NERACA

Jakarta - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengingatan rumah sakit swasta untuk meningkatkan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Ini momen yang baik, sinergi antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Apalagi rumah sakit swasta jumlahnya cukup besar, untuk itu kami mengingatkan rumah sakit swasta untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusianya," ujar Nila usai membuka seminar Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) di Jakarta, Rabu (18/5).

Nila menambahkan rumah sakit swasta harus mau untuk turut serta dalam program JKN. Salah satu yang menjadi alasan penolakan dari rumah sakit swasta untuk ikut serta dalam program JKN adalah biaya penggantian yang ditetapkan lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan.

"Kami sudah melakukan evaluasi, untuk biaya medis dan sebagainya tidak ada perbedaan. Cuma kami mengerti kalau rumah sakit swasta tersebut, biaya operasionalnya lebih besar dibandingkan rumah sakit pemerintah." Untuk itu Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta rumah sakit swasta sepakat ada perbedaan tarif dibandingkan rumah sakit pemerintah.

"Perbedaannya sekitar lima persen. Sambil jalan akan terus melakukan evaluasi." Meski demikian, pihak pemerintah tidak serta merta menjadikan rumah sakit swasta sebagai mitra dalam JKN. Pemerintah tetap melakukan evaluasi terhadap rumah sakit swasta.

Sementara itu, Ketua Umum ARSSI, Drg Susi Setiawati MARS mengatakan terdpaat beberapa kendala penerapan JKN pada rumah sakit swasta mulai dari perbedaan layanan, tarif INA-CBGs yang rendah terutama untuk ICU, sistem kendala mutu dan sebagainya. "Saat ini sudah ada 57 persen rumah sakit swasta yang ikut serta dalam JKN," ucap Susi. Jumlah rumah sakit di Tanah Air mencapai 2.600, sebanyak 1.600 di antaranya merupakan rumah sakit swasta.

Selain meminta adanya perbedaan tarif antara rumah sakit swasta dan pemerintah, pihaknya juga meminta agar dapat melakukan pengadaan langsung untuk obat. Penyebabnya selama ini rumah sakit swasta kesulitan mengakses "e-katalog", akibatnya ketika obat itu kosong pihaknya terpaksa mengganti dengan obat-obatan yang bukan generik. "Padahal secara regulasi harus memberikan obat generik pada pasien," cetus Susi. Ia berharap pemerintah memperhatikan keinginan dari rumah sakit swasta tersebut.