Takkan Ada Insentif Tambahan Buat Asing

NERACA

Jakarta---Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan insentif tambahan untuk meningkatkan investasi asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini semata-mata guna memacu pergerakan ekonomi industri di 2012. "Untuk mengerakkan sektor industri pada 2012, yang ada di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah tidak akan menambah insentif apapun," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady kepada wartawan di Jakarta.

Menurut Edy, terkecuali hal itu sudah di tetapkan dalam undang-undang. Misalnya PP 62/2009 tentang insentif sektor dan wilayah tertentu. Apalagi ruang fiskal yang disediakan dalam 2012 sudah cukup untuk memberikan insentif bagi industri dalam negeri.

Lebih jauh Edy menambahkan pemerintah juga tidak akan memberikan insentif tambahan untuk penanam modal baik domestik maupun asing yang akan masuk ke Indonesia. Mengingat hingga kini insentif yang ditawarkan pemerintah sudah cukup banyak dan menjanjikan.

Ditempat terpisah, anggota Komisi XI DPR, Kemal Azis Stamboel meminta pemerintah tetap memperhatikan kualitas dari upaya mempercepat realisasi penyerapan anggaran tahun 2011. “Kalau penyerapan dan kualitas belanja pemerintah baik seharusnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2011 bisa diatas 6,5%.

Oleh karena itu, kata Kemal, pihaknya berharap belanja pemerintah bisa naik guna mendongkrak pertumbuhan. Namun jangan sekarang menghabiskan anggaran. “Kita berharap ada peningkatan belanja pemerintah yang lebih baik di kuartal IV, sehingga bisa mendorong pembangunan dan pertumbuhan lebih baik. Tetapi upaya ‘kebut’ anggaran di dua bulan terakhir yang biasa terjadi ini juga harus tetap memperhatikan kualitas. Jangan hanya asal menghabiskan anggaran”, tuturnya

Sebagaimana diketahui, menjelang akhir tahun 2011, surplus anggaran pemerintah berpotensi semakin besar karena realisasi penyerapan anggaran pemerintah belum maksimal. Diperkirakan dari anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp717,9 triliun tahun ini, hanya 90 persen yang dapat diserap.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan Agus Martowardojo kembali meminta kementerian/lembaga dan Pemda untuk merealisasikan pencairan anggaran tepat waktu. Adapun sampai akhir September ini, penyerapan anggaran pemerintah baru tercapai 54,4 persen dari target atau Rp717,9 triliun. Hal ini membuat APBN-P 2011 masih mengalami surplus Rp72 triliun. “Yang lebih disayangkan lagi realisasi belanja modal lebih rendah dibawah 30 persen. Padahal penyerapan anggaran ini sangat penting untuk mendorong laju pembangunan ekonomi nasional," katanya.

Menurut dia, surplus anggaran yang nantinya menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang terlalu besar tentu tidak baik. Karena ada pembangunan infrastruktur yang seharusnya selesai menjadi terbengkalai. Padahal setiap kemunduran realisasi pembangunan infrastruktur akan mengurangi daya dukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Kita tentu tidak menginginkan itu. Sayang sekali kalau alokasi yang sudah tersedia ini tidak dioptimalkan. Pemerintah pusat dan pemda harus mencari terobosan”, ujarnya.

Kemal kembali mengingatkan, di tengah ancaman krisis dan resesi global maka pemerintah harus secara serius mengambil langkah-langkah antisipatif. Selain penyerapan dan kualitas realiasi belanja APBN yang sangat penting, pemerintah juga perlu memperbaiki kebijakan perdagangan, investasi dan industri domestik. **cahyo

BERITA TERKAIT

MDRN Dapat Tambahan Aset Nusantara Agri - Danai Restrukturisasi Utang

NERACA Jakarta – Gali lubang tutup lubang tengah sibuk dilakukan PT Modern Internasional Tbk (MDRN) untuk melakukan restrukturisasi utang pasca…

Luhut Sebut Ada Kesempatan Tingkatkan Peringkat Investasi

  NERACA Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyatakan adanya peluang peningkatan peringkat layak investasi (investment grade)…

KPK: Sebaiknya Lembaga Yang Ada Diefektifkan

KPK: Sebaiknya Lembaga Yang Ada Diefektifkan NERACA Magelang - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan pemberantasan tindak pidana…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Hanya 10%, Kenaikan Cukai Tembakau Kurang Tinggi

      NERACA   Jakarta - Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LDUI) Abdillah Ahsan menilai…

Pemerintah akan Terbitkan Perpres - Soal Kepemilikan Perusahaan Penerima Manfaat

    NERACA   Jakarta - Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau "beneficial ownership"…

Hasil Penjualan ORI014 Sebesar Rp8,94 triliun

    NERACA   Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menetapkan hasil penjualan dan penjatahan Obligasi…