Selesaikan Dulu Karyawan Baru Renegosiasi Kontrak - Soal Freeport

NERACA

Jakarta----Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih memprioritaskanpenyelesaian kisruh kenaikan gaji karyawan PT Freeport Indonesia. Setelah masalah ini selesai, kemudian menyelesaikan renegosiasi kontrak karya pertambangan. “Belum, kita belum menuju ke sana (renegosiasi), sekarang mengamankan agar kasus permintaan kenaikan gaji beres dulu," kata Menteri ESDM, Jero Wacik kepada wartawan di Jakarta,3/11.

Menurut Jero, pemerintah menginginkan agar permasalah Freeport tak berkepanjangan. Karena itu perlu dicari titik temu dengan karyawannya. Pasca penyelesaian konflik tersebut, maka pemerintah bisa melanjutkan renegosiasi. “Ini biar ketemu dulu titiknya, kalau sudah ketemu titiknya, nanti bisa bergeser ke operasi, dan kalau sudah kondusif kita bisa renegosiasi," terang Jero.

Diakui mantan Menbudpar ini, hingga kini belum ada kesepakatan yang dicapai dalam masalah gaji karyawan. Karena itu karyawan PT Freeport ini perlu didukung. “Sekarang belum bisa berpikir jernih antara mereka dan kami. Biar mereka aman dulu, gajinya beres," tambahnya

Soal gaji, Jero mengakui memang ada perbedaan antara gaji karyawan Freeport yang bekerja di Papua atau di tambang negara lain yang umumnya lebih besar gajinya. "Itu yang diterangkan, di Meksiko gajinya lebih gede dari Papua. Kita mesti cocokkan yang pantas untuk kita, kita pro ke masyarakat tapi harus wajar juga, jangan terlalu tinggi, nggak wajar juga," paparnya

Ditempat terpisah, Ketua FKB Marwan Jakfar mengatakan kasus Papua dan Freeport sepertinya selalu terkait. Gejolak yang terjadi di Freeport akan “membakar” Papua. Mengaitkan dua hal ini memang tidak bisa dipersalahkan. “Hal ini bisa disebabkan kekayaan alamnya yang besar membuat rakyat Papua mudah merasa terasingkan bila terjadi hal-hal yg menyinggung mereka,”jelasnya.

Selain itu, kata Marwan lagi, kehadiran PT Freeport sejak awal memang bersifat “kasuistik” dan menambah makin sensitifnya rakyat Papua. Apalagi kehadiran Freeport belum dirasakan penuh oleh seluruh rakyat Papua. Ini bukan berarti Freeport tidak memberikan hasil pada pemerintah RI. Tapi pemerataan manfaatnya belum diwujudkan.

Menurut Marwan, terlalu banyak “pemain” yang mengambil manfaat tersebut. Bahkan ada komprador yang memainkan peran secara misterius. Sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan manfaat pada segelintir orang. Seperti halnya ribut soal dana keamanan. “Hal ini makin menimbulkan tanda tanya bagi rakyat. Bukankah dana untuk kepolisian menurut UU diambil dari APBN,dan bukan dari Freeport?,” tandasnya.

Begitupun, lanjut mantan Wakil Ketua Komisi V DPR ini, soal pengamanan wilayah Papua masih sangat ringkih. Sehingga banyak fakta menunjukkan betapa mudahnya negara tetangga atau pihak asing masuk wilayah Papua. “Ini problem daerah perbatasan yang hingga kini masih menggantung,”imbuhnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Oktober, Kontrak Baru WSBP Rp 4,56 Triliun

NERACA Jakarta - Hingga per Oktober 2018, PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) berhasil membukukan nilai kontrak baru sebesar Rp…

Pemkab Sukabumi Dorong Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Pemkab Sukabumi Dorong Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan   NERACA Sukabumi - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa Barat, mendorong energi baru terbarukan…

Ambisi NFC Raup Pundi Keuntungan Bisnis Digital - Dirikan Perusahaan Baru

NERACA Jakarta – Geliat pertumbuhan ekonomi digital saat ini, menjadi berkah dan peluang bagi PT NFC Indonesia Tbk (NFCX) untuk…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Mengganti Terigu Impor dengan Produk Buatan Lokal - Teknologi Pangan

        NERACA   Bogor - Mie memang menjadi santapan favorit masyarakat Indonesia, tanpa pandang usia. Sayangnya mie…

Mewaspadai Inflasi Di Akhir Tahun

      NERACA   Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai ancaman…

LPEI Mendorong BUMN Ekspor ke Pasar Prospektif

    NERACA   Jakarta – Pasar prospektif menjadi salah satu alternatif negara tujuan untuk memperluas ekspor di samping Cina…