Gagasan Menciptakan Ruang Fiskal Anggaran Tanpa Utang

Oleh: Muhammad Razi Rahman

Dalam era globalisasi di mana uang dapat dikirimkan dengan sarana bit-bit elektronik melalui jaringan internet ke mana pun dan kapan saja, hampir berbagai aspek bidang kehidupan juga "terjerat" oleh instrumen finansial yang bernama utang. Tidak hanya menjadi permasalahan dari pribadi atau sekelompok pebisnis yang mencari pendanaan untuk usahanya, utang juga seakan-akan menjadi hal yang lumrah digunakan untuk pembiayaan sejumlah hal, termasuk program dalam anggaran negara.

Namun, lembaga riset Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) menginginkan pemerintah dapat membuat kebijakan menciptakan ruang fiskal yang luas, tetapi tanpa menggunakan sumber pembiayaan dari utang.

"Negara ini sebenarnya mampu mendorong 'fiscal space' (ruang fiskal) tanpa utang," kata Direktur IDEAS Yusuf Wibisono dalam acara peluncuran "Indonesia Pro-Poor Budget Review 2016" di Jakarta, Senin (23/5).

Menurut Yusuf, saat ini ruang fiskal yang ada di dalam anggaran negara masih bergantung kepada utang dari sejumlah lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia.

Guna menerapkan ruang fiskal tanpa utang, ujar dia, maka pemerintah harus mampu mendorong kenaikan penerimaan dari sisi perpajakan secara serius, serta mendorong efisiensi sektor publik.

Ia berpendapat tanpa adanya reformasi yang signifikan maka tingkat utang diperkirakan akan selalu meningkat, bahkan pada tahun 2020 diperkirakan utang bisa saja menembus Rp5.000 triliun.

Sebagaimana diberitakan, Bank Indonesia mengumumkan posisi utang luar negeri Indonesia hingga triwulan I 2016 mencapai 316 miliar dolar AS atau naik 5,7 persen dibandingkan periode sama tahun 2015.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (24/5), mengatakan meskipun naik, posisi utang luar negeri (ULN) per Maret 2016 relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan ULN pada akhir triwulan IV 2015.

Tirta memaparkan bahwa Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada triwulan I 2016 masih cukup sehat, namun perlu terus diwaspadai risikonya terhadap perekonomian nasional. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan di Jakarta, Kamis (29/4) mengatakan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih dalam keadaan aman, dengan rasio utang mencapai 26,8 persen terhadap PDB.

Robert menjelaskan nominal utang Indonesia meningkat setiap tahunnya, karena pemerintah menjalankan kebijakan defisit dalam pengelolaan belanja APBN.

Namun, ia memastikan seluruh utang tersebut dikelola dengan baik dan pembiayaan dari pinjaman tersebut sangat bermanfaat untuk mendorong kinerja pembangunan nasional.

Pro-miskin IDEAS mengusulkan dalam menyusun ruang fiskal anggaran tanpa utang itu, juga sudah selayaknya dilakukan dalam penyusunan suatu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih berpihak kepada penyusunan anggaran yang berkontribusi terhadap pengentasan permasalahan rakyat miskin di Tanah Air.

Menurut Yusuf, sesuai UUD 1945 atau dalam konstitusi Republik Indonesia, Indonesia bukanlah negara liberal serta juga bukan negara sosialis.

Sesuai dengan konstitusi, ujar dia, pemerintah diamanatkan menjadi agen pembangunan yang tidak hanya mendorong pemerataan kesempatan tetapi juga pemerintah kesejahteraan sosial.

Ia mengingatkan hingga saat ini, kemiskinan di Indonesia masih masif antara lain karena strategi penanggulangan kemiskinan yang dinilai masih bersifat parsial.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi selama ini tidak pernah menyejahterakan si miskin secara keseluruhan dan manfaat pertumbuhan juga dinilai lebih banyak untuk kepentingan kelompok kaya.

Yusuf memaparkan, konstitusi tidak menjadikan derma dan filantrofi sebagai titik tolak penanggulangan kemiskinan, tetapi negara seharusnya aktif menciptakan lapangan kerja yang layak bagi kemanusiaan yang merupakan hak setiap warga negara sesuai Pasal 27 UUD 1945.

Pasal 33 UUD 1945, ujar dia, juga telah mengamanatkan agar negara aktif menyusun kebijakan perekonomian yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perdagangan Benny Sutrisno mengatakan, inflasi merupakan faktor yang berpotensi menyebabkan tingkat kemiskinan di tengah masyarakat bisa meningkat.

Benny dalam diskusi pangan di Jakarta, Rabu (4/5) mengakui bahwa mata rantai distribusi bahan pokok yang dapat mengakibatkan kenaikan harga sehingga berkontribusi kepada inflasi dari dahulu memang dinilai sangat pelik.

Apalagi, ia juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga berbagai terobosan kebijakan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Peta jalan Dari kalangan anggota DPR, selain menyusun anggaran negara yang lebih pro-miskin, pemerintah di saat yang bersamaan juga diharapkan dapat membuat peta jalan terkait arah pengelolaan utang ke depannya.

"Sampai kapan kita seperti ini (terus berutang)? Apakah ada 'roadmap' (peta jalan) atau rencana jangka panjang ke depannya?," kata Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Nasdem Johnny G Plate saat rapat kerja dengan Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (23/5).

Sementara itu, Anggota Komisi XI dari Partai PAN Jon Erizal menilai keberadaan roadmap pembiayaan utang tersebut penting karena semakin besar utang yang dilakukan pemerintah semestinya juga memberikan dampak positif yang besar pula ke masyarakat.

Komisi XI dan Kementerian Keuangan sendiri telah menyepakati untuk membentuk panitia kerja (panja) pembiayaan dan utang negara.

Sedangkan perbincangan mengenai utang juga tidak hanya mengemuka di kalangan para elite negara tetapi juga telah sampai hingga ke kalangan akar rumput.

Misalnya, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim yang menyatakan bahwa program Jaring Nelayan yang digulirkan pemerintah jangan sampai menjerumuskan nelayan dengan utang yang berasal dari kredit perbankan.

Sebenarnya pembiayaan melalui utang dapat dipahami dalam konteks bahwa pemerintah juga berupaya untuk mendapatkan sumber pembiayaan dalam membiayai berbagai program yang meningkatkan harkat kesejahteraan masyarakat.

Namun, beragam utang tersebut juga selayaknya harus dapat selektif dan benar-benar tepat sasaran tanpa adanya kebocoran, serta melibatkan kalangan yang dimaksudkan untuk menjadi penerima bantuan itu.

Dengan demikian, pelibatan secara aktif masyarakat dalam pengelolaan utang yang ada dilakukan oleh berbagai pihak di negeri ini juga dapat dilaksanakan dengan lebih demokratis. (Ant.)

BERITA TERKAIT

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…

BERITA LAINNYA DI Opini

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…