Upah Minimum Kota 2012 Harus Ditetapkan

NERACA

Jakarta---Pemerintah pusat meminta para kepala daerah segara menetapkan upah minimum daerah (UMD). Namun Penetapan upah minimum bagi para pekerja harus melibatkan dewan pengupahan. "Pembahasan mengenai penetapan upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kota (UMK) ini harus mendapat perhatian serius dari pemda di seluruh Indonesia," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat (11/11)

Muhaimin mengatakan dalam penetapan UMP/UMK tahun 2012, semua pimpinan Pemda harus mengikuti dan berdasarkan pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku.

Dalam prosesnya, pembahasan dan penetapan UMP/UMK ini diusulkan oleh Dewan Pengupahan masing-masing daerah yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak ahli/pakar, pengamat dan pihak akademisi. “Jadi dalam pembahasan UMP/UMK di tingkat dewan pengupahan, semua unsur terkait harus menyampaikan aspirasi dan keinginannya. Para Pekerja melalui perwakilan Serikat Pekerja dapat menyampaikan usulannya, sebaliknya para pengusaha dapat menyampaikan usulannya," jelas Muhaimin.

Data Kemenakertrans tercatat pada tahun 2011 ini, seluruh 33 Provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimun Provinsi (UMP) tahun 2011. Secara nasional kenaikan UMP tahun 2011 dibandingkan UMP tahun 2010 rata-rata mencapai 8,69%. Kenaikan UMP 2011 tertinggi terjadi di Provinsi Papua Barat yang mengalami peningkatan sebesar 16,53% dari Rp1.210.000 menjadi Rp1.410.000. Sedangkan DKI Jakarta menempati urutan kedua yang mengalami peningkatan sebesar 15,38 persen, yaitu dari Rp1.118.009 menjadi Rp1.290.000. **cahyo

BERITA TERKAIT

Tahun 2018, Laju Investasi PMDN di Kota Sukabumi Lebihi Target - Penyerapan Tenaga Kerjanya Mencapai 5.138

Tahun 2018, Laju Investasi PMDN di Kota Sukabumi Lebihi Target Penyerapan Tenaga Kerjanya Mencapai 5.138 NERACA Kota Sukabumi - Laju…

Realisasi Restribusi Perizinan DPMPTSP Kota Sukabumi Lebihi Target - Kasi Pelayanan Perizinan: Terus Sosialisasikan Izin Menggunakan Sistem OSS

Realisasi Restribusi Perizinan DPMPTSP Kota Sukabumi Lebihi Target Kasi Pelayanan Perizinan: Terus Sosialisasikan Izin Menggunakan Sistem OSS NERACA Sukabumi -…

Badan Kehormatan Dewan Tertibkan Pengawasan Seluruh Anggota - Masukan Program Dalam Paripurna DPRD Kota Depok 2019

Badan Kehormatan Dewan Tertibkan Pengawasan Seluruh Anggota Masukan Program Dalam Paripurna DPRD Kota Depok 2019 NERACA Depok - ‎Badan Kehormatan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…