Perlu Didukung “Pengecilan” BUMN di PPA

NERACA

Jakarta---Rencana Kementerian BUMN memperkecil jumlah BUMN yang ditangani PT Perusahaan Pengelola Aset/PPA (Persero) agak perlu mendapat dukungan. Alasanya, pasalnya, dana yang dimiliki PPA tidak mencukupi untuk merestrukturisasi dan merevitalisasi sejumlah BUMN yang ditanganinya. "PPA dibentuk untuk melakukan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN dengan dua kategori," kata Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu kepada wartawa di Jakarta,10/11

Lebih lanjut kata Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Kategori pertama, BUMN yang memiliki prospek bisnis baik, namun menghadapi masalah keuangan. Kategori kedua, BUMN yang mendapat penugasan khusus, seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan MNA.

Dengan demikian, kata Said lagi, BUMN di luar dua kategori tersebut bukan menjadi tugas PPA untuk menyehatkannya. "Di luar kategori itu diselesaikan oleh pemegang saham," kata dia.

Yang jelas, kata Said, alternatif penyehatan BUMN bisa dilakukan dengan lima cara, yakni diberikan penyertaan modal negara (PMN), dimerger, diakuisisi, dikembalikan ke negara menjadi Badan Layanan Umum (BLU) atau dilikuidasi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengakui sejumlah BUMN rugi berskala kecil akan dilepas dari program restrukturisasi yang ditangani PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Dengan demikian, jumlah BUMN rugi yang ditangani PPA dipastikan menyusut. "Saya sudah minta PPA untuk menangani BUMN yang besar-besar, tidak perlu yang kecil,” terangnya

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk BUMN rugi yang diakuisisi BUMN lain akan dilepas dari program restrukturisasi oleh PPA. Adapun, BUMN rugi yang akan diakuisisi BUMN lainnya sebanyak 15 BUMN.

Akuisisi tujuh BUMN ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Mereka adalah Perum Produksi Film Negara (PFN) akan diambil alih oleh PT Adhi Karya Tbk (Adhi), PT Pradnya Paramita dan PT Balai Pustaka setelah di-merger akan diakuisisi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT Energy Management Indonesia (EMI) Persero diambil alih PT Surveyor Indonesia.

Selanjutnya, PT Survey Udara Penas diambil alih PT Angkasa Pura (AP) I, PT Industri Sandang diambil alih PT PP dan PT Sarana Karya diambil alih PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Sementara itu, 8 BUMN rugi lainnya akan menyusul pada tiga bulan berikutnya. Namun, Dahlan menjelasakan, untuk BUMN rugi dengan status Perum akan dilakukan kajian ulang lantaran sulit bagi BUMN untuk mengakuisisinya. Pasalnya, setelah akuisisi, BUMN merugi tersebut akan dijadikan anak usaha dari BUMN yang mengakuisisi.

Mengenai BUMN skala kecil yang akan dilepas dari program restrukturisasi oleh PPA, di antaranya PT Industri Kapal Indonesia (IKI), PT Industri Gelas (Iglas) dan PT Kertas Leces.

Bahkan, Dahlan mengaku, telah memberi solusi kepada BUMN tersebut untuk bisa memparbaiki kinerjanya. Misalnya, untuk PT Kerta Leces disarankan hanya memproduksi kertas tisu MG dan ketas sekuriti (security paper) agar bisa bersaing di pasar ekspor. **cahyo

BERITA TERKAIT

OPEC Dinilai Perlu Terus Pangkas Pasokan Sampai Akhir 2019

NERACA Jakarta – Arab Saudi mengatakan pada Minggu (17/3) bahwa pekerjaan OPEC dalam menyeimbangkan kembali pasar minyak masih jauh dari…

Kontroversi Utang BUMN

Oleh: Dr. Revrisond Baswir, Staf Pengajar FEB UGM BUMN adalah amanat Pasal 33 UUD 1945. Sebagai amanat Pasal 33 UUD…

PEMERINTAH KOMIT JAGA STABILITAS SAAT PEMILU BERLANGSUNG - Menkeu: Tidak Perlu Khawatir Perekonomian RI

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati meyakini tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) terhadap perekonomian Indonesia. Pasalnya berdasarkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…