Kesadaran Bayar Zakat PNS Pemkot Sukabumi Masih Rendah

NERACA

Sukabumi - Tingkat kesadaran pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi untuk membayar zakat lewat badan Amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Sukabumi masih rendah. Hal itu terbukti dengan jumlah PNS yang sekitar 6000, hanya 10 persen yang membayar zakat kepada Baznas. Padahal, potensi perolehan zakat di kalangan PNS setiap tahunnya sangat besar yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di tujuh Kecamatan di Kota Sukabumi.

Melihat kenyataanya seperti itu, Walikota Sukabumi sudah mengeluarkan surat instruksi dengan nomor 1 tahun 2016 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di lingkungan Kota Sukabumi yang harus dibayarkan lewat Baznas Kota Sukabumi."PNS yang bayar zakat ke Baznas baru sekitar 10 persen dari jumlah PNS yang ada," ungkap Wakil Ketua Bidang Administrasi Baznas Kota Sukabumi, Muhamad Kusoy usai melakukan sosialisasi BAZ di Ruang Pertemuan Setda Kota Sukabumi, Kamis (28/4).

Kusoy mengatakan, PNS di lingkungan Kota Sukabumi yang tidak membayar zakat kepada Baznas itu lebih banyak. Apalagi, di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum ada yang menonjol untuk membayar zakat lewat Baznas.Tapi kata Kusoy, bila dibandingkan dengan para PNS yang berada dilingkungan lain sangat berbeda."Saat ini yang baru menyetor kantor Kemenag, RSUD Syamsudin (RS. Bunut) serta lembaga-lembaga kecil. Kalau utuk Pemkot belum, mungkin akan di satu tahunkan," katanya.

Padahal sudah jelas, setiap masyarakat yang memiliki penghasilan wajib mengeluarkan zakatnya kepada lembaga yang profesional yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengelola zakat tersebut. Termasuk, untuk mengumpulkan zakat dari kalangan PNS yang berada dilingkungan Pemkot Sukabumi."PNS itu lebih banyak yang tidak bayar zakat ke Baznas. " paparnya.

Ketika disinggung perolehan zakat, kusoy mengungkapkan,  pada awal tahun 2016 perolehan zakat, infak dan sodakoh (ZIS) sudah mulai mengalami peningkatan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan perolehan Zis pada awal tahun 2015 lalu yang kurang dari Rp100 juta. Semua ini, menurutnya menandakan tingkat kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat."Tiga bulan terakhir, perolehan Zis yang sudah masuk baru mencapai Rp150 juta. Kedepannya, mudah-mudahan bisa terus meningkat," paparnya.

Untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat kepada Baznas, pihaknya bersama dengan lembaganya akan terus melakukan sosialisi lewat gerakan sadar zakat, infaq serta sodakoh yang terus digelorakan kepada semua pihak dan lembaga serta masyarakat Kota Sukabumi."Kita akan terus sosialisasikan dan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar Zis kepada Baznas. Agar, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan pembangunan dapat direalisasikan," pungkasnya.

Sementara itu, Asisten Daerah Bidang Perekonomian Pembangunan Pemkot Sukabumi, Deden Solehudin mengatakan, persoalan zakat itu wajib bagi setiap orang. Termasuk, bagi para PNS di lingkungan Pemkot Sukabumi serta masyarakat. Akan tetapi, menurutnya, memang benar tingkat kesadaran PNS untuk membayar zakat kepada Baznas masih terbilang sangat kurang. Oleh karena itu, pihaknya akan terus memfasilitasi agar semua para PNS dapat membayar zakat kepada Baznas."Saat ini kita sedang melakukan pendataan serta sosialisasi dulu kepada semua PNS yang ada, agar memebayar zakat lewat BAZ nas Kota Sukabumi," singkatnya.

Sementara itu Wakil Walikota Sukabumi H. Achmad Fahmi, menandaskan, terus berupaya agar semua PNs untuk membayar zakat lewat satu pintu yaitu ke Baz nas Kota Sukabumi. Atau juga kata Fahmi, tidak bisa dipungkiri banyak yang langsung membayar zakat kepada orang yang hak menerimanya. Karena, masyarakat menganggap membayar zakat langsung ke pemerimanya akan lebih afdol, dan itu sudah menjadi budaya juga."Tapi, bagi PNS saya dan Walikota juga sering menghimbau, agar mereka bisa memebayar zakatnya ke Baznas langsung," ujar Fahmi.

Ketika disinggung, apakah tingkat kepercayaan sehingga kalangan PNS membayar zakat kepada Baz sangat rendah.? Fahmi secar tegas mengatakan, bukan masalah kepercayaan dalam pengelolaam, tapi ini masalah budaya yanag kebanyakn masyarakat langsung memberikan zakatnya kepada orang penerima langsung."Sekali lagi saya tegaskan, bukan masalh kepercayaan," pungkas Fahmi. Arya