Jakarta - Pemerintah diminta mewaspadai kepentingan di balik projek-projek ASEAN Connectivity,karena diperkirakan hanya akan menguntungkan kepentingan negara lain. Dalam megaprojek tersebut, kepentingan Indonesia sebagai negara kelautan tidak terakomodasi dengan baik. Projek-projek yang ada ternyata lebih menguntungkan bagi negara-negara daratan. Sebab itu, kerja sama ASEAN Connectivity sebaiknya dibatalkan.

NERACA

ASEAN Connectivity adalah salah satu program kerjasama antarnegara-negara ASEAN untuk membangun keterhubungan infrastruktur transportasi dari satu negara ke negara lain di Asia Tenggara untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community).

Namun ternyata projek ASEAN Connectivity lebih menitikberatkan di wilayah barat ASEAN yang meliputi Malaysia, Laos, Thailand, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Singapura, dan Indonesia bagian barat. Negara-negara dan wilayah yang disebutkan di atas akan terhubung secara baik melalui projek tersebut. Bahkan koridor besar itu akan menghubungkan China melalui Myanmar.

Peneliti Indef Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika menilai sangat jelas akan merugikan bagi Indonesia. Pasca ACFTA saja sudah membuat deindustrialisasi. Apalagi ditambah ASEAN Conectivity justru makin memukul industri dalam negeri. “Serbuan produk negara ASEAN dan China di Indonesia semakin tak terkendali,” katanya kepada Neraca, Senin (7/11)

Menurut Guru Besar FE Unibraw itu, ASEAN Conectivity ini akan memperparah nasib 50 juta industri UMKM. Karena banyak produk UKM nasional sulit bersaing di tingkat nasional, apalagi secara regional. “Masalahnya, tidak ada lagi bea masuk barang-barang dari luar ke Indonesia,” tambahnya.

Dia mengatakan, tanpa perdagangan bebas ACFTA atau ASEAN Conectivity saja, produk China atau negara tetangga lainnya sudah mudah masuk ke Indonesia. Celakanya harganya jauh lebih murah. Apalagi dengan ASEAN Conectivity bisa makin konyol keadaannya. “Sayangnya sejauh ini belum ada terobosan radikal yang dapat membuat Indonesia siap menghadapinya,”paparnya

Kerugian lainnya, kata Erani lagi, berubahnya sejumlah perusahaan dari industri menjadi hanya sekadar pedagang atau trader. Bila hanya sebagai pedagang, tentu tidak ada nilai ekonomisnya dan sosialnya. Sebab semua hanya menjadi sales dari negara Tiongkok. “Ujung-ujungnya banyak industri gulung tikar dan mengundang pengangguran,”tukasnya

Yang jelas, menurut Guru Besar FE Unpad Prof. Dr. Ina Primiana Syinar mengaku kecewa dengan pemerintah terkait ASEAN Connectivity ini. Masalahnya seiring dengan liberalisasi ASEAN, pemerintah tak mengikutsertakan UKM. “Intinya, tidak pernah mempertimbangkan keberadaan UKM. Kenyataannya UKM saat ini berjalan sendiri-sendiri,”ujarnya kemarin.

Meski pemerintah mendorong peningkatan daya saing untuk UKM agar bisa terjun di perdagangan bebas, sejauh ini langkah itu dinilai masih sebatas lip service.  “Yang dihadapi UKM sekarang dan belum bisa dipecahkan adalah masalah infrastruktur, perizinan, regulasi, dan kebijakan,”tegasnya

Menurut Ina, kebijakan pemerintah jelas-jelas belum berpihak. “Kita nilai tak berpihak UKM. Banyak kebijakan yang mendadak sehingga UKM tidak produktif. UKM kita masih berat untuk hadapi ASEAN  2015. Waktu dibuka CAFTA, ibarat di air UKM kita sudah mau tenggelam. Mereka tidak tahu mau kemana. Apalagi dibuka keran impor seperti kentang, itu mematikan UKM,”tandasnya

Sedangkan Ahmad Wijaya, Ketua Asosisi Aneka Industri Keramik (ASAKI) meminta agar ASEAN Conectivity dibatalkan saja dalam kerjasama ASEAN. Alasanya karena dalam hal ini selalu saja pihak Indonesia yang dirugikan. Kecuali dalam perjanjian kerjasama tersebut menguntungkan Indonesia. Anehnya, yang merugikan pengusaha sendiri didukung pemerintah. “Pemerintah kita itu aneh, kalau mereka dirugikan tidak boleh, tetapi kalau merugikan pengusaha itu bukan masalah. Soal kerugian dalam kerjasama bukan rahasia lagi, seperti di WTO kita juga dirugikan,” tegas dia.

Padahal, kata Ahmad lagi, perkembangan ekonomi Indonesia itu didukung oleh pengusaha. Harusnya pemerintah lebih berpihak membela kepentingan pengusaha lokal daripada asing. Tetapi kenyataannya tidak demikian. ”Indonesia itu telah menjadi surganya asing, karena pemerintahnya sendiri yang tidak mendukung,” ungkapnya

Ahmad mengeluhkan sulitnya barang-barang asal Indonesia diterima asing, sementara produk asing telah membanjiri pasar lokal. Maka dari itu, ia meminta agar pengusaha lokal diberikan insentif oleh pemerintah. ”Padahalkan saat ini produksi kita lebih efisien, tetapi pemerintah tidak mendukung hal ini,” jelasnya.

Indonesia Jadi Pasar

Setidaknya, menurut Ahmad Wijaya, pemerintah menaikkan pajak bagi produk luar, salah satunya untuk produk RIM yang memutuskan membangun pabrik di Malaysia. Tetapi nyatanya Indonesia tidak punya nyali untuk hal ini. ”Masak pajaknya 0%, tidak masuk akal itu,” ucapnya

Hal yang sama dikatakan anggota Komisi VI DPR RI Aria Bima, selama ini Indonesia lebih banyak mendapat mudarat dari pasar bersama Asean. ”Pasar bersama ASEAN jangan sampai diartikan pasar bersama ASEAN di Indonesia. Jadi semua negara anggota ASEAN menjadikan Indonesia sebagai pasar bersama,” katanya.

Menurut Aria, para pejabat Indonesia jangan terlalu  naif dengan bersikap nothing to loose, sehingga produk industri di sektor riil Indonesia terkena non tariff barrier (NTB) misalnya dengan menuduh produk Indonesia mengandung bahan pengawet atau bahan arsenik lainnya.

Dia mengritik Menkeu Agus Martowardoyo dan timnya harus bisa melihat pertemuan itu sebagai wahana untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di sisi  regional, bukan hanya dari sisi finansialnya saja. ”Kita harus bisa membuat balancing antara sektor keuangan dengan sektor riil. Jangan sampai pasar terbuka ASEAN malah membuat hancur usaha kecil menengah Indonesia,” katanya.

Seperti diketahui, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Seminar Menteri Keuangan dan Investor se-ASEAN (ASEAN Finance Ministers Investor Seminar/AFMIS) 2011 yang akan berlangsung hari ini (8/11) di Jakarta.

Terdapat tiga isu penting yang akan dibahas dalam forum itu. Pertama, mengenai pertumbuhan dan kesempatan berinvestasi di kawasan ASEAN. Kedua, mengenai ketahanan ekonomi ASEAN di tengah gejolak ekonomi global. Ketiga, akan dibahas dalam forum itu adalah mengenai konektivitas dan integrasi sektor keuangan dan moneter menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. iwan/agus/munib/ahmad/cahyo