NEARCA

Bandung - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia masih membutuhkan jutaan wirausaha baru untuk mencapai dua hingga lima persen jumlah wirausaha dari seluruh populasi penduduk. "Kita masih butuh 1,7 juta sampai 1,8 juta bahkan butuh 5,8 juta pengusaha kalau menuju empat persen (jumlah wirausaha dari total populasi penduduk)," kata Presiden Jokowi dalam acara Jambore Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Perguruan Tinggi se-ASEAN yang diselenggarakan di Telkom University Convention Hall Bandung, Senin (23/5).

Jumlah pengusaha di Indonesia masih kalah tertinggal dibandingkan jumlah pengusaha di negara lain di ASEAN yang rata-rata sudah mencapai empat persen dari total populasi penduduk. Tecatat jumlah wirausaha di Indonesia baru sekitar 1,6 persen atau belum sebanyak Singapura yang mencapai tujuh persen jumlah penduduk, Malaysia enam persen, Thailand lima persen, bahkan Vietnam tiga persen. "Indeks daya saing global di 10 negara ASEAN tertinggi masih Singapura dengan 5,68 persen, kemudian Malaysia 5,23 persen, kemudian Thailand 4,64 persen, baru kemudian Indonesia 4,52 persen," katanya.

Itu artinya, kata Presiden, masih banyak yang harus diperbaiki untuk meningkatkan daya saing global Indonesia. Selain itu, ia menambahkan dari sisi peringkat "ease of doing business" Indonesia masih berada pada posisi 109 dari tahun sebelumnya 120. Peringkat pertama ditempati Singapura, sedangkan Malaysia pada peringkat 18, Thailand 49, dan Vietnam 90. "Nomor kita masih 109 masih jauh sekali karena keruwetan kita dalam memberikan perizinan untuk memulai usaha," katanya.

Presiden pun memerintahkan jajarannya agar melakukan perbaikan signifikan dalam berbagai hal sehingga tahun depan peringkat tersebut bisa naik pada level 40. "Untuk kompetitif maka kita harus lincah bergerak, kita dorong paket deregulasi, kita juga tidak menunda-nunda pembangunan infrastruktur, tidak hanya di Jawa tetapi lebih banyak di luar Jawa," katanya.

Ia berpendapat dengan pembangunan infrastruktur itulah maka daya saing menjadi lebih baik termasuk biaya logistik menjadi lebih murah. "Perubahan yang kita lakukan itu adalah untuk membuka seluas-luasnya kesempatan anak muda untuk berusaha," katanya.

Sementara itu, survei yang dilakukan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyebutkan dari 5 juta mahasiswa yang ada di Indonesia sebanyak 83 persen di antaranya bercita-cita menjadi karyawan. "Survei kami jumlah mahasiswa di Indonesia ada 5 juta hasilnya 83 persen ingin menjadi karyawan, empat persen menjadi wiraswasta, dan selebihnya menjadi anggota LSM dan politisi," kata Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia, di tempat yang sama.

Menurut dia, fakta itu memprihatinkan di tengah gencarnya era persaingan yang justru mengharuskan Indonesia memiliki lebih banyak pengusaha untuk menumpu perekonomian nasional. Ia berpendapat hal itu harus menjadi kesadaran nasional agar Indonesia mampu membangun bangsanya semakin cerdas dan berdaya saing. "Perguruan tinggi kami sarankan outputnya diubah dari yang selama ini berorientasi pada ijazah dan pekerja bukan pada ilmu dan menciptakan lapangan kerja," katanya.

Ia menambahkan ke depan harus ada sinergi yang baik agar bisa mengurai persoalan itu. Bahlil menegaskan bahwa HIPMI telah bertekad untuk mencetak kadernya sebagai wirausaha muda yang tangguh. "Tidak perlu kita takut dengan MEA dengan persaingan sebab negara lain pun takut pada kita. Merujuk pada itu maka HIPMI bekerja keras menciptakan generasi muda menjadi pelaku ekonomi nasional," katanya.

Pihaknya mencatat saat ini jumlah pengusaha Indonesia berkisar 1,56 persen atau masih jauh tertinggal dibandingkan Singapura yang mencapai 7 persen, Malaysia 6 persen, Thailand 5 persen, bahkan Vietnam 3 persen. "Kita butuh 1,7 juta anak muda untuk mengisi kekosongan ini apalagi jika mengacu standar World Bank yang harus 4 persen maka kita perlu lebih dari 5 juta anak muda menjadi pengusaha. Ibu pertiwi memanggil kita untuk mengabdi kepada bangsa dan negara," kata kepada sekitar 4.000 kader HIPMI peserta Jambore HIPMI. bari