Gejolak harga pangan suatu saat dapat berubah menjadi krisis pangan. Krisis pangan sering berulang terjadi, bahkan kalangan analis menyebut ”kambing hitam”nya adalah perubahan iklim global yang jadi penyebab penurunan produksi. Perubahan iklim itulah yang menyebabkan gagal panen. Sementara itu, secara teknis, gejolak harga pangan dipengaruhi oleh lemahnya infrastruktur distribusi, nilai tukar mata uang, dan harga input pertanian.

Namun, kita lupa ada yang jauh lebih bersifat sistemik, yakni terjadinya lonjakan harga dan krisis pangan karena faktor ulah manusia. Seperti menguatnya peran dominan kaum kapitalis, permainan spekulan di bursa berjangka, melemahnya peran negara, juga permainan swasta nasional dalam perdagangan di dalam negeri.

Peran kapitalis dalam perdagangan pangan global sering berdalih efisiensi distribusi antarnegara, dimana korporasi multinasional (MNCs) sering mendorong perdagangan bebas pertanian dan pangan. Tujuan yang hendak dicapai adalah margin perdagangan. Ini mendorong ketergantungan pangan negara berkembang pada MNCs yang berfungsi mengendalikan stok dan harga pangan.

Lalu spekulan di bursa berjangka komoditas, juga sering menjadi pemicu lonjakan harga pangan. Apalagi sejak bursa berjangka komoditas menjadi alternatif pengalihan modal dari bursa saham yang meredup akibat krisis ekonomi. Sehingga tak terhindarkan muncul spekulasi komoditas pangan menjadi skandal di tengah jutaan rakyat dunia yang kelaparan

Tidak hanya itu. Dikebirinya peran negara untuk mengawal ketahanan pangan, akibat intervensi lembaga keuangan multilateral saat krisis moneter di negara berkembang, termasuk Indonesia. Atas saran Dana Moneter Internasional (IMF) atau Bank Dunia,   anggaran dan subsidi pertanian dipangkas. Budidaya pertanian diarahkan pada komoditas perkebunan penghasil devisa untuk membayar utang.

Kemudian Badan Urusan Logistik (Bulog) dijadikan perusahaan umum (perum) pengemban misi ganda stabilisator harga beras dan berorientasi profit. Jika serius memperbaiki kondisi ini, peran tunggal Bulog untuk stabilisasi harga pangan pokok perlu dikembalikan. Payung hukum ke arah sana sangat diperlukan. Bulog akan fleksibel menyerap beras rakyat yang mendorong tumbuhnya lapangan kerja dan menunjang ketahanan pangan nasional.

Ironisnya lagi, Bulog hanya mengontrol sekitar 10% stok beras nasional. Lantas, di mana letak stok beras nasional yang produksinya dianggap cukup oleh Badan Pusat Statistik (BPS)? Ada di masyarakat, tengkulak, atau swasta besar?

Gejolak harga tentu membuat pedagang kecil tidak nyaman berusaha. Konsumen berkurang dan mengeluh. Lonjakan harga pangan tak menguntungkan petani kecil, pedagang, dan konsumen. Karena itu, pengawasan stok beras swasta mutlak dilakukan. Pemerintah harus tegas melarang penimbunan beras. Jaringan informasi distribusi dan harga beras harus transparan. Contoh di China, di negeri itu mampu menghukum berat para penimbun bahan pokok.

Karena itu, hasil kesepakatan pertemuan para Kepala Negara G-20 di Prancis baru-baru ini perlu dipertanyakan. Karena aksi peningkatkan produksi pangan, menstabilkan harga pangan dunia, memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus terus diperjuangkan upaya menjaga ketahanan pangan.  

Kita tidak mau jika peningkatan produksi pangan berbasis perusahaan utama dunia rekomendasi Forum Ekonomi Dunia (WEP) 2011 diduga menguatkan cengkeraman MNCs. Nasib rakyat miskin dipertaruhkan. Pernyataan bahwa produksi pangan dunia tak boleh diserahkan ke MNCs umumnya hanya sebagai lip service belaka, sebab kapitalisme finansial global memiliki argumen kuat untuk menerobosnya.