Selesaikan Dulu Karyawan Baru Renegosiasi Kontrak - Soal Freeport

NERACA

Jakarta----Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih memprioritaskanpenyelesaian kisruh kenaikan gaji karyawan PT Freeport Indonesia. Setelah masalah ini selesai, kemudian menyelesaikan renegosiasi kontrak karya pertambangan. “Belum, kita belum menuju ke sana (renegosiasi), sekarang mengamankan agar kasus permintaan kenaikan gaji beres dulu," kata Menteri ESDM, Jero Wacik kepada wartawan di Jakarta,3/11.

Menurut Jero, pemerintah menginginkan agar permasalah Freeport tak berkepanjangan. Karena itu perlu dicari titik temu dengan karyawannya. Pasca penyelesaian konflik tersebut, maka pemerintah bisa melanjutkan renegosiasi. “Ini biar ketemu dulu titiknya, kalau sudah ketemu titiknya, nanti bisa bergeser ke operasi, dan kalau sudah kondusif kita bisa renegosiasi," terang Jero.

Diakui mantan Menbudpar ini, hingga kini belum ada kesepakatan yang dicapai dalam masalah gaji karyawan. Karena itu karyawan PT Freeport ini perlu didukung. “Sekarang belum bisa berpikir jernih antara mereka dan kami. Biar mereka aman dulu, gajinya beres," tambahnya

Soal gaji, Jero mengakui memang ada perbedaan antara gaji karyawan Freeport yang bekerja di Papua atau di tambang negara lain yang umumnya lebih besar gajinya. "Itu yang diterangkan, di Meksiko gajinya lebih gede dari Papua. Kita mesti cocokkan yang pantas untuk kita, kita pro ke masyarakat tapi harus wajar juga, jangan terlalu tinggi, nggak wajar juga," paparnya

Ditempat terpisah, Ketua FKB Marwan Jakfar mengatakan kasus Papua dan Freeport sepertinya selalu terkait. Gejolak yang terjadi di Freeport akan “membakar” Papua. Mengaitkan dua hal ini memang tidak bisa dipersalahkan. “Hal ini bisa disebabkan kekayaan alamnya yang besar membuat rakyat Papua mudah merasa terasingkan bila terjadi hal-hal yg menyinggung mereka,”jelasnya.

Selain itu, kata Marwan lagi, kehadiran PT Freeport sejak awal memang bersifat “kasuistik” dan menambah makin sensitifnya rakyat Papua. Apalagi kehadiran Freeport belum dirasakan penuh oleh seluruh rakyat Papua. Ini bukan berarti Freeport tidak memberikan hasil pada pemerintah RI. Tapi pemerataan manfaatnya belum diwujudkan.

Menurut Marwan, terlalu banyak “pemain” yang mengambil manfaat tersebut. Bahkan ada komprador yang memainkan peran secara misterius. Sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan manfaat pada segelintir orang. Seperti halnya ribut soal dana keamanan. “Hal ini makin menimbulkan tanda tanya bagi rakyat. Bukankah dana untuk kepolisian menurut UU diambil dari APBN,dan bukan dari Freeport?,” tandasnya.

Begitupun, lanjut mantan Wakil Ketua Komisi V DPR ini, soal pengamanan wilayah Papua masih sangat ringkih. Sehingga banyak fakta menunjukkan betapa mudahnya negara tetangga atau pihak asing masuk wilayah Papua. “Ini problem daerah perbatasan yang hingga kini masih menggantung,”imbuhnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

IMF Ingatkan Soal Utang, Menkeu Berdalih Bukan untuk RI

NERACA Jakarta - Ketika berpidato di konferensi pers Prospektus Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde menyebutkan…

Gelar National Campaign Reksa Dana - APRDI Targetkan 500 Ribu Investor Baru

NERACA Jakarta- Pacu pertumbuhan investor reksadana lebih besar lagi, Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi (APRDI) bersama Asosiasi Bank Agen…

TERMINAL KARGO BARU BANDARA JENDERAL AHMAD YANI

Petugas beraktivitas di Terminal Kargo dan Pos Bandara Jenderal Ahmad Yani yang berada di lokasi baru seusai diresmikan, di Semarang,…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

DPR Desak Pemerintah Bikin Badan Pangan Nasional

    NERACA   Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hardisoesilo mengingatkan pemerintah agar segera…

Pembangunan Infrastruktur Berefek Ganda

    NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan terus membangun sarana infrastruktur dengan efek…

REI Kontribusi 40% Program Sejuta Rumah

  NERACA   Jakarta - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) melalui anggotanya memberikan kontribusi 394.686 unit rumah atau 40 persen…