NERACA

Jakarta – Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi dari jilid I hingga XII. Atas dikeluarkannya paket tersebut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menilai implementasi aket kebijakan ekonomi berjalan baik, meskipun masih ada beberapa peraturan turunan yang belum tuntas. "Secara umum prosesnya sudah jauh sempurna, namun masih ada beberapa PR di Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan supaya diselesaikan," ujarnya seusai rapat koordinasi membahas evaluasi paket kebijakan di Jakarta, Selasa (3/5). 

Franky menambahkan paket kebijakan tersebut juga membutuhkan proses sosialisasi yang memadai, karena bisa memberikan kepastian terhadap dunia usaha dan jalannya kegiatan perekonomian secara berkesinambungan. "Tentunya ini tidak bisa diukur, tapi semua paket memberikan harapan bagi investor. Hasil kunjungan ke Eropa menekankan Indonesia sedang melakukan reformasi untuk menarik investasi dan paket itu diapresiasi semua negara," ujarnya.

Terkait paket kebijakan, BKPM sedang menyiapkan peraturan turunan dari Daftar Negatif Investasi (DNI) serta beberapa peraturan lainnya terkait dengan proses perizinan berusaha yang belum tuntas sepenuhnya.

Disamping itu, Presiden Jokowi bahkan berjanji akan mengawasi langsung implementasi dari paket kebijakan ekonomi tersebut. Tak hanya di sisi koordinasi namun juga menengok ke lapangan. Pengawasan tersebut sama seperti halnya ia telah mengawasi paket kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya. “Saya pasti turun ke lapangan untuk mengecek langsung pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi,” kata Jokowi.

Berdasarkan hasil verifikasi dan pemantauan per awal April 2016, pemerintah telah merampungkan 169 regulasi atau 87 persen dari 195 regulasi. Ada 16 atau 8 persen regulasi yang masih dalam proses pembahasan dan 10 atau 5 persen regulasi yang dikeluarkan dari paket kebijakan ekonomi.

Pemerintah juga membentuk klinik bisnis untuk menjamin implementasi paket kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. “Klinik bisnis bertujuan untuk berdiskusi secara rinci tentang Paket Kebijakan Ekonomi antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan, agar implementasinya terlaksana secara efektif dilapangan", kata Deputi Koordinasi Bidang Industri dan Perniagaan, Kemenko Perekonomian Eddy Putra Irawady.

Menurut Eddy, adanya klinik bisnis diharapkan sebagai sarana berkomunikasi bagi kalangan dunia usaha dengan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menyangkut kegiatan usaha termasuk peningkatan ekspor. Kegiatan diseminasi dan implementasi Paket Kebijakan Ekonomi dan Klinik Bisnis akan dilakukan di 3 (tiga) tempat yaitu Palembang untuk wilayah Barat, Balikpapan untuk wilayah Tengah, dan Lombok untuk wilayah Timur.

Adanya klinik bisnis ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang mendalam serta menciptakan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan akademisi tentang Paket Kebijakan Ekonomi. Selain itu, sebagai sarana pemerintah mengumpulan data yang cukup untuk bahan evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi secara periodik.

Secara umum, 12 paket kebijakan ekonomi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk berusaha memperbaiki dan mendorong iklim investasi yang kondusif. Persoalan mendasar belum efektifnya paket stimulus ekonomi tersebut terletak pada lemahnya realisasi dan implementasi berbagai program tersebut. Masih banyaknya tumpang-tindih regulasi yang belum mampu diharmonisasikan jadi faktor utama.

Diperparah lagi dengan lemahnya koordinasi baik antarsektor atau kementerian teknis maupun antara pusat dan daerah. Di samping itu, hal yang paling penting ialah adanya konsistensi instrumen yang konkret menjadi solusi permasalahan. Artinya, paket kebijakan tidak lagi berisi aturan normatif, tetapi harus konkret berisi program yang implementatif. bari