Di tengah  prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia 2011 mencapai 6,4%, lebih tinggi dari 2010 sebesar 6,1%, kita mendengar kabar sekitar 2.280 perajin tahu dan tempe di Jawa Barat (Jabar) kini terancam gulung tikar akibat kenaikan harga kacang kedele dalam sebulan terakhir. Kenaikan harga kacang kedele impor ternyata  memberatkan perajin tahu dan tempe.

Berdasarkan data Koperasi Perajin Tahu dan Tempe (Kopti) Jawa Barat, kondisi ini disebabkan oleh munculnya aturan bea masuk bahan baku sebesar 5% pada awal tahun ini, sehingga berakibat harga bahan baku termasuk kedela impor naik signifikan dari semula Rp 5.000 menjadi Rp 6.300 per kg. Tentu saja para perajin ini menjerit , bahkan dari sekitar 7.600 perajin, 30% diantaranya atau 2280 perajin terancam gulung tikar.

Namun untuk menyiasati kenaikan harga bahan baku itu perajin tahu harus mengurangi produksi atau memperkecil porsi ukuran tahu dan tempe. Kita cukup prihatin melihat kondisi pengusaha kecil menghadapi guncangan harga pangan impor belakangan ini.  Untuk itu para menteri ekonomi harus cepat turun tangan mengatasinya agar para perajin tahu/tempe jangan sampai terpuruk menjadi kembali miskin.

Di sisi lain, data BPS mengungkapkan, nilai impor Indonesia selama Januari– Juli 2010 mencapai US$75,5 miliar yang terdiri atas nonmigas US$60,3 miliar (79,84%) dan impor migas mencapai US$15,23 miliar (20,16%). Negara pemasok produk impor nonmigas terbesar ke Indonesia pada kurun waktu itu masih didominasi China, diikuti Jepang dan Singapura. Sedangkan komposisi impor terinci untuk  barang konsumsi (7,4%), bahan baku/penolong (72,9%), dan barang modal (19,7%). 

Dari data tersebut terlihat tingginya komposisi impor bahan baku/penolong dan barang modal cukup besar. Artinya,  pemerintah harus segera mengurangi impor dengan membangun investasi di dalam negeri. Kita seharusnya menyadari,  melakukan impor di saat bahan dasar tidak tersedia di dalam negeri adalah suatu keharusan, tetapi melakukan impor ketika bahan dasarnya melimpah menunjukkan bahwa kita belum menjadi bangsa yang kreatif. Begitu juga mengekspor barang mentah dan setengah jadi sehingga yang menikmati nilai tambahnya adalah bangsa lain, ini cermin bahwa kita juga belum menjadi bangsa yang inovatif. 

Potret buram ketergantungan impor bahan pakan ikan dan garam misalnya, cukup mengherankan kita. Pasalnya, pada  2010 Indonesia sebagai merupakan produsen perikanan terbesar ketiga dunia di bawah China dan Peru (Dahuri, 2011), ternyata  bahan baku pakan ikan seperti tepung ikan masih impor dari Chile dan Peru. 

Begitu pula  Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai garis pantai  lebih dari 90.000 km dan terletak di daerah khatulistiwa yang mempunyai waktu panas lebih lama, kebutuhan garam untuk konsumsi rumah tangga, industri makanan dan minuman,serta industri kimia masih harus bergantung pada garam impor dari Jerman, Australia, dan India.

Sebelumnya, pada 2009 Indonesia terkenal sebagai produsen crude palm oil (CPO) terbesar di dunia. Namun negeri ini masih ketinggalan dengan Malaysia dalam industri oleo-kimia (oleo-chemical) yang merupakan produk turunan (derivatif) dari CPO seperti mentega, cocoa butter extender, antioxidant, biodiesel. Indonesia hanya menguasai pasar oleo-kimia dunia sebesar 12%, sedangkan Malaysia 18,6%. Padahal industri oleo-kimia adalah industri strategis yang memberikan nilai tambah (added value) lebih dari 40% ketimbang CPO.

Jelas, untuk meningkatkan akselerasi roda pembangunan, sudah saatnya BUMN harus mengambil peran besar, karena BUMN mempunyai modal yang kuat untuk melakukan investasi dan merupakan kepanjangan “tangan” pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakannya. Kita tidak perlu malu belajar pengalaman dari China, dimana BUMN di negara itu sangat berperan besar melakukan investasi besar-besaran demi kemandirian bangsa China dengan mengurangi impor, dan meningkatkan nilai tambah ekspor, termasuk penguasaan teknologi. Dan, sekarang terbukti China berhasil menyalip Jepang dalam konstelasi perekonomian dunia setelah Amerika Serikat.