NERACA

Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah menyiapkan program pembinaan khusus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang berniat melakukan penawaran umum perdana saham atau "initial public offering" (IPO). “Ada program yang sedang disiapkan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dngan membentuk semacam inkubator bagi UMKM atau perusahaan rintisan (startup company). Saat ini sedang dikaji dari sisi aturannya serta mekanismenya," kata Direktur Pengembangan BEI, Nicky Hogan di Jakarta, Selasa (24/5).

Nantinya, perusahaan yang masuk ke dalam inkubator itu akan diberikan pelatihan dan pemahaman untuk mengembangkan bisnisnya termasuk cara meraih pendanaan melalui pasar modal."Ini program jangka panjang, artinya perusahaan startup itu mungkin butuh persiapan 2-5 tahun untuk 'go public'. Dalam masa inkubator itu, mereka berada dalam pengawasan BEI dan OJK," ujarnya.

Dalam masa inkubator itu, lanjut Nicky Hogan, perusahaan-perusahaan rintisan itu juga akan dipertemukan dengan investor di pasar modal. Diharapkan, nantinya investor dapat menyerap saham perusahaan itu ketika melakukan IPO."Jadi kami juga menyiapkan forum untuk mempertemukan perusahaan rintisan dengan investor dan pengusaha. Seperti 'mak comblang' lah. Saat ini ada sekitar 10 perusahaan yang bersedia masuk dalam inkubator," ucapnya.

Nicky optimistis program inkubator bagi UMKM dapat diimplemntasikan pada tahun ini. Melalui program itu, diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah perusahaan tercatat atau emiten di pasar modal Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang UMKM Kadin Indonesia Sandiaga Uno menyambut positif program otoritas pasar modal itu karena dapat mengembangkan UMKM, menjadi lebih besar yang akhirnya menopang perekonomian domestik."Sekarang, UMKM merupakan tulang punggung bagi ekonomi Indonesia, di kala pertumbuhan sedang melambat maka tugas kita mendorong bagaimana pemberdayaan UMKM melalui pelatihan-pelatihan, kemudahan berbisnis, serta mendorong untuk menggunakan teknologi," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Indonesian Capital Market Community, Reza Priyambada meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa memberikan kelonggaran soal regulasi bagi UKM. Pasalnya, saat ini banyak pelaku UKM yang belum menjadi anggota bursa dengan melantai di pasar modal.”Pelaku UKM rata-rata belum melakukan pencatatan laporan kinerja keuangan. ‎Mereka belum melakukan pembukuan dengan baik dan benar. Artinya pencatatannya belum sesuai standar. Kalau mengacu pada bursa harus mengikuti standar akutansi yang berlaku," ungkap Reza.

Sementara Ketua Komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Praysetyo Atmosutedjo, berharap persyaratan penawaran umum perdana saham atau "initial public offering" bagi Usaha Kecil Menengah tidak dipersulit sehingga dapat memberikan alternatif akses permodalan.”Kami menyambut baik rencana Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan peluang kami melantai di pasar modal, asal syaratnya tidak dipersulit,"ujarnya. (bani)