NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) meminta Badan Usaha Milik Negara menambah penerbitan obligasi agar pasar keuangan domestik semakin beragam, sehingga dapat menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). "Kalau tidak ada instrumennya, maka dana itu hanya akan ditempatkan di pilihan yang tidak cukup menampung dana itu, atau di giro atau deposito perbankan," kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Jakarta, Rabu (25/5).

Melalui repatriasi pengampunan pajak, bank sentral mencatat akan terdapat dana masuk sebesar Rp560 triliun. Penerbitan obligasi oleh BUMN juga, kata Agus, bukan semata-mata untuk mengantisipasi dana repatriasi, namun secara jangka panjang untuk memperdalam pasar keuangan domestik yang masih sangat terbatas.

Menurut Agus, saat ini pasar penerbitan obligasi korporasi di Indonesia baru mencapai 2,2 persen dari Produk Dometik Bruto (PDB). Agus menginginkan pada 2030 nilai obligasi korporasi dapat mencapai 17 persen terhadap PDB. Pasar obligasi korporasi Indonesia pun jauh tertinggal dibanding negara-negara Asia Tenggara. Misalnya, Filipina yang sebesar 5,8 persen dari PDB, Thailand 17,4 persen dari PDB atau bahkan Singapura yang sebesar 32,4 persen dari PDB.

Pembiayaan melalui obligasi korporasi ini, kata Agus, diharapkan dapat mendiversifikasi sumber pembiayaan pembangunan yang saat ini masih didominasi perbankan. Industri perbankan menyumbang tota; 71,9 persen terhadap pembiayaan pembangunan. Sisanya merupakan beragam pembiayaan dari industri keuangan non-bank. "Ini menunjukkan pasar keuangan kita belum cukup dalam," kata Agus.

Di kesempatan yang sama, Menteri BUMN Rini Soemarno sependapat agar BUMN dapat lebih banyak menerbitkan obligasi. Menrutnya, BUMN selama ini cenderung bergantung pada pembiayaan perbankan, yang mayoritas untuk jangka pendek.

Apalagi, kata Rini, lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor's pada Juni 2016 kemungkinan besar akan meningkatkan peringkat Indonesia menjadi layak investasi. "Sekarang kami sedang proses pendirian 'holding' (induk usaha). Yang baru selesai keuangan Pertamina, dimana Perusahaan Gas Negara jadi bagian Pertamina. Nanti Pertamina saya harapkan dapat rating (peringkat), sehingga bisa terbitkan obligasi jadi bunganya rendah," kata Rini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan tengah menyiapkan lima manajemen investasi untuk menampung dana repatriasi Tax Amnesty. Bambang menjelaskan sebagian besar manajemen investasi yang ditunjuk adalah bank. "Lagi disiapkan," ujar Menkeu. Menurut Menkeu, bank-bank tersebut kemungkinan adalah bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah memiliki 4 bank BUMN yakni BRI, Mandiri, BNI, dan BTN.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat ada sekitar 6.519 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyimpan dananya di luar negeri. Jika kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty diterapkan, potensi penerimaan negara mencapai Rp 180 triliun. Penerimaan negara sebesar itu rencananya akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. "Kita memiliki data sebanyak 6.519 WNI. Nama, paspor, nama perusahaan dan nomor rekening sudah lengkap," ujar Menkeu.