NERACA

Jakarta---Kalangan DPR berjanji siap menindaklanjuti keluhan jamaah haji. Salah satu alternatifnya adalah melakukan perbaikan dengan merevisi UU 13 tentang Haji. Tentu saja  berkaitan dengan pembentukan satu badan haji yang tidak menggunakan dana APBN yang bisa bekerja lebih professional. “Komisi VIII mulai berpikir apakah tidak sebaiknya membuat seperti Malaysia, dibentuk Badan Haji yang tidak perlu dibiayai APBN, dan ini sangat adil sebagai suatu negara Pancasila,” kata Ketua DPR, Marzuki Ali dalam pesan melalui BBM kepada wartawan dari Arab Saudi, Kamis (10/11).

Lebih jauh kata Marzuki, pengelolaan haji bukan semata persoalan peribadatan saja. Tapi lebih banyak pada masalah pengelolaan. Masalah peribadatan rata-rata jemaah haji Indonesia sudah sangat cukup memadai dengan banyaknya KBIH-KBIH yang memberikan pelatihan manasik haji. “Pengelolaan haji ini persoalan manajemen. Ada manajemen logistiknya, transportasinya dan lainnya. Seharusnya kita sudah menguasainya dengan benar,” tambahnya sambil mengibaratkan Mentri Agama sebagai seorang Jenderal.

Ditanyakan apakah persoalan haji ini dikarenakan mentalitas birokrasi di Kementrian Agama yang korup dan akan diapakan sebaiknya departemen agama, Marzuki mengatakan dirinya tidak mau menyinggung dugaan korupsi dana pelaksanaan haji. “Saya gak mau bicara masalah korupsinya, tapi bagaimana keluhan yang setiap tahun tidak direspons dengan baik.

Dirinya menegaskan kritiknya terhadap pelaksaaan haji bukan ditujukan untuk mengecilkan keinginan kementerian agama untuk berbuat sebaik baiknya. “Saya tidak menafikan bahwa ada perbaikan yang dilakukan, tapi faktanya kalau saya datangi semua maktab, tidak ada yang menyatakan puas atas pengelolaan haji ini,”pungkasnya. **cahyo