7 Menteri Bahas Pelaksanaan UU BPJS

NERACA

Jakarta---Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II mendatangi Gedung Kementerian Keuangan untuk membahas UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sudah disahkan DPR. Beberapa menteri bidang ekonomi yang datang antara lain, Menteri Pertahanan, Menakertrans, Kepala Bapenas, Menkes, Menkumham, dan Menteri BUMN. “Kedatangan saya ke sini memang untuk menindaklanjuti pembahasan permasalahan BPJS," kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan kepada wartawan di Jakarta,7/11

Seperti diketahui, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI, Hasbullah Thabrany menilai pelaksanaan UU BPJS memerlukan sosialisasi dan sinkronisasi aturan yang tidak kecil. Bahkan biaya sosialisasi dan sinkronisasi aturan itu mencapai sekitar Rp1 triliun sampai Rp2 triliun. “Sediakan dana Rp1 hingga Rp2 triliun untuk kesiapan, sosialisasi, dan sinkronisasi peraturan teknis," katanya

Menurut Hasbullah Thabrany, mahalnya biaya sosialisasi dan sinkronisasi aturan tersebut. Karena BPJS I beroperasi selambat-lambatnya 2014. Sehingga memerlukan dukungan sistem informasi atau link yang terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). "Semua data peserta harus terdaftar dan terekam dalam database nasional," tambahnya

Lebih jauh kata Hasbullah, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah menuntaskan dulu Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Jaminan Kesehatan dan BPJS Kesehatan di 2012. Setelah itu, Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah, dibantu oleh swasta harus membangun lebih banyak tempat tidur di Rumah Sakit kelas I, II, dan III.

Sedangkan untuk mempercepat persiapan beroperasinya BPJS I, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI ini mengatakan dapat dilakukan dengan dengan persiapan cakupan, memperluas penerima bantuan iuran, penduduk miskin, tidak mampu dan penduduk di sektor informal dengan besaran minimum RP 20 ribu per orang per bulan.

Hasbullah menambahkan dana APBN dan APBD cukup memadai untuk digunakan, hanya saja saat ini belum ada political will dari pemerintah. "Pemda membayar sebagian iuran, sharing dengan pemerintah pusat, agar rakyatnya segera terjamin. Selain itu perlu ada penegakan hukum untuk pengusaha yg belum bayar iuran kesehatan," jelasnya lagi.

Beberapa bidang yang paling krusial yang harus dibenahi dalam pelayanan kesehatan diantaranya pelayanan yang nondiskriminatif, sosialisasi kepada seluruh dokter yang bekerja di Rumah Sakit, Klinik dan Puskemas.

Sementara saat ini BPJS belum berjalan, jaminan kesehatan yang sebelumnya sudah berjalan tidak boleh terganggu. Jaminannya harus dinaikkan menjadi sama dengan benefit yang diterima PNS. "Kelas perawatan peserta jamkesmas dan jamkesda boleh tetap di kelas III. Tetapi pegawai swasta dan PNS harus tetap dirawat di kelas II dan kelas I, tergantung besar gajinya," terangnya lagi. **cahyo

BERITA TERKAIT

KOMITMEN BPJS KETENAGAKERJAAN

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis (kedua kanan) didampingi Walikota Bontang, Hj. Neni Moerniati (kedua kiri) dan Deputi Direktur…

Menteri LHK - Masyarakat Indonesia Gunakan 9,8 Miliar Kantung Plastik

Siti Nurbaya Menteri LHK Masyarakat Indonesia Gunakan 9,8 Miliar Kantung Plastik  Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti…

Di Hadapan Pengusaha, Menteri LHK: Kita Lalui Masa-masa Sulit Karhutla

Di Hadapan Pengusaha, Menteri LHK: Kita Lalui Masa-masa Sulit Karhutla NERACA Jakarta - Berbagai langkah koreksi di sektor kehutanan terus…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pertamina EP dan Chemindo Inti Usaha Jalin Kerjasama - Pemanfaatan CO2

        NERACA   Jakarta - PT Pertamina EP dan PT Chemindo Inti Usaha bersepakat menjalin kerja sama…

Pemerintah Siapkan Rekayasa Urai Kepadatan Tol Cikampek

    NERACA   Bekasi - Pemerintah menyiapkan manajemen rekayasa untuk mengurai kepadatan Tol Jakarta-Cikampek. Hal itu seperti dikatakan Direktur…

Bangun 5 Tower, Arandra Residence Sukses Jual 1 Tower

    NERACA   Jakarta – Gama Land sukses menjual tower 1 dari 5 tower Arandra Residence yang direncanakan. Senior…