NERACA

Jakarta---PT Pelindo meminta pemerintah tak perlu lagi mengembangkan jumlah pelabuhan. Namun yang paling mendesak adalah memperbaiki infrastruktur pelabuhan. Hal ini guna mencegah antrian kapal. “Untuk itu, solusinya adalah bukan dengan menambah jumlah pelabuhan, tapi pemerintah harus memperbaiki infrastruktur di sejumlah pelabuhan besar di tanah air sehingga kapal-kapal itu tidak lagi antri," kata Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Rocky Pesik kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/11).

Bahkan, kata Rocky, hingga saat ini produktifitas pengiriman kargo melalui transportasi laut masih rendah atau "port producticity".  Penyebabnya, dalam penyaluran kargo adalah banyaknya kapal yang lebih lama menghabiskan waktu di dermaga daripada berlayar," tambahnya

Lebih jauh kata Rocky, lamanya antrian  kapal tersebut mengakibatkan biaya terkuras untuk selama  di pelabuhan. Sementara pengiriman kargo mengalami keterlambatan. Hal tersebut, tambah Rocky, disebabkan karena kurang terintegrasikannya sistem logistik di tanah air dengan memperbaiki infrastruktur di tanah air.

Rocky menambahkan pada 2030,sejumlah pelabuhan di Pulau Jawa membutuhkan tambahan terminal untuk kontainer kargo. "Jawa Barat perlu tambahan sembilan km terminal, sementara di Jawa Timur perlu tambahan empat km terminal kargo," tandanys

Berdasarkan cacatan Pelindo, ada sekitar 25 pelabuhan utama di tanah air masih memiliki tingkat daftar tunggu yang tinggi bagi kapal bongkar muat barang untuk berlayar. Satu kapal setidaknya masih menunggu sekitar tiga hingga lima hari sebelum melakukan kegiatan pengiriman kargo, jelas Rocky.

Ditempat yang sama, ekonom perdagangan Bank Dunia Jakarta, Henry Sandee mengungkapkan kapasitas muatan di pelabuhan peti kemas Tanjung Priok masih relatif kecil dibandingkan dengan pelabuhan di Malaysia. "Pelabuhan Tanjung Priok masih relatif kecil sehingga kapal-kapal muatan ekspor ke Eropa harus singgah di pelabuhan Malaysia," terangnya

Lebih jauh Henry menegaskan kapal muatan yang masuk ke Tanjung Priok paling besar adalah 4.000 twenty-foot equivalent unit (TEU) atau kontainer. Sementara pelabuhan di Malaysia mampu menampung kapal dengan muatan hingga sekitar 12.000 hingga 13.000 kontainer.

Hal itu, tambah Henry, yang mengakibatkan ekspor komoditas dari Indonesia ke Eropa hanya 40 persen dibandingkan ekspor dari tanah air menuju negara lain. "Pengiriman ekspor dari Tanjung Priok yang langsung ke sejumlah pelabuhan di Korea Selatan, China dan Jepang sebesar 60%. Sisanya baru pengiriman ekspor tidak langsung ke Eropa," tambah Henry.

Dengan adanya pengiriman ekspor melalui Malaysia tersebut, biaya logistik pemerintah menjadi lebih mahal. Henry Sandee menjelaskan bahwa biaya pengiriman kapal muatan dari Malaysia menuju Eropa sekitar 600 dolar AS per kontainer, sementara pengiriman kapal muatan dari Indonesia ke Malaysia memakan biaya sekitar 200 dolar. "Sehingga ekspor dari Indonesia lebih mahal 200 dolar daripada ekspor dari Malaysia ke Eropa," jelasnya.

Sementara itu, Henry menambahkan, biaya antar untuk komoditi dari kawasan industri menuju pelabuhan di negara Malaysia juga relatif lebih murah daripada di Indonesia.

"Untuk membawa barang dari daerah industri (Cikarang) ke pelabuhan (Tanjung Priok) menelan biaya sekitar 775 dolar per kontainer. Sementara di Malaysia hanya sekitar 450 dolar per kontainer" kata Henry.

Untuk itu, lanjut Henry, pemerintah harus bisa menekan biaya logistik dengan melakukan perubahan regulasi yang dibarengi dengan menyusun rencana tindakan. **novi/cahyo