LKPP Optimistis E-Katalog Jadi Instrumen Ciptakan Persaingan Sehat

LKPP Optimistis E-Katalog Jadi Instrumen Ciptakan Persaingan Sehat

NERACA

Jakarta - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo optimistis katalog elektronik (e-katalog) akan menjadi instrumen baru dalam dalam menciptakan keterbukaan dan persaingan bisinis yang sehat.

Menurut Agus, informasi harga saat ini dapat menjadi lebih terbuka, termasuk untuk produk-produk seperti misalnya alat kesehatan."Hal ini merupakan peluang positif bagi penyedia untuk berpartisipasi dan terlibat dalam mendukung pembangunan. Apalagi, porsi belanja pengadaan pemerintah saat ini berkisar 40 persen dari total APBN," ujar Agus di Jakarta, Kamis (26/5).

Ia menuturkan, pembelian barang/jasa secara langsung berhasil menyederhanakan proses pengadaan barang/jasa sebelumnya yang banyak memakan waktu dan tenaga. Selain itu, lanjutnya, hal tersebut menumbuhkan persaingan yang sehat antarpenyedia karena harga yang ditampilkan transparan dan bisa dilihat semua orang. Melalui e-katalog, instansi pemerintah tinggal membeli barang/jasa yang dibutuhkan tanpa melalui proses tender, tanpa batasan nilai.

Saat ini jumlah produk dalam e-katalog menjadi 57.329 item. Ke depannya LKPP berencana untuk terus memperbesar jumlah barang dan jasa tersebut agar dapat mengakomodir kebutuhan pemerintah yang beragam.

Sepanjang periode Januari-Mei 2016, tercatat 13.527 paket pengadaan dengan nilai transaksi lebih dari Rp9 triliun dilakukan melalui e-purchasing atau pembelian elektronik. Angka tersebut diyakini akan bertambah seiring dengan proses belanja pemerintah. Total belanja pemerintah melalui e-purchasing 2015 adalah Rp31 triliun.

Sebelumnya, Agus menjelaskan, pada awal perkembangannya, e-katalog sebagai rintisan pelaksanaan pengadaan nonlelang masih diragukan oleh banyak penyedia. Namun saat ini, justru menunjukkan keadaan yang sebaliknya.“Bhineka.com itu baru masuk e-katalog tahun yang lalu. Tadinya setengah hati karena ‘ah ini kan pemerintah, kalau beli tidak signifikan’. Apa yang terjadi? Dalam tempo tidak sampai setahun, transaksinya hampir satu triliun,” ujar Agus.

Sebagai suatu pasar yang baru di Indonesia, Agus optimistis e-katalog akan menjadi instrumen baru dalam menciptakan keterbukaan dan persaingan bisnis yang sehat. Sebab, informasi harga dapat menjadi lebih terbuka, termasuk untuk produk-produk seperti senjata dan alat kesehatan.“E-katalog adalah a new kind of opened market. Segitu dahsyatrnya. Nah, Bapak/Ibu yakinlah kalau ikut sistem LKPP, Bapak/Ibu ikut sistem pasar yang baik,” lanjutnya.

Di sisi lain, keberhasilan Korea dalam mendorong penyelenggaraan belanja pengadaan secara elektronik, menurut Agus, secara tidak langsung menjadi salah satu rujukan percontohan yang sebagian telah diadopsi oleh LKPP. Selain tingkat katalogisasi produk yang sudah ideal, PPS Korea juga telah sukses memperkuat basis industri dalam negerinya. Hal ini, salah satunya, didukung oleh tingkat melek teknologi masyarakat Korea yang telah mencapai 96%.

Agus mengungkapkan ketertarikannya dengan model pemberian label yang diterapkan PPS Korea terhadap produk-produk katalog  yang berkualitas. Dengan menerapkan pelabelan produk berkualitas ini, produsen di Korea semakin tertantang untuk meningkatkan daya saing atas produk-produk mereka. Ant

 

BERITA TERKAIT

Hadi: Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Sebatas Penegakan Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas)…

Kompolnas Ungkap Progres Baru Penanganan Kasus Firli Bahuri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengungkap akan ada progres/kemajuan baru dalam penanganan perkara/kasus dugaan pemerasan oleh…

Kejaksaan Agung Lembaga Penegakan Hukum Paling Dipercaya

NERACA Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Hadi: Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Sebatas Penegakan Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas)…

Kompolnas Ungkap Progres Baru Penanganan Kasus Firli Bahuri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengungkap akan ada progres/kemajuan baru dalam penanganan perkara/kasus dugaan pemerasan oleh…

Kejaksaan Agung Lembaga Penegakan Hukum Paling Dipercaya

NERACA Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling…