Terbukti, Perbankan Indonesia Dikuasai “Kartel” - SUKU BUNGA KREDIT MASIH BERTAHAN DUA DIGIT

NERACA

Jakarta – Meski suku bunga acuan (BI Rate) akan menyentuh ke level 6,5%, suku bunga kredit perbankan masih bertengger di level dua digit, alias tertinggi di ASEAN. Ekonom UI Lana Soelistianingsih pun menuding itu sebagai aksi “kartel”.

“Ini jelas ada kartel suku bunga, terutama 14 bank besar. Buktinya, dalam memberikan suku bunga, mereka cenderung tertutup dan merahasiakannya. Hanya 14 bank besar yang tahu. Dan lucunya tidak mau dibuka ke publik. Saya beri contoh, Bank Mandiri memberikan kredit 11,5% lalu BNI memberikan 12%. Range-nya dekat sekali dan ini yang tidak diungkap,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (8/11).

Lana mengakui, sulit mengatur suku bunga perbankan karena sifatnya independen. BI hanya bisa mengarahkan atau dijadikan patokan saja. “Harus dilacak struktur bunga banknya. Bagaimana mereka menentukan bunga kredit, seperti marjin yang bank mau atau overheadnya,” kata Lana.

Menurut dia, sejak 1983 suku bunga perbankan sudah tidak bisa diatur lagi karena tujuannya saat itu untuk menarik deposito yang implikasinya suku bunga pun naik. “Kalau sebelum tahun 1983, masih diatur. BI harus punya terobosan baru dengan membuka tingkat kompetisi, seperti mengumumkan SBDK. Fungsinya supaya nasabah bisa mendapatkan informasi SBDK paling rendah,” ujarnya.

Tak pelak, dengan kondisi seperti itu, pengamat perbankan Farial Anwar pun menjuluki perbankan nasional pun sebagai “lintah darat”. ”Dengan bunga 4% sebulan atau 48% setahun, kan gila. Itu hanya dilakukan oleh lintah darat,” tegas dia, kemarin.

Menurut Farial, kalau hal itu ditanyakan ke Bank Indonesia maka mereka berkilah bahwa upaya menurunkan suku bunga itu ada time leg tiga bulan, enam bulan. Tapi, setelah setahun tidak turun-turun juga. ”Namun ketika suku bunga SBI naik sedikit, maka perbankan swasta ramai-ramai menaikkan suku bunga”, kata dia.

Farial menyayangkan langkah BI yang sebatas pada himbauan untuk menurunkan tingkat suku bunga kredit. Pasalnya, hal itu tidak ada dampaknya bagi perbankan. “Itu membuat dana perbankan Indonesia tidak kompetitif, karena perbankan di negara lain sekitar 5%, namun di Indonesia bisa sampai belasan persen”, ungkap Farial yang merasa prihatin dengan kondisi tersebut, karena mereka hanya mencari pembenaran saja dan membiarkan terjadinya pelanggaran.

Bahkan, menurut Farial, Bank Indonesia tidak bisa mengatur spread suku bunga bank swasta, karena memang belum ada aturan yang mengatur suku bunga tersebut. ”Karena itu, pasar Indonesia menjadi lahan yang empuk bagi perbankan asing. Perbankan asing seperti masuk ke surga karena bisa menentukan net interest margin di atas 9%-10%. Ini kan sungguh-sungguh luar biasa,” papar Farial.

Menurut dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta M. Qudrat Nugraha, tingginya suku bunga kredit Indonesia disebabkan dari banyak aspek, mulai dari birokrasi yang berbelit, tingkat inflasi, dan juga nilai tukar rupiah terhadap dolar. “Dan yang tidak bisa dipungkiri adalah tingginya biaya siluman dalam suku bunga kredit ini,” tegasnya, Selasa.

