PPA Perkecil Restrukturisasi BUMN

NERACA

Jakarta---Pemerintah meminta PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) segera memperkecil jumlah BUMN (pasien) yang masuk dalam program restrukturisasi. Dengan begitu PPA menjadi lebih fokus dan sesuai dengan target yang ditetapkan. "PPA tidak perlu lagi menangani restrukturisasi BUMN-BUMN kecil, namun fokus pada perusahaan besar saja," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu,9/11

Lebih jauh kata mantan Bos Jawa Pos Grup ini, PPA lebih diarahkan untuk menangani BUMN yang besar dan memiliki prospek bisnis yang dapat dikembangkan seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Kertas Kraft Aceh. "BUMN yang kecil-kecil seperti Balai Pustaka, PFN, Survey Udara Penas dilepaskan dari PPA untuk selanjutnya diambialih BUMN lainnya," tambahnya

Seperti diketahui saat ini selain dua perusahaan tersebut tercatat sejumlah BUMN pasien PPA antara lain Boma Bisma Indra, Balai Pustaka, Perum Perusahaan Film Nasional (PFN), Industri Sandang Nusantara, Primissima. Selanjutnya PAL Indonesia, Industri Kapal Indonesia, Waskita Karya, Varuna Tirta Prakasya, Djakarta Lloyd, Marga Nujyasumo Agung, Survey Udara Penas.

BUMN-BUMN skala kecil tersebut dengan kemampuan sendiri diharuskan mencari sumber pendanaannya, sehingga tidak membenani anggaran negara. “Langkah tersebut akan memicu manajemen lebih kreatif dalam meningkatkan performa perusahaan,” paparnya.

Sementara itu pengamat BUMN Said Didu mengatakan bahwa langkah yang ditempuh Menteri BUMN Dahlan Iskan mengurangi jumlah pasien PPA merupakan tindakan yang tepat. "BUMN kecil itu umumnya tidak memiliki prospek, neraca dan arus kas negatif, utang yang terlalu besar, beban SDM yang tinggi. Ini sudah sulit dipertahankan," ujarnya.

Menurut Said yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini sesungguhnya tujuan pendirian PPA adalah melakukan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN yang menghadapi permasalahan struktural pada neraca dan arus kas, tapi masih memiliki prospek bisnis yang baik.

Untuk merealisasikan program-program restrukturisasi bagi perusahaan-perusahaan yang rugi tersebut harus melalui aksi pemegang saham berupa suntikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) merger, atau akuisisi.

Sebelumnya, Dahlan Iskan mengatakan, setelah proses akuisisi 7 BUMN rugi oleh 6 BUMN sehat selesai, maka akan dilanjutkan dengan akuisisi 8 BUMN lain yang kondisi keuangannya buruk. “Setelah (proses akuisisi) tahap pertama selesai, nanti ada delapan (BUMN) menyusul,” ujarnya

Dahlan mengatakan, selain upaya restrukturisasi BUMN rugi, akuisisi juga men jadi opsi bagi BUMN yang ingin memiliki anak usaha. “Daripada mereka bikin anak usaha baru, lebih baik ambil perusahaan yang sudah ada,” katanya.

Lalu, BUMN apa saja yang masuk program akuisisi tahap kedua? Menurut Dahlan, yaitu BUMN yang bisnisnya terus merugi, sehingga akan sulit bertahan. “Kalau soal BUMN nya (yang masuk program akuisisi tahap ke dua), masih kita matangkan dulu,” ucapnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Setujui Restrukturisasi Utang - Bank Mandiri Siap Selamatkan Kratau Steel

NERACA Jakarta – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) siap melakukan restrukturisasi atas utang PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Hal…

Pertimbangkan Kondisi Pasar - Anak Usaha BUMN IPO di Paruh Kedua

NERACA Jakarat – Sejak pembukaan perdagangan di tahun 2019, baru tiga perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kondisi…

Dibalik Aset Kelolaan Tumbuh 12% - Perayaan HUT BUMN Catatkan Rekor MURI

Rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan HUT ke21 BUMN juga dilakukan di Semarang, Jawa Tengah. Hal yang berbeda pada perayaan HUT…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…