NERACA

Jakarta - Pemerintah diminta untuk membuat peta jalan atau roadmap terkait pembiayaan utang negara sehingga dapat diketahui arah pengelolaan utang ke depannya. "Sampai kapan kita seperti ini (terus berutang)? Apakah ada roadmap atau rencana jangka panjang ke depannya?," kata Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Nasdem Johnny G Plate saat rapat kerja dengan Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (23/5).

Sementara itu, Anggota Komisi XI dari Partai PAN Jon Erizal menilai keberadaan roadmap pembiayaan utang tersebut penting karena semakin besar utang yang dilakukan pemerintah semestinya juga memberikan dampak positif yang besar pula ke masyarakat. "Kita harus jelas sampai titik mana utang ini akan dilakukan. Ini perlu penjelasan yang lebih dalam," ujarnya.

Komisi XI dan Kementerian Keuangan sendiri telah menyepakati untuk membentuk panitia kerja (panja) pembiayaan dan utang negara. Sebelumnya, Komisi XI DPR RI menerima pemberitahuan rencana penggunaan kembali (rollover) Barang Milik Negara (BMN) di beberapa kementerian dan lembaga sebagai underlying asset penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2016.

Rollover BMN tersebut berupa tanah dan/atau bangunan senilai Rp4,7 triliun dan Rp7,65 triliun berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-46/MK.08/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan Nomor S-355/MK.08/ 2016 tanggal 11 Mei 2016. Komisi XI juga meminta Menteri Keuangan untuk melakukan revaluasi aset terhadap BMN yang akan dilakukan rollover.

Di tempat terpisah, Lembaga riset Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) menginginkan pemerintah dapat membuat kebijakan menciptakan ruang fiskal yang luas, tetapi tanpa menggunakan sumber pembiayaan dari utang. "Negara ini sebenarnya mampu mendorong 'fiscal space' (ruang fiskal) tanpa utang," kata Direktur IDEAS Yusuf Wibisono.

Menurut Yusuf Wibisono, saat ini ruang fiskal yang ada di dalam anggaran negara masih bergantung kepada utang dari sejumlah lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia. Untuk menerapkan ruang fiskal tanpa utang, ujar dia, maka pemerintah harus bisa mendorong kenaikan penerimaan perpajakan secara serius, serta mendorong efisiensi sektor publik.

Ia berpendapat tanpa adanya reformasi yang signifikan maka tingkat utang diperkirakan akan selalu meningkat, bahkan pada tahun 2020 diperkirakan utang bisa saja menembus Rp5.000 triliun. Sebagaimana diberitakan, Bank Indonesia mengumumkan posisi utang luar negeri Indonesia hingga triwulan I 2016 mencapai 316 miliar dolar AS atau naik 5,7 persen dibandingkan periode sama tahun 2015.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan meskipun naik, posisi utang luar negeri (ULN) per Maret 2016 relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan ULN pada akhir triwulan IV 2015. "Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada triwulan I 2016 masih cukup sehat, namun perlu terus diwaspadai risikonya terhadap perekonomian nasional. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta," kata Tirta.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan di Jakarta, Kamis (29/4) mengatakan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih dalam keadaan aman, dengan rasio utang mencapai 26,8 persen terhadap PDB. Robert menjelaskan nominal utang Indonesia meningkat setiap tahunnya, karena pemerintah menjalankan kebijakan defisit dalam pengelolaan belanja APBN. Namun, ia memastikan seluruh utang tersebut dikelola dengan baik dan pembiayaan dari pinjaman tersebut sangat bermanfaat untuk mendorong kinerja pembangunan nasional.