Tantangan Indonesia di KTT G-20

Berbeda dengan APEC atau ASEM, forum G-20 mengokohkan kesepakatan bahwa masalah dunia tidak bisa diselesaikan oleh mekanisme diskusi kawasan,bahkan antarkawasan, ataupun oleh negaranegara maju saja. Di forum ini, perwakilan negara maju dan negara ekonomi baru bertemu layaknya mitra sejajar.

Adapun agenda besar tahun ini adalah pencarian solusi bagi krisis ekonomi berkepanjangan di Eropa dan AS. Setahun lalu dalam KTT G-20 di Korea belum ada keputusan. Potensi solusi yang bergaung keras saat ini adalah regulasi yang lebih baik untuk sektor-sektor keuangan, di mana kegiatan yang dianggap berpotensi merugikan bagi keuangan negara, apalagi negara lain, bisa ditindak.

KTT G-20  yang sekarang berlangsung di Prancis  (3-4 Nov) merupakan mekanisme informal antara 19 negara plus Uni Eropa untuk bertemu, duduk bersama,mencari jalan keluar masalah-masalah besar yang sedang dan akan dihadapi dunia. Selain itu akan dicari formula bagi arsitektur keuangan global yang baru, di mana peranan China sebagai superpower akan dipertegas.

Konferensi  tahun ini memang sangat penting dan menentukan. Eropa dan AS takkan sanggup lebih lama bertahan dalam krisis yang terus mendera. Kalaupun secara keuangan mereka masih sanggup bertahan lama dalam utang, kondisi di lapangan terlalu mencemaskan bagi warga negara dan secara bertahap sudah mengubah pola hubungan internasional.

Pertama dalam hal mobilitas tenaga kerja, khususnya kaum muda. Dampak terburuk dari krisis kali ini adalah pengangguran, apalagi penganggur usia muda (18-24) dan kaum terdidik. Berdasarkan laporan OECD dan ILO, 55% dari total tingkat pengangguran global di antara 2007-2010 terjadi di kawasan negara maju dan Uni Eropa, padahal total tenaga kerja dari kawasan ini cuma 15% dari stok tenaga kerja dunia.

Akibatnya, terjadilah eksodus yang meningkat dari negara- negara maju ini,umumnya ke negara berkembang. Kaum muda mereka memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Termasuk untuk pekerja dari kalangan menengah atas. Konsekuensinya tentu ke upah dan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi para pekerja lokal, yang otomatis akan tertekan. Sementara itu, produksi sektor pertanian dunia mengalami tantangan serius.

Karena pada saat yang sama terjadi eksodus tenaga kerja muda ke luar negeri, minat untuk mengembangkan sektor pertanian juga berkurang.Walhasil, terjadilah pusaran problem bak lingkaran setan. Masalah kesenjangan kebijakan ini sebenarnya sudah muncul sejak akhir 1990-an, tetapi dampak buruknya baru terasa sekarang. Menurut hemat saya,di sinilah peranan negara-negara ekonomi baru dalam forum G- 20.

Tekad Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mendorong masuknya agenda negara berkembang dalam forum G-20 kali ini patut dihargai. Memang tantangan yang perlu dicarikan solusi oleh Indonesia adalah mengerem potensi masalah jangka panjang dari solusi yang ditawarkan negara maju yang notabene negara Barat. Bagi negara maju, sejumlah solusi yang ditawarkan kelihatan meyakinkan, tapi bagi negara berkembang belum tentu demikian.

Hanya persoalannya sekarang, apakah Indonesia sebagai wakil negara berkembang dapat memimpin inisiatif yang radikal, seperti menggugat akar masalah karena model ekonomi pasar yang mengasumsikan solusi tunggal bagi masalah yang berakar dari kebutuhan dan gaya hidup lokal tertentu. Kita menanti jawabnya.

 

BERITA TERKAIT

Bansos Pangan atau Beras oleh Bapanas dan Bulog Langgar UU Pangan dan UU Kesejahteraan Sosial?

  Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Presiden Joko Widodo memutuskan perpanjangan pemberian Bantuan Sosial…

Pembangunan Papua Jadi Daya Tarik Investasi dan Ekonomi

  Oleh : Clara Anastasya Wompere, Pemerhati Ekonomi Pembangunan   Bumi Cenderawasih memang menjadi fokus pembangunan yang signifikan di era…

Pastikan Stabilitas Harga dan Stok Beras, Pemerintah Komitmen Ketahanan Pangan

  Oleh : Nesya Alisha, Pengamat Pangan Mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia sangat penting karena memiliki dampak besar pada stabilitas…

BERITA LAINNYA DI Opini

Bansos Pangan atau Beras oleh Bapanas dan Bulog Langgar UU Pangan dan UU Kesejahteraan Sosial?

  Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Presiden Joko Widodo memutuskan perpanjangan pemberian Bantuan Sosial…

Pembangunan Papua Jadi Daya Tarik Investasi dan Ekonomi

  Oleh : Clara Anastasya Wompere, Pemerhati Ekonomi Pembangunan   Bumi Cenderawasih memang menjadi fokus pembangunan yang signifikan di era…

Pastikan Stabilitas Harga dan Stok Beras, Pemerintah Komitmen Ketahanan Pangan

  Oleh : Nesya Alisha, Pengamat Pangan Mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia sangat penting karena memiliki dampak besar pada stabilitas…