NERACA

Jakarta----Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih memprioritaskan penyelesaian kisruh kenaikan gaji karyawan PT Freeport Indonesia. Setelah masalah ini selesai, kemudian menyelesaikan renegosiasi kontrak karya pertambangan. “Belum, kita belum menuju ke sana (renegosiasi), sekarang mengamankan agar kasus permintaan kenaikan gaji beres dulu," kata Menteri ESDM, Jero Wacik kepada wartawan di Jakarta,3/11.

Menurut Jero, pemerintah menginginkan agar permasalah Freeport tak berkepanjangan. Karena itu perlu dicari titik temu dengan karyawannya. Pasca penyelesaian konflik tersebut, maka pemerintah bisa melanjutkan renegosiasi. “Ini biar ketemu dulu titiknya, kalau sudah ketemu titiknya, nanti bisa bergeser ke operasi, dan kalau sudah kondusif kita bisa renegosiasi," terang Jero.

Diakui mantan Menbudpar ini, hingga kini belum ada kesepakatan yang dicapai dalam masalah gaji karyawan. Karena itu karyawan PT Freeport ini perlu didukung. “Sekarang belum bisa berpikir jernih antara mereka dan kami. Biar mereka aman dulu, gajinya beres," tambahnya

Soal gaji, Jero mengakui memang ada perbedaan antara gaji karyawan Freeport yang bekerja di Papua atau di tambang negara lain yang umumnya lebih besar gajinya. "Itu yang diterangkan, di Meksiko gajinya lebih gede dari Papua. Kita mesti cocokkan yang pantas untuk kita, kita pro ke masyarakat tapi harus wajar juga, jangan terlalu tinggi, nggak wajar juga," paparnya

Ditempat terpisah, Ketua FKB Marwan Jakfar mengatakan kasus Papua dan Freeport sepertinya selalu terkait. Gejolak yang terjadi di Freeport akan “membakar” Papua. Mengaitkan dua hal ini memang tidak bisa dipersalahkan. “Hal ini bisa disebabkan kekayaan alamnya yang besar membuat rakyat Papua mudah merasa terasingkan bila terjadi hal-hal  yg menyinggung mereka,”jelasnya.

Selain itu, kata Marwan lagi, kehadiran PT Freeport sejak awal memang  bersifat “kasuistik” dan menambah makin sensitifnya rakyat Papua. Apalagi kehadiran Freeport belum dirasakan penuh oleh seluruh rakyat Papua. Ini bukan berarti Freeport tidak memberikan hasil pada pemerintah RI. Tapi pemerataan manfaatnya  belum diwujudkan.

Menurut Marwan, terlalu banyak “pemain” yang mengambil manfaat tersebut. Bahkan ada komprador yang memainkan peran secara misterius. Sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan manfaat pada segelintir orang. Seperti halnya ribut soal dana keamanan. “Hal ini makin menimbulkan tanda tanya bagi rakyat. Bukankah dana untuk kepolisian menurut UU diambil dari APBN,dan bukan dari Freeport?,” tandasnya.

Begitupun, lanjut mantan Wakil Ketua Komisi V DPR ini, soal pengamanan wilayah Papua masih sangat ringkih. Sehingga banyak fakta menunjukkan betapa mudahnya negara tetangga atau pihak asing masuk wilayah Papua. “Ini problem daerah perbatasan yang hingga kini masih menggantung,”imbuhnya. **cahyo