Program “Penciutan” BUMN Tak Berjalan

NERACA

Jakarta----Program penciutan BUMN, alias right sizing tak bisa berjalan mulus. Karena kewenangan untuk perampingan BUMN itu ada pada Kementerian Keuangan. Payung hukumnya ada di Peraturan Pemerintah (PP). Makanya PP tersebut perlu direvisi sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan milik negara. "Selama ini program `right sizing` tidak jalan karena kewenangan melakukan akuisisi, merger, likuidasi maupun privatisasi masih sepenuhnya berada di tangan Menteri Keuangan yang diatur dalam PP No. 41/2003," kata mantan Sesmen BUMN, Muhammad Said Didu, di Jakarta, Selasa,8/11

PP No.41/2003 mengatur tentang pelimpahan kewenangan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan pada perusahaan perseroan, perusahaan umum (Perum), dan perusahaan jawatan (perjan) kepada Menteri BUMN. Berdasarkan data Masterplan Kementerian BUMN 2010-2014, pada tahun 2012 jumlah BUMN akan menyusut menjadi 104 unit manajemen, pada 2013 sebanyak 95 BUMN, dan menjadi 81 perusahaan pada 2014.

Adapun jumlah BUMN saat ini mencapai 141 perusahaan dengan sekitar 20 di antaranya mencatat rugi usaha dalam jumlah signifikan. "Untuk menuntaskan restrukturisasi usaha BUMN dibutuhkan langkah cepat dan tepat, sehingga pemerintah tidak menghabiskan energi dalam menyelesaikan suatu program penyehatan BUMN," tegasnya.

Lebih jauh kata Said, sudah 6 menteri BUMN yang menangani. Namun program "right sizing" belum terlihat hasilnya. "Sejak kepemimpinan Menteri Pembinaan BUMN Tanri Abeng hingga pak Mustafa program ini tidak berjalan efektif karena kewenangan di Menteri Keuangan sangat besar, sehingga rencana strategis yang sudah disusun Kementerian BUMN tidak bisa dieksekusi," ujarnya.

Menurut Said yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN periode 2004-Agustus 2010 ini, Kementerian BUMN di masa kepemimpinan Dahlan Iskan diharapkan mampu melakukan gebrakan untuk memecah kebuntuan program right sizing tersebut.

Sebelumnya, Dahlan Iskan menyatakan dalam enam bulan ke depan atau hingga kuartal I 2012 sebanyak 15 BUMN rugi akan direstrukturisasi dengan pola akuisisi oleh BUMN lainnya. Sebanyak tujuh BUMN yang dipastikan diakuisisi, yaitu Perum Produksi Film Negara (PFN) akan diambil alih PTAdhi Karya Tbk, PT Pradnya Paramita dan PT Balai Pustaka setelah dimerger akan diakuisisi PT Telkom Tbk, PT Energy Management Indonesia (EMI) diambil alih PT Surveyor Indonesia.

Selanjutnya PT Survey Udara Penas diambil alih PT Angkasa Pura I, PT Industri Sandang diambil alih PT Pembangunan Perumahan, dan PT Sarana Karya diambil alih PT Wijaya Karya Tbk Sedangkan delapan BUMN lainnya akan diumumkan setelah pengambilalihan 7 BUMN rugi yang pertama selesai dilakukan.

Said optimistis bahwa Dahlan Iskan memiliki kemampuan yang tinggi dalam menkomunikasikan masalah yang dihadapi dengan Menteri Keuangan meskipun PP 41 Tahun 2003 ini belum direvisi. "Saya yakin gebrakan yang dilakukan Pak Dahlan untuk mengatasi BUMN rugi akan berdampak positif bagi pengembangan BUMN ke depan," ujarnya. *cahyo

BERITA TERKAIT

Dukung Program Penghapusan Stunting - Indocement Beri Makanan Tambahan Anak Sekolah

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan juga dukungan kepada pemerintah dalam menghapus stunting atau gizi buruk, manajemen industri…

Plus Minus Super Holding BUMN

Oleh: Djony Edward Calon presiden Jokowi pada debat kelima mengungkapkan rencananya untuk membentuk super hodling Badan Usaha Milik Negara (BUMN).…

Pertimbangkan Kondisi Pasar - Anak Usaha BUMN IPO di Paruh Kedua

NERACA Jakarat – Sejak pembukaan perdagangan di tahun 2019, baru tiga perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kondisi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…