Oleh: Prof. Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Pembangunan ekonomi adalah pembangunan manusia. Sarana dan prasarana serta kebijakan ekonomi ditetapkan dengan satu tujuan untuk membuat hidup manusia Indonesia menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur. Tidaklah mengherankan apabila indikator terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu menjadi acuan dan dasar capaian kinerja pembangunan ekonomi nasional. Idealnya politik anggaran dan penyusunan APBN berdasar pada capaian target dari IPM.

IPM merupakan indikator yang mengukur secara relatife sejumlah capaian perbaikan kualitas hidup seperti akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, sanitasi, kecukupan gizi, dan akses kepada pelayanan publik. Indikator kesejahteraan dan kualitas hidup (well being) menjadi ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara atau kawasan. Metode pengukurannya dapat menggunakan analisa komparasi antar-negara atau juga merupakan capaian dari suatu standar yang diakui secara universal.

Pada saat yang bersamaan, masyarakat sebagai subyek pembangunan hanya akan memahami keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ketika terjadi perbaikan kualitas hidup individu, keluarga dan komunitasnya. Oleh karenanya, indikator ekonomi yang bersifat makro-moneter perlu dilengkapi dengan indikator yang berkarakter mikro-humanis. Hal ini untuk menghindari kesemuan (illusory) capaian pembangunan ekonomi yang hanya terfokus pada agregat makro dan kurang memperhatikan relevansinya pada perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Indikator kesejahteraan ekonomi lebih mengedepankan kualitas dibandingkan hanya agregat makro saja. Misalnya saja, target produksi beras perlu dilengkapi dengan target peningkatan kesejahteraan petani. Begitu juga target produksi dan ekspor CPO perlu dilengkapi dengan target peningkatan kesejahteraan buruh perkebunan. Target produksi pangan nasional perlu diimbangi dengan peningkatan gizi nasional.

Target produksi dokter nasional perlu diimbangi dengan pengurangan disparitas jumlah dokter di pedesaan dan perkotaan. Begitu juga target-target pembangunan ekonomi lainnya perlu dikaitkan dengan perbaikan kualitas hidup baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Di era desentralisasi, tanggungjawab capaian IPM tidak hanya menjadi tugas bagi pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah justru memiliki peran strategis karena melihat dan merasakan tantangan secara langsung. Kualitas hidup akan lebih terangkat apabila para kepala daerah memiliki visi dan kepemimpinan untuk mengentaskan sejumlah persoalan seperti kemiskinan, gizi buruk, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, penciptaan lapangan kerja di daerah dan tingginya angka putus sekolah.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga perlu memberikan support memperbesar pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) untuk membantu daerah yang memiliki keterbatasan pendapatan asli daerah (PAD) untuk program peningkatan kesejahteraan di masing-masing daerah. Sehingga tercipta sinerji antara pusat-daerah untuk menjadikan pembangunan ekonomi sebagai upaya memberdayakan masyarakat Indonesia untuk menciptakan kualitas hidup menjadi lebih baik.