Oleh : Achmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Beberapa pekan terakhir ini kasus kekerasan dengan mengatasnamakan agama menjadi sorotan publik. Pasalnya, kasus ini bukan pertama dan terakhir di Indonesia. Sehingga penilaian asing tentang budaya orang Indonesia yang ramah dan sopan sepertinya jauh dari realita di lapangan. Tengok saja kasus kekerasan di Cikeusik, Banten, kemudian di Temanggung, Jateng dan penyerangan di Ponpes Pasuruan, Jawa Timur.

Kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama kini seolah menjadi keyakinan bagi pengikutnya, dengan dalih tindakan yang mereka lakukan berada di jalan yang benar tanpa memperhatikan dampak dan penyelesaiannya. Karena itu, kita sepakat penyelesaian dengan mengatasnamakan apapun bila diselesaikan dengan kekerasan hanya akan menambah masalah. Bukankah dalam prinsip Pancasila sebagai ideologi bangsa ini selalu mengajarkan tentang musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap penyelesaian di masyarakat yang beradab, bukan adu jotos.

Miris memang, negara yang berlandaskan hukum tetapi belum menjadikan penegakan hukum sebagai panglima-nya. Tak ayal, keadilan belum berpihak kepada yang benar dan hanya menjadi pemilik modal. Bila sudah begini, negara ini hanya menganut hukum rimba yang menang hanya hanya yang kuat dan yang lemah tetap tertindas akibat kezaliman yang dilakukan sekelompok orang dan kelalaian aparat penegak hukum.

Tuduhan bila negara tidak mampu melindungi rakyatnya dari ancaman dan kekerasan benar adanya. Karena peran pemerintah selama ini terkesan tutup mata dan telinga bila sudah berurusan dengan kekerasan dengan mengatas namakan agama. Seharusnya bangsa ini harus iri, dengan negara-negara liberal yang tidak mencampuri urusan agama, tetapi bertindak cepat dan responsif bila sudah berurusan dengan kekerasan.

Terlepas dari kasus yang terjadi belakangan, kekerasan juga mempengaruhi dampak ekonomi bangsa ini. Karena dalam berbisnis sangat membutuhkan stabilitas keamanan dan politik. Jika persoalan kekerasan di masyarakat belum bisa diredam dengan baik, sangat kecil kemungkinan bila para investor berminat menanamkan investasinya di Indonesia, karena mereka ragu-ragu atas jaminan keamanan berbisnis di negeri ini.

Banyak cerita negatif tentang hengkangnya sejumlah investor asing menanamkan investasinya di Indonesia, selain persoalan infrastruktur yang belum baik, pelayanan birokrasi berlapis-lapis juga yang sangat sensitif soal keamanan. Mungkin boleh saja, pemerintah mengklaim bila persoalan keamanan dan stabilitas politik masih terjaga baik, tetapi investor tidak percaya begitu saja karena setiap detik menjadi ajang pemantauan mereka, apabila muncul isu kekerasan yang terkadang tak terduga sebelumnya.

Menanggapi persoalan demikian, pemerintah tidak hanya menyikapi kekerasan dari persepektif agama saja, tetapi perlu dari sisi sosial dan ekonomi. Mungkin saja, dibalik mudahnya masyarakat terpicu dengan kasus kekerasan ada korelasi dengan persoalan ekonomi, akibat masih banyak rakyat yang sulit mencari pekerjaan di samping kondisi kemiskinan yang kian menghimpit mereka saat ini.

Bagaimanapun, persoalan ekonomi dan keterbatasan akses masyarakat terhadap tingkat kesejahteraan, tak tertutup kemungkinan memicu kasus kekerasan lebih dahsyat lagi. Karena ini menyangkut urusan "perut" dan perjuangan hidup, yang tentunya kita tidak mengharapkan kondisi itu terjadi di Indonesia.