BPJS Dorong Inhealth Jadi BUMN

NERACA

Jakarta - PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia menyiapkan diri untuk ditransformasikan menjadi perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2013. "Perubahan yang terjadi dikarenakan PT Askes akan ditransformasikan menjadi Badan Penyelenggara Jamninan Sosial (BPJS) di tahun 2014," kata Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN Parikesit Suprapto kepada wartawan di Jakarta.

Menurut Parikesit, pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS) membutuhkan keseriusan tinggi. Sementara untuk “menggantikan” posisi PT ASKES, maka anak perusahaan didorong lebih mengembangkan diri. “Sedangkan Inhealth sendiri merupakan anak perusahan dari ASKES," tambahnya.

Nantinya, kata Parikesit, Inhealth akan berdiri sendiri karena dapat memenuhi syarat-syarat UU BPJS yang akan berlaku pada 2014 mendatang. "Inhealth juga sudah mempunyai pangsa pasar yang cukup menjanjikan lah, karena Inhealth jika mekanismenya dikerjakan sendiri. Kemungkinan kinerjanya akan lebih baik," tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Parikesit, sejumlah persiapan dan design pengembangan Inhealth ke depan harus dibenahi secara terintegrasi. Makanya dibutuhkan waktu serta pengkajian mendalam agar tak salah konsep. Sehingga, kata dia, anak usaha Askes yang mengelola program asuransi kesehatan komersial tersebut otomatis terpisah dari skema askes sosial untuk memenuhi ketentuan UU Nomor 40/2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). "Inhealth nantinya akan berdiri sendiri karena memenuhi UU BPJS yang akan berlaku pada 2014 mendatang," terangnya.

Parikesit menambahkan, Inhealth sudah mempunyai pangsa pasar tersendiri yang cukup menjanjikan. Karenanya, apabila Inhealth berdiri sendiri, maka bukan tidak mungkin kinerjanya akan bagus. "Selain itu mereka pun harus membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) selama lima tahun ke depan guna menghitung berapa kebutuhannya dan program kerja ke depan," paparnya.

Sekadar informasi, Askes memiliki 98% porsi saham Inhealth, yang terdiri dari 294 ribu lembar saham senilai Rp294 miliar, sedangkan 2% sisanya atau enam ribu lembar saham senilai Rp6 miliar dimiliki oleh Koperasi Karyawan. Saat ini, Inhealth memiliki 300 karyawan dengan 12 kantor pemasaran dan 50 kantor pelayanan pelanggan. "Ketika Inhealth diubah menjadi BUMN maka kepemilikan saham Askes di Inhealth sebesar 98% akan dihibahkan kepada pemerintah," imbuhnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pembentukan BPJS dapat menyokong pertumbuhan ekonomi. "Oleh sebab itu, ini merupakan dua mata sisi dari pembangunan kita yang tidak bisa dipisahkan. Satu strong growth, kita dorong ekonomi dengan pertumbuhan yang tinggi. Tapi di sisi lain ada program-program perlindugan sosial. Jangan kita seperti Eropa yang terlalu berat pada subsidi dan perlindungan sosial tapi ekonominya tidak kuat, defisit meningkat, dan utang membengkak. Amerika yang terlalu liberal juga melakukan hal yang sama. Kita belajar dari itu," urainya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Plus Minus Super Holding BUMN

Oleh: Djony Edward Calon presiden Jokowi pada debat kelima mengungkapkan rencananya untuk membentuk super hodling Badan Usaha Milik Negara (BUMN).…

KPK Dorong LSM Kawal "Open Government Partnership" di Jember

KPK Dorong LSM Kawal "Open Government Partnership" di Jember NERACA Jember - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong lembaga swadaya masyarakat…

Gubernur Jabar Dorong Pemberangkatan Haji dari Bandara Kertajati

Gubernur Jabar Dorong Pemberangkatan Haji dari Bandara Kertajati NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

APBN 2020 Fokus ke Penguatan SDM dan Perlindungan Sosial

  NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akan lebih berfokus…

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Perlu Lakukan Pembenahan Ekonomi

    NERACA Jakarta - Pemilihan umum serentak baru saja usai dan kini rakyat Indonesia sedang menunggu hasilnya karene penghitungan…

Tingkat Kemiskinan Ditargetkan Dibawah 9%

    NERACA   Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan tingkat kemiskinan…