Jakarta – Jelang bulan Puasa, harga sejumlah komoditas pangan cenderung mengalami kenaikan di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas. Sementara pemerintah sudah siap menerbitkan voucher pangan sebagai pengganti Raskin bagi masyarakat miskin.

NERACA  

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin, beberapa harga komoditas pangan menjelang akhir Mei 2016 cenderung mengalami kenaikan, dibandingkan periode yang sama tahun lalu. “Kalau ‘year on year’, memang masih pada naik. Mei sekarang dibandingkan Mei tahun lalu,” ujarnya seusai mengikuti rapat koordinasi harga pangan di Jakarta, Selasa (24/5).

Suryamin menjelaskan pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga pangan, terutama komoditas daging ayam, daging sapi, beras dan bawang merah, mendekati bulan puasa yang terjadi pada awal Juni 2016.

“Sampai minggu ketiga Mei, harga masih banyak terkendali, tapi pemerintah harus menjaga harga. Misalkan harga bawang, kalau dibandingkan bulan lalu naik sedikit, namun kalau dibandingkan tahun lalu, pemerintah harus mengendalikan harga supaya tidak melambung,” ujarnya seperti dikutip Antara.

Menurut pantauan BPS, harga bawang merah pada Mei 2016 mengalami kenaikan 36% dibandingkan Mei 2015, bahkan mengalami kenaikan 46% dibandingkan periode April 2015.“Untuk komoditas tertentu, seperti bawang saat ini harganya Rp41 ribu. Tahun lalu dibawah Rp30 ribu, tapi Rp41 ribu ini kalau dibandingkan bulan lalu, menunjukkan adanya kenaikan tipis saja,” tutur dia.

Dalam rapat koordinasi tersebut, diputuskan Kementerian Perdagangan dan Bulog akan mengambil berbagai langkah untuk melakukan stabilisasi harga pangan dengan menyiagakan pasokan, agar harga daging diupayakan mencapai Rp80 ribu-Rp85 ribu per kg dan harga gula tidak melebihi Rp12 ribu per kg.

Pada tahun 2015, kenaikan harga komoditas pangan menjelang bulan puasa juga terjadi pada akhir Juni, sehingga kenaikan harga tersebut sempat menyumbang inflasi tinggi pada Juni 2015 hingga mencapai 0,54%.

Menurut perkiraan, kenaikan harga bahan makanan menjelang puasa ini, bisa memberikan kontribusi inflasi pada Mei 2016, meskipun pada April 2016 sempat tercatat deflasi 0,45% karena harga pangan masih relatif terkendali.

Selain itu, pemerintah direncanakan akan mengganti program bantuan beras untuk kalangan miskin (raskin) dengan sistem voucher pangan. Sehingga nantinya, pemerintah akan memberikan sistem voucher kepada masyarakat miskin untuk dibelikan ke bahan pokok pangan.

Menurut Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Manajemen Isu Strategi Denni Puspa Purbasari, saat ini payung hukum untuk kebijakan voucher pangan sedang dipersiapkan. “Ini instruksi dari Presiden yang menyasar 15,5 juta rumah tangga sasaran,” katanya.

Denni mengungkapkan bahwa pada Mei 2016 ini akan keluar Keputusan Presiden tentang voucher pangan. “Pada Januari 2017 aktivasi sistem penyaluran baru (voucher pangan) di kota. Dan, pada Januari 2018 di tingkat kabupaten,” ujarnya.

Nantinya, dengan kebijakan voucher ini, masayarakat miskin yang selama ini hanya mengkonsumsi beras raskin mungkin dengan voucher itu bisa merasakan beras premium. “Mungkin mereka bisa membeli beras Rojo Lele, setengan liter juga tidak apa-apa,” tegasnya. Namun dirinya belum memastikan nominal besaran vocher pangan tersebut.

Namun,  penggantian program ini sepertinya akan menambah masalah baru di sektor pangan. Pasalnya, kebijakan voucher pangan ini tak akan mampu menekan stabilisasi pangan. “Kebijakan ini akan jadi masalah baru di tengah masalah sektor pangan yang masih ada. Jadi secara tegas, kebijakan ini tidak akan dapat stabilkan harga,” tegas pengamat kebijakan pangan Bustanul Arifin di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Bustanul, kebijakan voucher pangan itu terlalu tergesa-gesa mestinya kalau mau ikut mengentaskan kemiskinan tinggal perbaiki saja mekanisme raskin itu. “Kalau dalam sistem voucher pangan ini tidak akan mampu mengatasi stabilisasi harga. Saya anggap kebijakan ini tergesa-gesa. Padahal sebuah kebijakan itu jangan kebetulan,” ujarnya.

Bustanul mengungkapkan, manfaat raskin dari berbagai pengalaman yang terjadi itu ternyata sangat efektif dalam menstabilkan harga pangan, terutama beras. Kendati selama ini tidak dapat mengentaskan kemiskinan.

