penyerapan anggaran atau belanja modal sebesar 94,27% dan pendapatan 102,5%. Sedangkan per tujuh November 2011 penyerapan anggaran 69,15% atau Rp912,1 triliun dimana terjadi sedikit perubahan dibandingkan pada tahun 2010 yang sebesar 66,4% atau Rp747,4 triliun.

"Dengan posisi yang sama tahun 2010 maupun 2011 di 7 November, dengan posisi seperti ini belanjanya tahun 2010 kan bisa mencapai 94,3 persen dan pendapatan 102,5 persen. Dengan posisi yang sedikit di bawah posisi sekarang, jadi saya optimistis di 2011 kalau posisinya seperti ini dan saya yakin akan seperti ini, dia (penyerapan anggaran) bisa sedikit di atas ini," urainya

Dari data yang dipaparkan Agus, per 7 November 2011 realisasi belanja pemerintah antara lain belanja modal tanah dan bangunan 26,9 persen dari pagu sebesar Rp4,4 triliun, belanja gedung dan bangunan 35,8 persen dari pagu Rp24,6 triliun. Lalu belanja modal jalan dan jembatan 55,3 persen dari pagu Rp31,4 triliun, irigasi 64,12 persen dari pagu Rp2,1 triliun, dan belanja modal perawatan dan mesin 40,5 persen dari pagu Rp39,3 triliun.

Kemudian dia juga mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran ini masih disebabkan permasalahan pada realisasi belanja modal tanah dan bangunan. Khusus pada faktor bangunan dinilai rendah sebab presiden telah memberi instruksi untuk merampingkan pengeluaran sektor ini. "Jadi itu memang sesuai desain," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Marwanto menegaskan sebanyak 17 daerah di Indonesia telah dinyatakan siap untuk memungut sendiri Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Menurut Marwanto, daerah yang disebutkan diatas telah mengesahkan peraturan daerah pemungutan PBB-P2 paling lambat Juni 2011 lalu, dan ke 17 daerah tersebut juga telah dan sedang melakukan persiapan pengalihan pemungutan PBB.

“Potensi penerimaan PBB-P2 di 17 daerah tersebut berdasarkan realisasi penerimaan PBB-P2 2010 sebesar Rp1,014 triliun," imbuhnya.**cahyo

BERITA TERKAIT

Realisasi Pajak Daerah Sukabumi Lebihi Target - BPKD Siap Jalankan Instruksi Walikota Terapkan Transaction Monitoring Device

Realisasi Pajak Daerah Sukabumi Lebihi Target BPKD Siap Jalankan Instruksi Walikota Terapkan Transaction Monitoring Device NERACA Sukabumi - Realisasi pajak…

Targetkan Produksi 400 Ribu Ton - BOSS Anggarkan Belanja Modal US$ 10 Juta

NERACA Jakarta – Danai operasional kinerja perusahaan guna memacu produksi tambang batu bara tumbuh lebih agrsif lagi, PT Borneo Olah…

Produktivitas Utang Negara

Persoalan utang luar negeri Indonesia tidak terlepas dari perjalanan siklus kepemimpinan dari masa ke masa. Pemerintahan Jokowi-JK akhirnya kini menanggung…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Produksi Migas Pertamina EP Lampaui Target

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama…

Menkeu : Tekanan Global 2019 Tak Seberat 2018

      NERACA   Jakarta - Kebijakan Dana Moneter Internasional yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini…

BMKG – BPPT Kembangkan Sistem Deteksi Dini Tsuname Bawah Laut

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan BMKG bersama Badan Pengkajian…