NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyepakati kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing kompetensi tenaga kerja melalui pengembangan program pelatihan terpadu. Nota kesepahaman kerja sama tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani dengan Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri serta disaksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Selasa (26/4).

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani menjelaskan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan peningkatan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing agar memenuhi tuntutan dan kebutuhan pasar tenaga kerja. "Kami menyambut baik perhatian pemerintah dalam menciptakan tenaga kerja terampil di Indonesia. Kerja sama ini merupakan bentuk dari komitmen kami untuk mendukung upaya pemerintah," katanya.

Menurut dia, dunia usaha mengalami kesulitan untuk merekrut tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan siap pakai, sehingga program pelatihan keterampilan seharusnya didasari pada kebutuhan tenaga kerja oleh dunia usaha.

Untuk menjawab tantangan ini, dunia usaha berperan serta dengan membagi pengalaman untuk memberikan masukan yang positif bagi pengembangan pendidikan keterampilan dan menjadi pusat pengetahuan untuk mencetak tenaga terampil yang dibutuhkan. Selain pelatihan, pemagangan dan sertifikasi, kerja sama ini juga mencakup penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, penyelenggaraan pelatihan "skill up grading" bagi para instruktur di Balai Latihan Kerja (BLK) serta peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pelatihan terpadu.

Rosan menambahkan Kadin siap memberikan saran kepada pemerintah, mempromosikan dan mendorong perusahaan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja, serta membangun kualitas dan kuantitas dari penyelenggaraan pelatihan kerja melalui pemagangan. Kadin dan Kementerian Ketenagakerjaan juga menyusun program, kurikulum, silabus dan materi ajar di pelatihan berbasis kompetensi, serta bersama-sama melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan pelatihan terpadu secara berkala.

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, dari 122,38 juta angkatan kerja pada 2015, sebanyak 50,8 juta merupakan lulusan SD ke bawah, lulusan SMP sebanyak 20,7 juta dan lulusan SMA sebanyak 19,8 juta. Sementara itu, Badan Pusat Statistik pada 2015 juga mencatat lebih dari tujuh juta angkatan kerja belum mempunyai pekerjaan, padahal dunia usaha mengalami kesulitan untuk merekrut tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kompetensi dan siap pakai.