Perlu Didukung “Pengecilan” BUMN di PPA

NERACA

Jakarta---Rencana Kementerian BUMN memperkecil jumlah BUMN yang ditangani PT Perusahaan Pengelola Aset/PPA (Persero) agak perlu mendapat dukungan. Alasanya, pasalnya, dana yang dimiliki PPA tidak mencukupi untuk merestrukturisasi dan merevitalisasi sejumlah BUMN yang ditanganinya. "PPA dibentuk untuk melakukan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN dengan dua kategori," kata Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu kepada wartawa di Jakarta,10/11

Lebih lanjut kata Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Kategori pertama, BUMN yang memiliki prospek bisnis baik, namun menghadapi masalah keuangan. Kategori kedua, BUMN yang mendapat penugasan khusus, seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan MNA.

Dengan demikian, kata Said lagi, BUMN di luar dua kategori tersebut bukan menjadi tugas PPA untuk menyehatkannya. "Di luar kategori itu diselesaikan oleh pemegang saham," kata dia.

Yang jelas, kata Said, alternatif penyehatan BUMN bisa dilakukan dengan lima cara, yakni diberikan penyertaan modal negara (PMN), dimerger, diakuisisi, dikembalikan ke negara menjadi Badan Layanan Umum (BLU) atau dilikuidasi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengakui sejumlah BUMN rugi berskala kecil akan dilepas dari program restrukturisasi yang ditangani PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Dengan demikian, jumlah BUMN rugi yang ditangani PPA dipastikan menyusut. "Saya sudah minta PPA untuk menangani BUMN yang besar-besar, tidak perlu yang kecil,” terangnya

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk BUMN rugi yang diakuisisi BUMN lain akan dilepas dari program restrukturisasi oleh PPA. Adapun, BUMN rugi yang akan diakuisisi BUMN lainnya sebanyak 15 BUMN.

Akuisisi tujuh BUMN ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Mereka adalah Perum Produksi Film Negara (PFN) akan diambil alih oleh PT Adhi Karya Tbk (Adhi), PT Pradnya Paramita dan PT Balai Pustaka setelah di-merger akan diakuisisi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT Energy Management Indonesia (EMI) Persero diambil alih PT Surveyor Indonesia.

Selanjutnya, PT Survey Udara Penas diambil alih PT Angkasa Pura (AP) I, PT Industri Sandang diambil alih PT PP dan PT Sarana Karya diambil alih PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Sementara itu, 8 BUMN rugi lainnya akan menyusul pada tiga bulan berikutnya. Namun, Dahlan menjelasakan, untuk BUMN rugi dengan status Perum akan dilakukan kajian ulang lantaran sulit bagi BUMN untuk mengakuisisinya. Pasalnya, setelah akuisisi, BUMN merugi tersebut akan dijadikan anak usaha dari BUMN yang mengakuisisi.

Mengenai BUMN skala kecil yang akan dilepas dari program restrukturisasi oleh PPA, di antaranya PT Industri Kapal Indonesia (IKI), PT Industri Gelas (Iglas) dan PT Kertas Leces.

Bahkan, Dahlan mengaku, telah memberi solusi kepada BUMN tersebut untuk bisa memparbaiki kinerjanya. Misalnya, untuk PT Kerta Leces disarankan hanya memproduksi kertas tisu MG dan ketas sekuriti (security paper) agar bisa bersaing di pasar ekspor. **cahyo

BERITA TERKAIT

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK NERACA Jakarta - Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menilai keberadaan Komisi…

Menteri BUMN Harapkan Ibu Ibu Mekaar PNM Menabung

Menteri BUMN Harapkan Ibu Ibu Mekaar PNM Menabung NERACA Padang - Menteri BUMN Rini M Soemarno menyerahkan secara simbolis buku…

UU Perlindungan Konsumen Perlu Direvisi

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mengatakan perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Darmin Prediksi Inflasi Dibawah 4%

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan laju inflasi Indonesia bergerak ke arah…

Menkeu : Proyeksi IMF Berikan Kewaspadaan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi global Dana Moneter Internasional…

Sumbangan Devisa Pariwisata Masih Terbatas

      NERACA   Padang - Bank Indonesia (BI) menilai sumbangan sektor pariwisata terhadap cadangan devisa Indonesia, masih relatif…