NERACA

Jakarta - Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih mempersiapkan sejumlah perangkat, instrumen, hingga infrastruktur untuk dapat masuk tahap implementasi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Plus (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus/REDD+) secara penuh.

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin di Jakarta, Sabtu (30/4), mengatakan Indonesia berkepentingan untuk segera mengimplementasikan REDD+ secara penuh mengingat sektor lahan khususnya hutan dan gambut menduduki peringkat utama dalam kontribusi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) diantara sektor lain seperti energi, industri, dan limbah.

Berdasarkan perkembangan negosiasi perubahan iklim sejak COP 13 di Bali hingga COP 21 di Paris, progres yang terjadi cukup menggembirakan, ujar dia. Hal ini ditandai salah satunya dengan dihasilkannya 17 keputusan COP terkait REDD+ yang memberikan arahan dalam membangun fase kesiapan (readiness), fase transisi, dan fase implementasi REDD+ secara penuh (full implementation).

Sebagai suatu mekanisme global yang bertujuan untuk memperlambat perubahan iklim melalui pemberian kompensasi kepada negara berkembang untuk melindungi hutannya, REDD+ ini sangat diharapkan segera dapat diimplementasikan secara penuh. Namun, ia mengatakan diperlukan penterjemahan dan penjabaran lebih lanjut dari apa yang telah disepakati ditingkat internasional ke dalam konteks nasional.

Dalam konteks nasional, implementasi REDD+ sendiri secara penuh tertuang dalam Warsaw REDD+ Framework yang hingga saat ini sejumlah perangkat, instrumen, atau infrastruktur telah dan sedang dibangun. Beberapa diantaranya adalah Strategi Nasional REDD+, Forest Reference Emission Level (FREL), Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) atu National Forest Monitoring System (NFMS), Sitem informasi Pelaksanaan Safeguards (SIS) REDD+, serta proses penyiapan instrumen pendanaan REDD+.

Ia pun berpendapat bahwa tantangan terbesar pengendalian perubahan iklim di Indonesia sejauh ini terkait kepatuhan penggunaan lahan sesuai tata ruang, kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Ahli REDD+ Agus P Sari mengatakan dua hal yang harus segera diselesaikan persiapannya oleh Indonesia untuk bisa mengimplementasikan sepenuhnya REDD+, yakni MRV di bawah KLHK dan instrumen pendanaan REDD+ di bawah Kementerian Keuangan. "MRV menjadi penting untuk segera diselesaikan karena kita tidak pernah tahu apakah ada perubahan emisinya setelah program REDD+ dijalankan di satu lokasi. MRV ini harus segera selesai untuk bukti kan Indonesia 'proven' atau tidak jalankan REDD+ ini," ujar dia.

Untuk MRV, ia mengatakan KLHK tentu harus menyiapkan mulai dari institusi, metode, hingga protokolnya dan harus sudah selesai maksimal Desember 2016 agar bisa dilaksanakan 2017.

Selanjutnya instrumen pendanaan harus siap karena pendanaan REDD+, seperti perjanjian yang telah disepakati dengan Norwegia, lebih banyak berdasarkan hasil. Maka perlu dana awal untuk bisa menjalankan program REDD+. "Entah dari mana dananya tapi yang jelas perlu ada modal untuk bisa menjalankan program-program REDD+, yang saya rasa 'pilot project' nya sudah cukup banyak dilaksanakan di sejumlah daerah," ujar dia.