PBB - Indonesia Bersinergi dalam Program Pembangunan Berkelanjutan

 

 

NERACA

 

Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menekankan pentingnya Pemerintah Indonesia dan PBB memperkuat sinergi dalam program-program pembangunan di Indonesia untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hal itu disampaikan Menlu RI pada acara pembukaan Pertemuan Pleno Kedua Forum Konsultasi Indonesia - PBB (IUNCF) pada Jumat (29/4), menurut keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Sabtu (30/4).

Menlu Retno menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya Kementerian Luar Negeri untuk menyelaraskan kegiatan PBB di Indonesia dengan agenda pembangunan Pemerintah RI. Kegiatan itu juga bertujuan untuk mengoordinasi kerja sama yang lebih efektif, transparan, berorientasi tujuan, dan melibatkan pemangku kepentingan terkait. "Dengan adanya forum ini, diharapkan adanya peningkatan koherensi dan keefektifan kerja sama antara Pemerintah RI dan PBB di Indonesia," ujar Menlu Retno.

Forum Konsultasi Indonesia - PBB tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Multilateral Kemlu RI Hasan Kleib dan Residen Koordinator PBB untuk Indonesia Douglas Broderick. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan kantor Badan PBB di Indonesia dan perwakilan kementerian/lembaga yang memiliki kerja sama dengan Badan-Badan PBB di Indonesia.

Sekarang ini lebih dari 20 badan PBB beroperasi di Indonesia di mana masing-masing memiliki program di berbagai wilayah di Indonesia. Keberadaan IUNCF diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, tidak hanya antara Pemerintah RI dan Badan-Badan PBB di Indonesia, tetapi juga di antara Badan PBB tersebut. Koordinasi yang baik diharapkan dapat mencegah terjadinya duplikasi program kegiatan dan mengarahkan program berdasarkan kebutuhan.

Dalam pertemuan itu, Residen Koordinator PBB untuk Indonesia, Douglas Broderick menyampaikan bahwa Indonesia telah menunjukan kepemimpinan global untuk SDGs dan pasukan penjaga perdamaian PBB (UN peacekeeping) pada mekanisme regional untuk mengurangi bencana dan menyelesaikan konflik. Dia juga mengatakan bahwa pertemuan IUNCF itu merupakan upaya memperkuat kerja sama nasional dan meningkatkan kepemimpinan Indonesia di tingkat global.

 

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…