Buruknya Pelayanan Haji Di Indonesia

Neraca. Berkaca pada fakta-fakta yang selama ini terjadi dan dialami oleh para jamaah haji, penyelenggara haji swasta, pemerintah serta pihak-pihak terkait lainnya. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan haji masih jauh dari harapan yang selalu menjadi impian semua, yaitu: transparan, akuntabel, maupun terbuka. Sehinggakualitas pelayanan yang diberikan dan diterima para jamaah, belum sesuai dengan harapan serta setara dengan pengorbanan yang dikeluarkan dalam membayar ongkos yang ditetapkan pemerintah.

Akhirnya, muncul semangat bahwa seharusnya pelayanan haji dikelola secara profesional, yaitu secara tegas pengelolaannya diserahkan sepenuhnya pada pihak swasta. Pemerintah sebaiknya hanya terlibat dalam proses administrastive keimigrasian, serta pelayanan-pelayanan yang menjadi hak warga negaranya, ketika berada diluar negeri. Kalaupun ingin terlibat maka pelaksanaan pengelolaan pelayanan haji ini sebaiknya berada dibawah kementrian BUMN, dengan harapan kualitas layanan dapat diberikan secara optimal.

Semangat perubahan ini mulai direspon pemerintah dengan menerbitkan Undang – Undang No, 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menggantikan Keppres No. 81 Tahun 1995 mengenai monopoli dalam pengangkutan jamaah haji melalui udara.

Walaupun perangkat hukum yang menjamin para jamaah haji sudah disahkan dan ditetapkan sejak tahun 1999. Akan tetapi, masih banyak permasalahan haji yang merugikan jamaah masih sering terjadi. Seperti pada tahun 2003. tidak kurang 1.700 calon jamaah haji terlantar di beberapa bandara embarkasi akibat masalah buruknya mekanisme pengangkutan jamaah haji.

Kemudian tahun 2004 tidak sedikit (ribuan) calon jamaah haji batal diberangkatkan oleh pemerintah, padahal secara administrasi dan persyaratan sudah segalanya dipenuhi akibat tidak diperhatikannya prosedur quota Pemerintah Saudi Arabia. Selain itu, pelayanan transportasi lokal dan pemondokkan di kota suci yang masih jauh dari bentuk pelayanan dengan kualitas prima.

Tidak berakhir derita para calon jemaah haji akibat kelalaian pengelolaan, tercatat dari tahun 2005-2007 carut marut pengelolaan semakin memuncak. Kejadian sangat memalukan yatu kelaparan pada saat wukuf dialami oleh jemaah haji dari Indonesia, akibat ketidak benaran memilih lembaga mitra penyedia layanan makanan bagi jemaah.

Oleh karena itu, ketika kesempatan ada, banyak calon haji dari Indonesia menjadi peserta dan menerima pelayanan haji dari negara lain. Sangat menyedihkan kejadian tersebut, untuk hal ini pemerintah tidak dipercaya oleh warganya, sekali lagi sangat menyedihkan. Terlepas dari kenyataan bahwa buruknya pelayanan haji yang dirasakan jamaah dipersepsikan oleh mereka sebagai bentuk “cobaan” dalam proses ibadahnya. Maka, sudah seharusnya para pengelola memiliki tanggungjawab moral untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya.

Perjalanan haji bagi pemeluk agama Islam merupakan salah satu bentuk kebutuhan spiritualnya. Kompleksitas pemenuhan kebutuhan akan hal ini ketika terjadi interaksi dengan lingkungan diluar negeri, sehingga peran pemerintah dalam mengatur hal tesebut menjadi paling utma dalam melindungi warga negaranya.

BERITA TERKAIT

Indonesia – Arab Saudi Sepakat Bikin Sistem Baru - Penyaluran TKI

  NERACA   Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia sepakat menyusun sistem baru bagi warga negara Indonesia…

Presiden Republik Indonesia - Tidak Semua Suka Pekerjaan Pemberantasan Korupsi

Joko Widodo  Presiden Republik Indonesia Tidak Semua Suka Pekerjaan Pemberantasan Korupsi Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengakui bahwa…

CISFED: Demokrasi Aksesoris Ancaman Bagi Indonesia

CISFED: Demokrasi Aksesoris Ancaman Bagi Indonesia NERACA Jakarta - Secara umum praktik demokrasi yang berjalan saat ini sekadar demokrasi aksesoris…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Babak Baru Bisnis e-Commerce

Tercatat beberapa layanan tambah saldo uang elektronik "e-commerce" sudah dihentikan karena sedang menyelesaikan perizinan dari BI. Produk uang elektronik itu,…

UU Perlindungan Konsumen Perlu Direvisi

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mengatakan perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen…

Harus Hati-Hati Atur Pajak e-Commerce

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce)…