Perlu Didukung “Pengecilan” BUMN di PPA

NERACA

Jakarta---Rencana Kementerian BUMN memperkecil jumlah BUMN yang ditangani PT Perusahaan Pengelola Aset/PPA (Persero) agak perlu mendapat dukungan. Alasanya, pasalnya, dana yang dimiliki PPA tidak mencukupi untuk merestrukturisasi dan merevitalisasi sejumlah BUMN yang ditanganinya. "PPA dibentuk untuk melakukan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN dengan dua kategori," kata Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu kepada wartawa di Jakarta,10/11

Lebih lanjut kata Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Kategori pertama, BUMN yang memiliki prospek bisnis baik, namun menghadapi masalah keuangan. Kategori kedua, BUMN yang mendapat penugasan khusus, seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan MNA.

Dengan demikian, kata Said lagi, BUMN di luar dua kategori tersebut bukan menjadi tugas PPA untuk menyehatkannya. "Di luar kategori itu diselesaikan oleh pemegang saham," kata dia.

Yang jelas, kata Said, alternatif penyehatan BUMN bisa dilakukan dengan lima cara, yakni diberikan penyertaan modal negara (PMN), dimerger, diakuisisi, dikembalikan ke negara menjadi Badan Layanan Umum (BLU) atau dilikuidasi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengakui sejumlah BUMN rugi berskala kecil akan dilepas dari program restrukturisasi yang ditangani PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Dengan demikian, jumlah BUMN rugi yang ditangani PPA dipastikan menyusut. "Saya sudah minta PPA untuk menangani BUMN yang besar-besar, tidak perlu yang kecil,” terangnya

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk BUMN rugi yang diakuisisi BUMN lain akan dilepas dari program restrukturisasi oleh PPA. Adapun, BUMN rugi yang akan diakuisisi BUMN lainnya sebanyak 15 BUMN.

Akuisisi tujuh BUMN ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Mereka adalah Perum Produksi Film Negara (PFN) akan diambil alih oleh PT Adhi Karya Tbk (Adhi), PT Pradnya Paramita dan PT Balai Pustaka setelah di-merger akan diakuisisi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT Energy Management Indonesia (EMI) Persero diambil alih PT Surveyor Indonesia.

Selanjutnya, PT Survey Udara Penas diambil alih PT Angkasa Pura (AP) I, PT Industri Sandang diambil alih PT PP dan PT Sarana Karya diambil alih PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Sementara itu, 8 BUMN rugi lainnya akan menyusul pada tiga bulan berikutnya. Namun, Dahlan menjelasakan, untuk BUMN rugi dengan status Perum akan dilakukan kajian ulang lantaran sulit bagi BUMN untuk mengakuisisinya. Pasalnya, setelah akuisisi, BUMN merugi tersebut akan dijadikan anak usaha dari BUMN yang mengakuisisi.

Mengenai BUMN skala kecil yang akan dilepas dari program restrukturisasi oleh PPA, di antaranya PT Industri Kapal Indonesia (IKI), PT Industri Gelas (Iglas) dan PT Kertas Leces.

Bahkan, Dahlan mengaku, telah memberi solusi kepada BUMN tersebut untuk bisa memparbaiki kinerjanya. Misalnya, untuk PT Kerta Leces disarankan hanya memproduksi kertas tisu MG dan ketas sekuriti (security paper) agar bisa bersaing di pasar ekspor. **cahyo

BERITA TERKAIT

Gerakan Reforma Agraria Perlu Progresif Revolusioner

NERACA Jakarta-Kalangan pemerhati pertanian mengingatkan, walau sertifikasi tanah merupakan political will dalam pelaksanaan reforma agraria, perlu memperhatikan dampak yang mengarah…

UMKM Perlu Sentuhan Khusus

Oleh: Dr. Jumadi, SE., MM Wakil Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta Pembangunan ekonomi rakyat Indonesia pada hakikatnya didominasi oleh Usaha…

Sektor Primer - CIPS Nilai Target Swasembada Kedelai 2020 Perlu Dikaji Ulang

NERACA Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arief Nugraha menilai, target swasembada kedelai pada 2020 yang dicanangkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Gandeng Jamdatun, PII Terapkan Prinsip Tata Kelola Yang Baik

      NERACA   Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (persero) dan Kejaksaan Agung RI menandatangani kesepakatan bersama terkait…

Pajak E-Commerce Dinggap Moderat

      NERACA   Jakarta - Peraturan perlakuan perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik…

Kemudahan Berinvestasi Diharap Tingkatkan Investasi

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan kemudahan perizinan yang diberikan melalui sistem…