Rendah Kesadaran Pejabat Soal 4 Pilar

Belitung--Pejabat Negara baik di pusat maupun daerah dinilai rendah dalam memahami 4 pilar demokrasi Indonesia yang terdiri dari Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. “Masyarakat bisa memahami nilai-nilai 4 pilar. Namun justru pejabatnya yang tidak,” kata Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saefudin dalam Sosialisasi 4 Pilar Demokrasi di Tanjung Pandang, Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Sabtu (12/11).

Menurut Lukman, Kondisi para pejabat yang seperti ini tidak terlepas dari proses serba instant yang banyak ditempuh para pejabat publik itu dalam mendapatkan posisinya. ”Banyak pejabat publik seperti bupati, walikota dan gubernur mendapatkan posisi tanpa melalui proses yang seharusnya dan lebih menyukai dengan cara-cara instant," tambahnya.

Akibatnya, kata Lukman, tujuan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat menjadi runtuh. Karena atas nama kesejahteraan maka semuanya dihalalkan. “Jika tidak ada kesadaran diri maka upaya maupun hal-hal yang telah dilakukan untuk kesejahteraan akan runtuh tanpa dilandasi oleh pemaknaan mengenai nilai-nilai 4 pilar demokrasi yang benar,” jelasnya.

Sementara itu, anggota MPR F-PD, Yusyus Kuswandana mengatakan para elite politik saat ini masih memiliki ego sektoral yang tinggi. Seharusnya demi mengembangkan kehidupan masyarakat dan berbangsa hal itu ditanggalkan dan ini menjadi modal bangsa. “Memahami 4 Pilar merupakan modal yang besar bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” katanya

Lebih jauh kata Yusyus, dengan memahami 4 Pilar maka di tingkat kehidupan politik bangsa Indonesia tidak akan terjadi ego kepartaian. “Siapapun presiden atau kepala daerahnya pasti akan didukung bila sesuai dengan konstitusi,” ujarnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

PENINGKATAN KESADARAN BERINVESTASI

Brand Ambassador Global Investa Capital (GIC) Trade Merry Riana (kanan) bersama CEO GIC Trade Peter Tendean dan Direktur Utama Trijaya…

RI-Malaysia Sampaikan Keberatan Soal Sawit ke UE

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyampaikan keberatan terkait diskriminasi produk minyak kelapa sawit dan turunannya kepada…

Ada 154 Pengaduan Konsumen, Terbanyak Soal Perumahan

NERACA Jakarta – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat sepanjang Januari-Maret 2019, ada 154 pengaduan yang diterima dengan kontribusi terbanyak…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…