Belitung--Pejabat Negara baik di pusat maupun daerah dinilai rendah dalam memahami 4 pilar demokrasi Indonesia yang terdiri dari Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. “Masyarakat bisa memahami nilai-nilai 4 pilar. Namun justru pejabatnya yang tidak,” kata Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saefudin dalam Sosialisasi 4 Pilar Demokrasi di Tanjung Pandang, Belitung, Provinsi Bangka Belitung,  Sabtu (12/11).

Menurut Lukman, Kondisi para pejabat yang seperti ini tidak terlepas dari proses serba instant yang banyak ditempuh para pejabat publik itu dalam mendapatkan posisinya. ”Banyak pejabat publik seperti bupati, walikota dan gubernur mendapatkan posisi tanpa melalui proses yang seharusnya dan lebih menyukai dengan cara-cara instant," tambahnya.

Akibatnya, kata Lukman, tujuan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat menjadi runtuh. Karena atas nama kesejahteraan maka semuanya dihalalkan. “Jika tidak ada kesadaran diri maka upaya maupun hal-hal yang telah dilakukan untuk kesejahteraan akan runtuh tanpa dilandasi oleh pemaknaan mengenai nilai-nilai 4 pilar demokrasi yang benar,” jelasnya.

Sementara itu, anggota MPR F-PD, Yusyus Kuswandana mengatakan para elite politik saat ini masih memiliki ego sektoral yang tinggi. Seharusnya demi mengembangkan kehidupan masyarakat dan berbangsa hal itu ditanggalkan dan ini menjadi modal bangsa.  “Memahami 4 Pilar merupakan modal yang besar bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” katanya

Lebih jauh kata Yusyus, dengan memahami 4 Pilar maka di tingkat kehidupan politik bangsa Indonesia tidak akan terjadi ego kepartaian. “Siapapun presiden atau kepala daerahnya pasti akan didukung bila sesuai dengan konstitusi,” ujarnya. **cahyo