NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo mengatakan terdapat enam arahan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai acuan menyusun RAPBN 2017. "Pertama, meningkatkan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN TA 2017 lebih besar dari anggaran kementerian atau lembaga," kata Boediarso di Jakarta, Senin (2/5).

Selanjutnya yang kedua, kata dia, memperbaiki pembobotan dalam formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. "Ketiga, meningkatkan kualitas penganggaran dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH)," tuturnya.

Kemudian, keempat, memperkuat sistem pengalokasian DAK fisik berdasarkan usulan daerah dengan lebih memperhatikan sinergi dan sinkronisasi pendanaan program atau kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan daerah serta kinerja penyerapan DAK tahun sebelumnya. "Kelima, meningkatkan anggaran dana insentif daerah untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian, dan kesejahteraan daerah," ucap Boediarso.

Terakhir, kata dia, meningkatkan anggaran dana desa hingga 10 persen dari dan diluar transfer ke daerah sesuai "road map" dana desa 2015-2019 untuk memenuhi amanat UU Nom 6 tahun 2014 tentang desa. Sebagaimana dimaklumi, kata Boediarso, pada 2016 telah dilakukan perubahan yang mendasar dalam kebijakan transfer ke daerah dan dana desa antara lain perubahan struktur transfer ke daerah dan dana desa dan peningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa yang hampir menyamai belanja kementerian/lembaga.

Selanjutnya, perubahan formulasi DAU melalui penggunaan data baru dalam variabel kebutuhan fiskal, perubahan kebijakan penggunaan DBH yang lebih bersifat "block grant", terutama DBH SDA Migas dan DBH CHT, perubahaan pengelolaan DAK, perubahan anggaran dan formulasi pengalokasian dana insentif daerah, dan peningkatan anggaran dan pengalokasian dana desa.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan kondisi ekonomi dunia tahun depan tidak akan berbeda dengan tahun ini. Harga minyak masih diprediksi terkontraksi dan pemulihan ekonomi di China juga belum menunjukkan arah positif. "Oleh sebab itu kami harus hati-hati betul dalam mendayung, dalam mengarahkan pembangunan agar mengelola ekonomi dengan baik," katanya.

Perkiraan postur APBN 2017 akan memproyeksikan pendapatan negara dan hibah sebesar 13,9% terhadap produk domestik bruto (PDB). Persentase itu meningkat dibandingkan tahun ini yang sebesar 13% terhadap PDB. Belanja negara juga diproyeksikan meningkat menjadi 16% terhadap PDB, sementara itu tahun ini sebesar 15,6% terhadap PDB. Defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,2%.

Sofyan menuturkan investor optimistis terhadap ekonomi domestik dengan keluarnya sejumlah paket kebijakan oleh pemerintah. Dia menyatakan investor juga melihat tiga negara di Asia lainnya yang masih berpotensi membaik adalah Indonesia, India, dan Filipina. Dia menjelaskan pemerintah akan fokus mengalokasikan anggaran ke program utama yakni pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja. "Kemudian langkah-langkah kesenjangan antarwilayah berarti pembangunan atau anggaran di luar Jawa akan diprioritaskan," ucapnya.