Terbukti, Perbankan Indonesia Dikuasai “Kartel” - SUKU BUNGA KREDIT MASIH BERTAHAN DUA DIGIT

NERACA

Jakarta – Meski suku bunga acuan (BI Rate) akan menyentuh ke level 6,5%, suku bunga kredit perbankan masih bertengger di level dua digit, alias tertinggi di ASEAN. Ekonom UI Lana Soelistianingsih pun menuding itu sebagai aksi “kartel”.

“Ini jelas ada kartel suku bunga, terutama 14 bank besar. Buktinya, dalam memberikan suku bunga, mereka cenderung tertutup dan merahasiakannya. Hanya 14 bank besar yang tahu. Dan lucunya tidak mau dibuka ke publik. Saya beri contoh, Bank Mandiri memberikan kredit 11,5% lalu BNI memberikan 12%. Range-nya dekat sekali dan ini yang tidak diungkap,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (8/11).

Lana mengakui, sulit mengatur suku bunga perbankan karena sifatnya independen. BI hanya bisa mengarahkan atau dijadikan patokan saja. “Harus dilacak struktur bunga banknya. Bagaimana mereka menentukan bunga kredit, seperti marjin yang bank mau atau overheadnya,” kata Lana.

Menurut dia, sejak 1983 suku bunga perbankan sudah tidak bisa diatur lagi karena tujuannya saat itu untuk menarik deposito yang implikasinya suku bunga pun naik. “Kalau sebelum tahun 1983, masih diatur. BI harus punya terobosan baru dengan membuka tingkat kompetisi, seperti mengumumkan SBDK. Fungsinya supaya nasabah bisa mendapatkan informasi SBDK paling rendah,” ujarnya.

Tak pelak, dengan kondisi seperti itu, pengamat perbankan Farial Anwar pun menjuluki perbankan nasional pun sebagai “lintah darat”. ”Dengan bunga 4% sebulan atau 48% setahun, kan gila. Itu hanya dilakukan oleh lintah darat,” tegas dia, kemarin.

Menurut Farial, kalau hal itu ditanyakan ke Bank Indonesia maka mereka berkilah bahwa upaya menurunkan suku bunga itu ada time leg tiga bulan, enam bulan. Tapi, setelah setahun tidak turun-turun juga. ”Namun ketika suku bunga SBI naik sedikit, maka perbankan swasta ramai-ramai menaikkan suku bunga”, kata dia.

Farial menyayangkan langkah BI yang sebatas pada himbauan untuk menurunkan tingkat suku bunga kredit. Pasalnya, hal itu tidak ada dampaknya bagi perbankan. “Itu membuat dana perbankan Indonesia tidak kompetitif, karena perbankan di negara lain sekitar 5%, namun di Indonesia bisa sampai belasan persen”, ungkap Farial yang merasa prihatin dengan kondisi tersebut, karena mereka hanya mencari pembenaran saja dan membiarkan terjadinya pelanggaran.

Bahkan, menurut Farial, Bank Indonesia tidak bisa mengatur spread suku bunga bank swasta, karena memang belum ada aturan yang mengatur suku bunga tersebut. ”Karena itu, pasar Indonesia menjadi lahan yang empuk bagi perbankan asing. Perbankan asing seperti masuk ke surga karena bisa menentukan net interest margin di atas 9%-10%. Ini kan sungguh-sungguh luar biasa,” papar Farial.

Menurut dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta M. Qudrat Nugraha, tingginya suku bunga kredit Indonesia disebabkan dari banyak aspek, mulai dari birokrasi yang berbelit, tingkat inflasi, dan juga nilai tukar rupiah terhadap dolar. “Dan yang tidak bisa dipungkiri adalah tingginya biaya siluman dalam suku bunga kredit ini,” tegasnya, Selasa.

Sehingga, Qudrat juga tidak memungkiri adanya permainan antara pengaju pinjaman kredit terhadap tim verifikasi bank. Dimana yang mendapat dana kredit tersebut sebetulnya bukanlah orang yang layak mendapatkannya. Tetapi karena mereka memberi setoran maka merekalah yang mendapatkan dananya. “Kondisi ini pasti ada, tetapi ini sangat sulit untuk dibuktikan, perlu penelusuran secara mendalam,” sebut dia.

Takut Gagal Bayar

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Teknologi Perbanas Jos Luhukay menandaskan bahwa suku bunga tertinggi di ASEAN karena cost of fund Indonesia juga tinggi. “Cost of fund terkait dengan likuditas. Semakin rendah likuiditas, semakin mahal cost of fund, dan semakin tinggi suku bunga. Cost of fund juga dipengaruhi ketersediaan pinjaman antarbank dan neraca perbankan secara umum. BOPO bank yang tinggi juga membuat bank kita besar suku bunganya. Semakin tinggi BOPO ditambah dana pinjaman membuat suku bunga bank semakin tinggi”, ujarnya.

Namun, Jos mengatakan, perbankan nasional tidak bisa disamakan dengan Malaysia atau yang lainnya. “Bank kita ada di 17 ribu pulau sehingga biaya pengelolaannya sangat besar. Suku bunga yang tinggi tidak lepas dari biaya pengelolaan bank kita yang besar. Kalau Singapura atau Malaysia, mereka tidak sebesar Indonesia dalam pengelolaan bank karena geografisnya relatif kecil. Suku bunga bank kita paling tinggi, tapi bunga simpanan bank di Indonesia juga paling tinggi”, tukas Jos Lagi.

Sementara itu, Bank Indonesia mengakui suku bunga kredit yang ditawarkan industri perbankan memang masih cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan komponen premi risiko yang yang dialokasikan bank terlalu besar. Bank terlalu takut akan terjadi default alias gagal bayar.

"Memang belum semua bank menghitung risk premium (premi risiko) dengan baik. Dasarnya berbeda-beda, maka dari itu nanti risk premium akan di standardisasi, itu ada pedoman khusus dari BI," kata Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (BI) Wimboh Santoso dalam perbincangannya kepada wartawan di Jakarta, pekan ini.

Saat ini, aku Wimboh, bank terlalu melihat kepada default-nya ketika bunga kredit coba ditekan. “Bank lebih kepada menjaga atau takut dalam melihat sebuah sektor kredit yang harusnya layak dibiayai bank dengan premi rendah. Maka dari itu komponen yang memberatkan suku bunga kredit adalah premi risiko tersebut”, kata dia. munib/ardi/agus/ahmad/rin

BERITA TERKAIT

IBEX 2018 Bahas Revolusi Teknologi Perbankan

  NERACA   Jakarta - Topik mengenai pengaruh revolusi teknologi pada sektor perbankan terutama dengan hadirnya teknologi finansial (fintech) dalam…

Reksadana Saham Masih Layak Dikoleksi

NERACA Jakarta - Mulai masuknya dana asing serta meredanya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China diyakini akan membawa angin…

Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia

Oleh: Eddy Cahyono Sugiarto, Asisten Deputi Humas Kementerian Sekretariat Negara Gelombang Revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN - NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…

Ketua BKBM: Kemaritiman Sediakan 45 Juta Lapangan Kerja

NERACA Jakarta - Ketua Badan Kerjasama Usaha Bidang Maritim (BKBM) Rokhmin Dahuri mengatakan bahwa sektor kemaritiman memiliki potensi lapangan kerja…

INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM DAN MEMILIKI TANAH SUBUR - Kepala Bappenas Prihatin Kondisi Nelayan Miskin

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi nelayan di Indonesia. Dia melihat petani dan…