Target IPO 2011 Tidak Capai Target - DAMPAK PERATURAN BAPEPAM-LK KURANG LUWES

Jakarta - Minimnya minat perusahaan untuk menjual saham melalui mekanisme penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering-IPO) di Bursa Efek Indonesia menjelang akhir 2011 tentu menimbulkan tanda tanya banyak pihak. Pasalnya, hingga awal November baru tercatat 18 emiten baru yang melaksanakan IPO, lebih rendah dari target yang ditetapkan BEI tahun ini yaitu 25 perusahaan.

NERACA

Ketua Bapepam-LK Nurhaida di Jakarta, Rabu (9/11), mengakui masih rendahnya minat korporasi untuk mencatatkan saham perdananya (IPO) disebabkan oleh pengaruh kondisi global yang masih tak menentu belakangan ini. Bahkan dia memohon BUMN untuk lebih banyak listing di BEI pada masa mendatang.

Bahkan ada calon emiten yang nyata-nyata mengundurkan rencana IPO-nya hingga tahun depan, menunggu pasar membaik. Untuk itu, salah satu upaya paling efektif adalah mendorong semakin banyak perusahaan pelat merah untuk IPO. Pasalnya, BUMN yang listed di bursa terbukti menarik minat investor dalam pembelian saham. Tentu dengan likuiditas dan fundamental terjaga.

"Harapan kami BUMN segera go public," ujar Nurhaida. Menurut data per Oktober 2011, nilai emisi IPO baru mencapai Rp 12,84 triliun. Dibandingkan dengan nilai emisi dalam empat tahun terakhir, pada 2010 jumlah emisi IPO berada di level Rp 29,77 triliun. Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar pun mengamini, dirinya sangat prihatin atas minimnya korporasi yang mencatatkan saham perdana.

Padahal, menurut Mahendra, lesunya pasar global bisa dimanfaatkan dan dikemas secara apik untuk memperbayak instrumen investasi di pasar modal. “Saat arus modal masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia, ada instrumen-instrumen investasi baru. Saya melihat, kita kurang berhasil memanfaatkan krisis dan tidak cukup mendorong," ujarnya kemarin.

Secara terpisah, Managing Research Indosurya Asset Management Reza Priyambada mengatakan, keengganan perusahaan untuk melantai di pasar modal disebabkan peraturan yang rumit dan proses birokrasi lama. Hal inilah yang menjadi penghambat kelancaran IPO.

“Semuanya bermuara dan terhambat di Bapepam-LK sebagai regulator. Kan, mereka yang mengatur. Kalau aturan main dan birokrasinya luwes, pasti banyak perusahaan yang go public,” ujar Reza kepada Neraca, kemarin. Dia lalu menjelaskan proses pengeluaran biaya dan proses menuju IPO bagi calon emiten.

Proses Lama

Dalam Surat Edaran Bapepam-LK Nomor: SE-05/BL/2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya, disebutkan bahwa calon emiten harus mengeluarkan tujuh persen dari dana yang diperoleh dari hasil IPO. Sebesar 2,83% untuk biaya jasa penjamin pelaksana emisi (underwriter), biaya jasa profesi dan lembaga penunjang pasar modal sebanyak 2,02%.

“Biaya ini antara lain untuk konsultan hukum, akuntan publik, dan tim penilai (appraisal). Sisanya, digunakan calon emiten untuk penyelenggaraan paparan publik dan due diligence, pemaparan prospektus keuangan di media cetak, roadshow, hingga listing di bursa,” imbuhnya.

Sedangkan proses menuju IPO dimulai dari penyerahan dokumen sampai dikeluarkannya pernyataan efektif dari regulator pasar modal tersebut. Setelah itu, lanjut Reza, masuk ke keterbukaan informasi, pemaparan publik dan due diligence, dan terakhir listing IPO. “Proses ini semua satu bulan. Harusnya dua minggu, selesai,” tegas Reza.

Pendapat yang berbeda diungkapkan Kepala Riset Universal Broker Indonesia, Satrio Utomo. Menurut dia, letak permasalahannya justru karena tuntutan para pemodal publik yang tinggi. “Mereka (publik) kan maunya emiten beroperasi dengan standar tinggi biar untung terus. Sekali harganya jatuh, protes. Ada juga yang langsung keluar. Mereka ini sekarang sudah pintar,” ungkap dia.

Dari sisi lain, emiten yang telah IPO hanya menginginkan dana murah saja. Seharusnya, mereka menginformasikan kepada pemodal publik terkait produksi, pendapatan, serta laba yang didapat. “Saya lihat sebagian besar emiten melakukan itu. Mereka harus belajar communication value karena ini sangat mempengaruhi harga (saham). Semacam pertanggungjawabanlah,” jelas Satrio.

Selain itu, dia melihat underwriter sering kurang peka melihat kemampuan calon emiten untuk ‘menjual diri.’ Sehingga supaya harga jualnya tinggi, emiten tersebut ‘digoreng’ atau market making.

Satrio lalu memberi contoh saham perusahaan properti, PT Megapolitan Developments Tbk (EMDE) dan PT Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK), perusahaan tambang batu bara asal Kalimantan Timur. “Khusus PKPK, setelah IPO tiba-tiba tambang mereka bermasalah. Ya, jatuh dong harganya. Hal-hal seperti ini sebenarnya bisa dihindari kalau tercipta communication value,” tegasnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah mengeluarkan revisi aturan, salah satunya, Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum pada 2003 lalu. Menurut Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan Bapepam-LK, Anis Baridwan, dalam peraturan ini dijelaskan penyederhanaan penyerahan dokumen bagi calon emiten.

Dia juga menegaskan kalau dalam proses penyerahan dokumen sampai perusahaan terdaftar menjadi anggota bursa, tidak ada pungutan alias gratis. “Tidak ada itu (pungutan atau biaya). Coba tanya penjamin pelaksana emisi (underwriter) atau akuntan publik. Mereka kan dibayar calon emiten. Kalau penyederhanaan dokumen benar, dari empat menjadi dua lembar,” ujarnya. ardi/bani

BERITA TERKAIT

Tiga Anak Usaha BUMN Bakal IPO di 2019

Menyadari masih sedikitnya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang go public atau tercatat di pasar modal, mendorong Kementerian Badan…

Debut Perdana di Pasar Modal - IPO Nusantara Properti Oversubscribed

NERACA Jakarta – Pada perdagangan Jum’at (18/1), saham perdana PT Nusantara Properti Internasional Tbk (NATO) akan resmi dicatatkan di Bursa…

Tahun 2018, Laju Investasi PMDN di Kota Sukabumi Lebihi Target - Penyerapan Tenaga Kerjanya Mencapai 5.138

Tahun 2018, Laju Investasi PMDN di Kota Sukabumi Lebihi Target Penyerapan Tenaga Kerjanya Mencapai 5.138 NERACA Kota Sukabumi - Laju…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

PENYEBAB PERTUMBUHAN EKONOMI TAK BISA TUMBUH TINGGI - Bappenas: Produktivitas SDM Masih Rendah

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro kembali mengingatkan, pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia…

Pemerintah Perbaiki Regulasi untuk Tekan Kecelakaan Kerja

NERACA Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akan memperbaiki regulasi untuk memastikan tingkat kepatuhan perusahaan dalam rangka untuk menekan angka…

Atasi Defisit, Perjanjian Dagang Perlu Digalakkan

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyatakan pembahasan dan perundingan perjanjian perdagangan dengan berbagai negara lain untuk melesatkan…