NERACA

Banjarbaru – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) fokus kurangi biaya pakan ikan melalui Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI). Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) terus berupaya untuk mengurangi biaya pakan yang dikeluarkan dalam usaha budidaya ikan, khususnya budidaya ikan air tawar.

Saat ini, biaya yang dikeluarkan oleh pembudidaya untuk pembelian pakan cukup tinggi. Yaitu berkisar 70 sampai 80 persen dari biaya keseluruhan. “Sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, harga pakan ikan harus ditekan sampai 60 persen dari harga yang ada sekarang,” ungkap Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (Dirjen PB), Slamet Soebjakto, di sela kunjungan kerjanya di BPBAT Mandiangin, Kalimantan Selatan, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, pekan lalu.

“Pemanfaatan bahan baku lokal akan kita dorong, karena masing-masing wilayah atau sentra budidaya memiliki bahan baku yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan baku tepung ikan impor, seperti bungkil sawit, eceng gondok, ampas kelapa dan lain-lain.

“Kita juga akan dorong kelompok pakan ikan mandiri (POKANRI) yang terpisah dari kelompok pembudidaya, untuk menghasilkan pakan berkualitas sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), dalam jumlah yang cukup, untuk memenuhi kebutuhan kelompok pembudidaya di wilayahnya secara kontinyu,” jelas Slamet.

Pada kunjungan kerja tersebut juga, Rabu (25/05), Dirjen PB, Slamet Soebjakto, juga meresmikan Pabrik Mini PakanIkan Mandiri di Balai Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar (BPBAT) Mandiangin. Dengan investasi sekitar Rp. 1,5 miliar, dan memiliki kapasitas produksi sekitar 200 kg per jam.

Saat ini, melalui produksi pakanikan dari pabrik mini pakan mandiri ini, harga sudah berhasil diturunkan. Pakan ikan yang biasanya dibanderol dengan harga Rp 9.000 sampai Rp10.000 per kg, bisa diturunkan menjadi Rp5.500 per kg,” tambah Slamet.

Pabrik pakan ikan mandiri ini, merupakan salah satu pabrik pakan yang dibangun untuk mendukung GERPARI. “Nantinya, disini akan menjadi pusat pelatihan, perekayasaan pakan termasuk formulasi pakan, pengecekan kualitas pakan dan juga sebagai tempat studi banding bagi masyarakat yang akan mengembangkan pakan ikan secara mandiri,” jelas Slamet.

Selain di Banjarbaru ini, pabrik pakan ikan mandiri juga di bangun di beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPB. Seperti di Sukabumi, Karawang, Lampung, Jambi, Situbondo, Aceh,  Lombok, Manado, dan Batam. “Untuk POKANRI, kita juga akan bantu stimulus untuk mengembangkan usahanya. Melalui bantuan-bantuan bahan baku dan mesin dengan kapasitas produksi50 kg per jam. Dan POKANRI akan kita dorong untuk mampu meningkatkan produksinya 100 sampai 200 kg per jam,” papar Slamet.

Tentu saja kelompok yang akan diberikan bantuan ini, harus memenuhi persyaratan seperti memiliki badan hukum, memiliki lahan dan tersedia suplai listriknya. Dikarenakan bantuan ini adalah stimulus, maka setelah satu kali periode bantuan maka diharapkan kelompok dapat mengelola dan mengembangkannya sendiri, tambah Slamet.

“Kita juga akan melakukan penilaian terhadap semua POKANRI, dari segi kreatifitas, kontinuitas, konsistensi, kualitas dan juga pengembangan usahanya. Sehingga akan mendorong munculnya POKANRI yang berprestasi. Untuk itu kami juga mengharapkan pemerintah daerah melalui dinas terkait juga melakukan bimbingan dan pembinaan,” papar Slamet.

Slamet menambahkan bahwa semua bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini bukan merupakan subsidi, tetapi ini merupakan stimulan untuk menggugah semangat masyarakat. “Ini juga sebagai bentuk kepedulian pemerintah melalui KKP dalam meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perikanan budidaya. Dengan masyarakat yang sejahtera, maka kemandirian akan semakin terwujud,” tukas Slamet.

Pada kesempatan lain, Dirjen Slamet Soebjakto meminta pembudidaya ikan menghentikan penggunaan kaporit yang bisa merusak lingkungan dan membunuh biota laut. Dirjen Slamet mengatakan, lingkungan yang mendukung usaha perikanan budidaya harus mulai ditata, begitu juga dengan penghijauan berupa penanaman mangrove harus digalakkan kembali, dan bagaimana penataan "inlet" dan "outlet" tidak menjadi satu.

Bagaimana juga sistem pembuangan instalasi pembuangan air limbah (ipal) sudah mulai ada. Semua itu, menurut Slamet, harus tercermin dalam butir CBIB. Sejauh ini, kata dia, hasil produksi budidaya perikanan Indonesia dianggap bebas residu atau tidak ada temuan penggunaan antibiotik dan bahan berbahaya merusak lingkungan di Eropa.

Namun, upaya menekan bahkan menghentikan penggunaan kaporit perlu terus dikampanyekan, terutama oleh para pengawas yang ada di unit pelaksana teknis (UPT) atau balai, baik yang berada di bawah KKP atau milik pemerintah daerah.