NERACA

Jakarta---Pemerintah menegaskan kebijakan energi pro rakyat adalah harga murah dan tersedia banyak pilihan. Karena itu subsidi harus dibatasi untuk masyarakat mampu. Bahkan masyarakat mampu harus didorong membeli BBM Non Subsidi. "Kebijakan energi pro rakyat itu adalah energi yang murah. Tapi kita juga harus mengurangi subsidi energi bagi yang mampu. BBM subsidi harusnya tepat sasaran. BBM itu kan disubsidi Rp200 triliun jika dikurangi atau dihentikan, uang itu bisa dipakai untuk pembangunan," kata Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo kepada wartawan, Jakarta, Senin (14/11)

Guru Besar ITB ini menambahkan dengan menekan subsidi energi kepada masyarakat yang mampu. Maka bisa dihasilkan penghematan anggaran yang bisa dioptimalkan untuk pembangunan sektor lain. "Subsidi bisa dikurangi dengan menaikkan harga atau mengurangi pasokannya. Kita harus ganti dengan energi yang murah seperti gas. Lalu galakkan transportasi dan mengurangi demand energi," ungkapnya

Menurut Widjajono hal ini bisa dilakukan dengan cara tidak selalu menaikkan harga, tapi bisa dengan mendiversifikasi energi. "Kita bisa melakukan ini seperti waktu melakukan diversifikasi minyak tanah ke gas. Kalau untuk BBM kita bisa pindah ke gas juga," timpalnya.

Lebih jauh kata Widjajono, kebijakan energi prorakyat imbangi dengan langkah melindungi orang miskin. "Prorakyat kan harus diikuti dengan kebijakan yang prorakyat juga. BBM subsidi harusnya tepat sasaran. Oleh sebab itu dikurangi sebanyak mungkin. BBM itu kan disubsidi Rp200 triliun jika dikurangi atau dihentikan, uang itu bisa dipakai untuk pembangunan," paparnya

Menurutnya ada tiga cara agar BBM subsidi tepat sasaran. Pertama, dengan menaikkan harga BBM subsidi. "Khusus di kota-kota besar ini harus dilakukan agar rakyat yang di daerah menerima subsidi dengan benar," tegasnya.

Kedua, lanjut dia, kurangi pasokan BBM bersubsidi agar bisa menghemat dana yang dikeluarkan untuk BBM subsidi. "Dan ketiga mengganti premium dengan bahan bakar yang lebih murah seperti gas. Misalnya semua kendaraan umum memakai gas tidak memakai BBM subsidi," tukas Widjajono.

Sementara itu, aggota Komisi VII DPR RI, Sohibul Iman mengatakan pemberian BBM subsidi masih jauh dari sasaran. Masih banyak orang mampu yang mengkonsumsi BBM subsidi.  "Kita subsidi BBM-nya memang tidak tepat sasaran sejauh ini. Dengan seperti itu orang mampu malah disubsidi dengan anggaran hingga Rp 1,2 juta sebulan," tegasnya

Dirinya melanjutkan dengan seperti itu, justru masyarakat yang tidak mampu disubsidi dengan perbandingan anggaran yang sangat sedikit. "Masyarakat yang tidak mampu, itu yang cuma naik transportasi umum dia hanya disubsidi Rp 100 ribu sebulan. Makanya ketidaktepatsasaran ini harus dikurangi," pintanya.

Sohibul mengatakan, DPR secara garis besar sudah sepakat supaya pemerintah segera melakukan pengaturan terhadap BBM subsidi. Hal tersebut sudah dibahas sebelumnya dalam pembahasan dengan pemerintah di Senayan sejak beberapa bulan sebelumnya.

Namun, pemerintah hingga kini belum mau melaksanakan arah yang kongkrit untuk melakukan tindakan mengurangi ketidaktepatsasaran BBM subsidi. Misalnya, dengan melakukan pembatasan, atau melakukan pengaturan BBM subsidi.

Sampai saat ini pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda ke arah itu. Menaikkan harga pun tidak. Padahal kuota BBM subsidi yang sudah ditentukan dalam APBN-P 2011 sebesar 40,5 juta KL pun sudah terancam bobol. Per Oktober 2011 lalu, total konsumsi BBM subsidi sudah mencapai 34 juta KL. Banyak yang menilai konsumsi hingga akhir tahun nanti terancam bobol. *cahyo