Ekonomi Indonesia Ketinggalan Lantaran Kebijakan

 

 

NERACA

 

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ketertinggalan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari negara lain bukan disebabkan karena kurangnya potensi dan ketidakmampuan, melainkan ada kebijakan keliru yang harus dievaluasi.

"Kalau kita tidak boros subsidi BBM (bahan bakar minyak) untuk 10 tahun, jika dihitung bunganya bisa mencapai Rp2.000 triliun. Kalau ada dana segitu, sudah bisa membangun segala infrastruktur 10 tahun dari sekarang. Kebijakan kita perlu dievaluasi, ada kesalahan besar yang dibuat," kata Wapres Jusuf Kalla (JK), akhir pekan kemarin.

JK mengatakan kemampuan Indonesia tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi akibatnya negara-negara seperti Malaysia, Korea Selatan dan Tiongkok yang dahulu memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah Indonesia, perlahan sudah mengungguli. Ia menjelaskan aset orang Indonesia lebih banyak disimpan di luar negeri dan jika diakumulasi jumlahnya melebihi jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) Negara.

Jika kekayaan itu pun memang benar terbukti, JK menegaskan Indonesia sebenarnya jauh lebih kaya daripada Malaysia. "Aset Indonesia lebih banyak di luar negeri daripada di dalam. Apa yang keliru? Bisa saja keliru dalam undang-undang ekspor-impor, kita bisa keliru menerapkan UU Devisa, kita bisa keliru dalam UU Pajak. Kebijakan kita memang perlu dievaluasi," ujar JK.

Selain itu, untuk mendongkrak pendapatan negara dan membiayai pembangunan nasional, khususnya melalui pajak, pemerintah pun merancang Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sebagai instrumen untuk repatriasi modal ke dalam negeri.

RUU Pengampunan Pajak diestimasi akan menambah penerimaan pajak sebesar Rp180 triliun yang dihitung berdasarkan asumsi rata-rata tarif tebusan sebesar 4 persen untuk deklarasi di luar negeri dan 2 persen di dalam negeri. Pemerintah juga terus mengejar penerimaan pajak melalui upaya pemeriksaan terhadap wajib pajak, meskipun kebijakan pengampunan pajak belum dilaksanakan.

Hingga kini, pemerintah telah mengeluarkan 12 paket kebijakan dalam rangka menggenjot pertumbuhan ekonomi. Namun hal itu, menurut Ekonom Universitas Indonesia Destry Damayanti, paket kebijakan ekonomi ini baru dapat dirasakan pada semester II-2016. Pasalnya, kebijakan ini bersifat struktural sehingga butuh waktu untuk dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. "Paket kebijakan sifatnya struktural. Jadi dampaknya baru akan dirasakan 6 bulan mendatang. Jadi over all kita baru bisa melihat pengaruhnya itu di semester kedua (2016)," kata Destry.

Khususnya untuk sektor UMKM yang juga menjadi sasaran pertumbuhan dari paket kebijakan pemerintah, diprediksi juga dapat memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, selama ini UMKM menjadi penyumbang terbesar bagi terbukanya lapangan kerja di Indonesia. "UMKM pengaruh juga (terhadap pertumbuhan ekonomi) karena kan menyerap tenaga kerjanya besar. Jadi menyerap tenaga kerja juga. Sektor kita itu kan 90 persen UMKM atau perusahaan kecil secara keseluruhan," jelas Destry yang juga menjabat sebagai anggota komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Pada sektor inflasi, paket kebijakan juga belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap pengendalian harga. Salah satunya adalah bawang merah yang hingga saat ini masih melambung. Namun, inflasi ini diyakini tidak memiliki dampak signifikan terhadap penurunan angka pertumbuhan ekonomi. "Harga bawang tidak (akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara mikro), selama ini inflasi telah dimonitor. Kita memang lihat April deflasi. Tapi kita lihat pemerintah konsen untuk menjaga inflasi," jelasnya.

Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2016 ini pun diprediksi dapat mencapai 5 persen. Meskipun lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2016 sebesar 5,3 persen, namun hal ini merupakan hal yang positif mengingat pelemahan ekonomi global. "Lima persen itu konservatif, moderat. Karena selama ini belum ada perbaikan signifikan secara global. Jadi nanti bisa kita rasakan di kuartal dua dan kuartal tiga, juga penurunan harga BBM akan dirasakan nanti," tutupnya.

 

BERITA TERKAIT

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…