“Jika raskin itu terlambat maka harga beras langsung naik. Seperti yang terjadi pada tahun 2015 akhir yang terlambat sampai 2,5 bulan, ternyata harga beras langsung melonjak,” tegasnya.

Untuk itu, Bustanul meminta, pemerintah jangan langsung menggantinya dengan voucher pangan. “Cukup perbaiki saja sistemnya dan perbaiki juga data penerimanya itu agar tepat sasaran,” ujarnya.

Selama ini, raskin itu diberikan kepada 15,5 juta keluarga miskin dengan masing-masing mendapat 15 kg. Namun nyatanya, raskin tidak terlalu berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan.

Berdasar data Oktober 2015, jumlah orang miskin memang meningkat dari 10,96 juta menjadi 11,7 juta. Apalagi berdasar survei yang dilakukan oleh pihaknya, menurut dia, terkait raskin dihubungkan dengan gizi makro masyarakat ternyata ketika ada selisih harga beras yang lebih murah tidak digunakan untuk meningjatkan gizi dengan mengkonsumsi telur.

“Gizi makro masyarakat itu adalah kalau subsidi murah maka seakan-akan masyarakat akan ada saving. Jadi jika harga pasar Rp8.000/kg maka harga raskin Rp6.400, maka ada saving Rp1.600. Itu yang kita sebut implisit saving,” ujarnya.

Cuma masalahnya, ketika ditanyakan dari saving itu digunakan untuk beli telur, ternyata tidak.

“Makanya denga kebijakan raskin saja, konsumsi masyarakat masih belum mengutamakan gizi apalagi dengan voucher pangan ini? Makanya voucher pangan harus jelas konsepnya. Apalagi terkait teknis di lapangan pun akan banyak masalah,” papar dia.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengimbau berbagai asosiasi terkait sektor pangan juga turut berkontribusi menjaga kestabilan harga pangan menjelang bulan puasa hingga lebaran mendatang.

"Kami imbau asosiasi, mari kita menjaga kestabilan harga pangan menghadapi bulan suci Ramadan. Ini bukan hanya tanggung jawab Kementan tetapi tanggung jawab bersama," ujarnya.

Menurut Mentan, dari segi produksi maka semua stok beragam bahan pangan pokok telah cukup memadai, seperti beras, bawang, hingga ayam dan cabai. Karena itu, ujar dia, diharapkan jangan ada pihak yang mengutamakan ego sendiri sehingga kestabilan harga pangan yang diharapkan berbagai pihak menjadi tidak tercapai.

Mentan juga mengemukakan keluhan dari asosiasi yang terkait dengan bawang bahwa bila harga komoditas tersebut meningkat selalu diberitakan, tetapi kalau harga turun tidak diberitakan.

Mentan menyatakan bahwa saat ini di Bulog terdapat cadangan beras hingga dua juta ton lebih, berarti dua kali lipat dari kondisi bulan yang sama tahun lalu. Menurut dia, harga pangan beras juga seharusnya bakal lebih stabil pada 2016 dibandingkan dengan 2015.

Sebelumnya, Mentan Amran Sulaiman berencana akan mengembangkan 1.000 toko tani Indonesia untuk menstabilkan harga komoditas pangan. "Kami juga ingin memotong rantai suplai, bekerjasama dengan kelompok-kelompok tani," ujarnya.

Menurut dia, dengan memotong rantai suplai, pemerintah berharap dapat menekan harga komoditas seperti bawang merah, cabai dan beras yang dapat melonjak tinggi di pasaran terutama menjelang hari-hari besar seperti Idulfitri.

Perum Bulog juga telah menggandeng masyarakat menjadi bagian dalam jaringan distribusi bahan pangan melalui Program Rumah Pangan Kita (RPK) sebagai upaya menstabilkan harga pangan.

Sementara itu, Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti di Jakarta, Senin (9/5), menyatakan RPK merupakan outlet pemasaran bahan pangan dan produk industri pangan strategis yang dibentuk untuk memotong rantai distribusi sehingga makin mendekatkan produsen dan konsumen.

Melalui RPK, lanjut Djarot, masyarakat diajak untuk menjadi mitra usaha Bulog dalam jaringan distribusi bahan pangan strategis seperti beras, gula pasir, minyak goreng, terigu, daging bahkan nantinya juga cabai dan bawang merah

Tiongkok Dominasi Impor

Data BPS mengungkapkan, laju dominasi arus impor barang non migas dari Tiongkok  ke Indonesia hingga kini masih tak terbendung, nilai perdagangan impor pada Januari hingga April 2016 mencapai US$9.650.6 juta.

Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo menyatakan dengan nilai tersebut menempatkan Tiongkok pada peringkat pertama arus impor Indonesia. Jika dibandingkan dengan semua impor Indonesia dari negara ASEAN yang terdiri dari Singapura, Thailand dan Malaysia, hanya mencapai US$8.427.3 (22,49%), lebih rendah dibandingkan Tiongkok yang masih unggul 25,76%. bari/mohar/fba