NERACA

Jakarta - Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sarjito mengakui belum ada insentif yang sangat nyata terhadap industri keuangan syariah. "Makanya OJK berusaha agar ada insentif yang nyata itu karena kami juga berkoordinasi dengan perbankan syariah, pasar modal syariah, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah dan semuanya tentu saja akan kami kembangkan bersama-sama," kata Sarjito, seperti dikutip kantor berita Antara, kemarin.

Sarjito mengatakan selama ini insentif yang diberikan pihaknya adalah berupa kemudahan pungutan murah. "Insentif-insentif lain sedang kami usahakan. Kami sedang diskusi dengan Kemenkeu mengenai soal perpajakannya dan lain-lain. Kami juga dorong Kementerian BUMN agar anak usuhanya bisa menerbitkan sukuk," tuturnya. Terkait sisi perpajakan, Sarjito mengungkapkan bahwa hal itu masih di luar kontrol OJK, namun tentu saja pemerintah akan mendorong itu.

Sebagai contoh, kata dia, dulu Dana Investasi Real Estate (DIRE) syariah dianggap kurang menarik, tetapi dengan adanya hal-hal yang baru, DIRE syariah akan menarik walaupun belum dijalankan. "Mungkin prosesnya sama saat kami meminta kemudahan untuk perpajakan agar tumbuh DIRE syariah di Indonesia," ucap Sarjito.

Terkait DIRE syariah, ia juga mengatakan perlu dikembangkan karena merupakan produk investasi yang berkaitan langsung dengan sektor riil. "Hal ini karena adanya minat Manajer Investasi (MI) untuk menerbitkan DIRE syariah," katanya. Ia mengemukakan terdapat tiga urgensi terkait pengaturan DIRE syariah tersebut antara lain kepastian hukum, pemenuhan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, dan pengaturan DIRE syariah di negara lain. Sarjito juga menyatakan DIRE syariah dapat menarik investor dari dalam dan luar negeri.

Disisi lain, pangsa pasar industri keuangan syariah khususnya sektor perbankan juga masih kalah jauh dibandingkan dengan Malaysia. Indonesia pangsa pasar perbankan syariah hanya 4,87% sementara Malaysia mencapai 20%. Maka dari itu, untuk mendorong hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan lebih proaktif dengan pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

"Kita sedang membuat kelembagaan, KNKS, sekarang dalam perumusan peraturan presiden. Dengan adanya komite ini, maka pemerintah akan mempunyai peranan yang lebih proaktif untuk mendorong. Karena selama ini keuangan syariah di Indonesia ini lebih oleh inisiatif private center atau swasta. Peran pemerintah masih sangat terbatas. Dengan komite yang dipimpin langsung oleh presiden, maka peran pemerintah akan lebih proaktif, dengan itu kita harapkan pertumbuhan ekonomi syariah lebih cepat," kata Sofyan.

Langkah proaktif ini, menurutnya, pemerintah akan mengeluarkan regulasi yang lebih kondusif juga melakukan sejumlah deregulasi jika dibutuhkan serta pemberian insentif. "Proaktif misalnya keluarkan regulasi, bicara ke OJK bagaimana menyiapkan regulasi yang lebih kondusif, kemudian kalau ada sistem-sistem, aturan-aturan yang tidak tepat kita akan nilai. Kalau ada aturan-aturan yang menghambat, kita akan me-review akan deregulasi, kalau perlu insentif barangkali akan diberikan insentif," lanjut Sofyan.

Ia menambahkan, kehadiran ekonomi syariah ini akan berdampak positif pada ekonomi karena bisa memberikan alternatif investasi pembiayaan bagi dunia usaha. "Karena hadirnya ekonomi syariah, sistem perbankan Islam, akan bagus pada ekonomi, memberikan alternatif investasi, alternatif pembiayaan bagi dunia usaha, dan juga bagi pemerintah," tuturnya.