Sehingga, Qudrat juga tidak memungkiri adanya permainan antara pengaju pinjaman kredit terhadap tim verifikasi bank. Dimana yang mendapat dana kredit tersebut sebetulnya bukanlah orang yang layak mendapatkannya. Tetapi karena mereka memberi setoran maka merekalah yang mendapatkan dananya. “Kondisi ini pasti ada, tetapi ini sangat sulit untuk dibuktikan, perlu penelusuran secara mendalam,” sebut dia.

Takut Gagal Bayar

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Teknologi Perbanas Jos Luhukay menandaskan bahwa suku bunga tertinggi di ASEAN karena cost of fund Indonesia juga tinggi. “Cost of fund terkait dengan likuditas. Semakin rendah likuiditas, semakin mahal cost of fund, dan semakin tinggi suku bunga. Cost of fund juga dipengaruhi ketersediaan pinjaman antarbank dan neraca perbankan secara umum. BOPO bank yang tinggi juga membuat bank kita besar suku bunganya. Semakin tinggi BOPO ditambah dana pinjaman membuat suku bunga bank semakin tinggi”, ujarnya.

Namun, Jos mengatakan, perbankan nasional tidak bisa disamakan dengan Malaysia atau yang lainnya. “Bank kita ada di 17 ribu pulau sehingga biaya pengelolaannya sangat besar. Suku bunga yang tinggi tidak lepas dari biaya pengelolaan bank kita yang besar. Kalau Singapura atau Malaysia, mereka tidak sebesar Indonesia dalam pengelolaan bank karena geografisnya relatif kecil. Suku bunga bank kita paling tinggi, tapi bunga simpanan bank di Indonesia juga paling tinggi”, tukas Jos Lagi.

Sementara itu, Bank Indonesia mengakui suku bunga kredit yang ditawarkan industri perbankan memang masih cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan komponen premi risiko yang yang dialokasikan bank terlalu besar. Bank terlalu takut akan terjadi default alias gagal bayar.

"Memang belum semua bank menghitung risk premium (premi risiko) dengan baik. Dasarnya berbeda-beda, maka dari itu nanti risk premium akan di standardisasi, itu ada pedoman khusus dari BI," kata Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (BI) Wimboh Santoso dalam perbincangannya kepada wartawan di Jakarta, pekan ini.

Saat ini, aku Wimboh, bank terlalu melihat kepada default-nya ketika bunga kredit coba ditekan. “Bank lebih kepada menjaga atau takut dalam melihat sebuah sektor kredit yang harusnya layak dibiayai bank dengan premi rendah. Maka dari itu komponen yang memberatkan suku bunga kredit adalah premi risiko tersebut”, kata dia. munib/ardi/agus/ahmad/rin

BERITA TERKAIT

Terlalu Vulgar, Film "After" Tidak Sesuai Budaya Indonesia

Jakarta-Baru dirilis 16 April 2019 di berbagai bioskop di Indonesia, film ‘After’ sudah mengundang kontroversi. Berbagai sorotan, terutama karena adanya…

Pemkot Palembang Tekan Angka Kemiskinan Menjadi Satu Digit

Pemkot Palembang Tekan Angka Kemiskinan Menjadi Satu Digit NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, terus berupaya menekan…

Indonesia Industrial Summit 2019 - Sektor Manufaktur RI Dipandang Siap Menerapkan Industri 4.0

NERACA Jakarta – Making Indonesia 4.0 merupakan sebuah peta jalan yang diterapkan untuk mencapai tujuan Indonesia menjadi negara 10 besar…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Persepi: Seluruh Data Quick Count Bersumber Form C1 di TPS

NERACA Jakarta-Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memberikan penjelasan alur quick count dalam sebuah pemilu, termasuk Pilpres 2019. Penjelasan ini…

BPKN: Segera Revisi UU Perlindungan Konsumen! - DINILAI TIDAK SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN

Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak pemerintah agar merevisi Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena UU tersebut…

Investor Tidak Perlu Khawatirkan Situasi Politik

NERACA Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau investor dan dunia usaha di Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan situasi politik saat…