KEBIJAKAN BARU BI 7 DAY (REVERSE) REPO RATE LEBIH REALISTIS - Masa Transisi, BI Rate Tetap Berlaku

Jakarta - Bank Indonesia akhirnya mengganti BI Rate dengan suku bunga acuan baru, BI 7-day (Reverse) Repo Rate, mulai 19 Agustus 2016. Namun selama masa transisi hingga sebelum tanggal tersebut, BI akan tetap menggunakan BI Rate sebagai suku bunga kebijakan seperti waktu sebelumnya.

NERACA

Dalam periode yang sama, BI akan mulai mengumumkan BI 7-day Repo Rate sebagai bagian dari suku bunga operasi moneter. “Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter,” ujar Gubernur BI Agus Martowardojo, melalui live streaming dari Washington DC, AS, Jumat (15/4).

Menurut Agus, penguatan operasi moneter ini tidak mengubah sikap (stance) kebijakan moneter yang sedang diterapkan. Perubahan suku bunga kebijakan ini berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016 dan akan menjadi sebagai suku bunga operasi moneter 12 bulan.

 “Penguatan operasi moneter ini telah melalui kajian yang lama dan mendalam serta sejalan dengan praktik terbaik (best practice) di berbagai bank sentral di dunia,” ujarnya.  Untuk suku bunga BI 7-day Repo Rate, saat pengumuman ini dipatok sebagai 5,5 %.

Lebih lanjut Agus menegaskan, penguatan kerangka operasi moneter tersebut memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memperkuat sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (Reverse) Repo Rate 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan.

Kedua, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan.

Dan ketiga, mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antarbank (PUAB) untuk tenor 3 bulan hingga 12 bulan.

“Untuk itu, penguatan operasi moneter akan disertai dengan langkah-langkah untuk percepatan pendalaman pasar uang,” tutur Agus.

Pada saat implementasi nantinya, menurut dia, BI akan menjaga koridor suku bunga yang simetris dan lebih sempit, yaitu batas bawah koridor (deposit facility rate/DF rate) dan batas atas koridor (lending facility rate/LF rate) berada masing-masing 75 bps di bawah dan di atas BI 7-day (Reverse) Repo Rate.

“BI telah dan akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan penguatan kerangka operasi moneter yang ditempuh dapat berjalan dengan baik,” uarnya.

Kebijakan ini secara otomatis juga akan mengubah rate dari deposit fasility dan landing fasility. Di kebijakan yang baru ini deposit fasility dan landing fasility akan berada di 75 basis poin di ‎bawah dan di atas suku bunga.

Perubahan kebijakan ini dikarenakan saat ini acuan yang dipakai Bank Indoensia sebagai acuan, sudah memiliki gap yang jauh dengan suku bunga yang diterapkan di antar bank. Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang cukup stabil saat ini, perubahan kebijakan ini menjadi waktu yang tepat.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menjelaskan, kebijakan ini untuk memperdalam pasar keuangan Indonesia dan menyesuaikan praktik terbaik bank sentral di berbagai negara.

"Di periode 2008 sampai 2010 BI rate itu bisa mempengaruhi suku bunga overnight perbankan sangat efektif. Pada periode itu, BI rate naik bunga antar bank naik, begitu sebaliknya. Tapi setelah itu, keduanya terpisah," ujarnya.

Sejak 2010, BI Rate kurang bisa mengendalikan suku bunga antar bank. Mirza menjelaskan, ini karena dampak kebijakanquantitative easing oleh Federal Reserve, bank sentral Amerika Serikat (AS).

Sebagai negara berkembang, Indonesia menjadi salah satu negara yang kebanjiran dana akibat pelonggaran kebijakan moneter oleh AS tersebut.

Apa yang dialami Indonesia selama ini, terutama mengenai kebijakan moneter yang diterapkan Bank Indonesia kurang mengikuti best practice yang diterapkan bank-bank sentral di berbagai negara maju di dunia.

Target Inflasi

Selama kurun waktu 5 tahun ini, kebijakan makro ekonomi Indonesia belum terlalu stabil. Hal ini dilihat dari Current Account Deficit (CAD) yang melebar, inflasi yang masih tinggi dan masih besarnya subsidi di APBN.

"Saat ini menurut kami, saat yang tepat Bank Indonesia kembali kepada best practice itu karena saat ini outlook inflasi undercontrol, salah satu komponen subsidi di dalam APBN sudah kecil, dulu sampai 30% APBN, saat ini hanya 10% APBN," ujar Mirza.

Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, bank sentral tidak akan mengubah arah kebijakan moneternya. Kebijakan yang diambil BI akan tetap mengacu pada target inflasi yang telah ditetapkan.

"Tidak ada perubahan sikap kebijakan moneter dan kerangka kerja kebijakan moneter yang selama ini didasarkan pada kerangka target inflasi sesuai mandat Undang-undang BI," kata Perry melalui video conference dari Washington DC, Amerika Serikat (AS), Jumat (15/4/2016).

Perry menjelaskan, bank sentral akan terus mengacu kepada sasaran inflasi untuk tahun 2016, yakni 4 plus minus 1 persen yang juga berlaku untuk 2017 mendatang.

Adapun untuk jangka menengah dan jangka panjang, bank sentral mengupayakan inflasi berada pada kisara 3 plus minus 1 persen.

"Dalam proses perumusan kebijakan policy rate tetap sama. Tetap kami arahkan untuk perkiraan inflasi dan ekspektasi inflasi ke depan agar sesuai dengan sasaran inflasi," tegas Perry.

Selain itu, imbuh Perry, dalam proses perumusan kebijakan, BI tetap terus melakukan asesmen perkembangan makroekonomi di dalam maupun luar negeri. BI pun melakukan simulasi kebijakan dalam berbagai jenjang formulasi kebijakan yang ada.

"Itulah dasar formulasi kerangka kebijakan moneter dalam menetapkan suku bunga. Aspek itu sudah kami lakukan sejak tahun 2005 dan itu salah satu pilar kebijakan moneter," ujar Perry. bari/mohar/fba

 

 

BERITA TERKAIT

MESKI TERJADI KETEGANGAN IRAN-ISRAEL: - Dirjen Migas: Harga BBM Tak Berubah Hingga Juni

Jakarta-Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengungkapkan harga bahan bakar minyak (BBM)…

PREDIKSI THE FED: - Tahan Suku Bunga Imbas Serangan Iran

NERACA Jakarta - Ketegangan konflik antara Iran dengan Israel memberikan dampak terhadap gejolak ekonomi global dan termasuk Indonesia. Kondisi ini…

PEMERINTAH ATUR TUGAS KEDINASAN ASN: - Penerapan Kombinasi WFO dan WFH

Jakarta-Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office-WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home-WFH)…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MESKI TERJADI KETEGANGAN IRAN-ISRAEL: - Dirjen Migas: Harga BBM Tak Berubah Hingga Juni

Jakarta-Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengungkapkan harga bahan bakar minyak (BBM)…

PREDIKSI THE FED: - Tahan Suku Bunga Imbas Serangan Iran

NERACA Jakarta - Ketegangan konflik antara Iran dengan Israel memberikan dampak terhadap gejolak ekonomi global dan termasuk Indonesia. Kondisi ini…

PEMERINTAH ATUR TUGAS KEDINASAN ASN: - Penerapan Kombinasi WFO dan WFH

Jakarta-Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office-WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home-WFH)…