Uang Saku Freeport

Oleh Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi Neraca

Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo telah mengakui anak buahnya di Papua menerima duit dari PT Freeport Indonesia. Di lain pihak, Freeport juga sudah membenarkan kabar pemberian uang keamanan itu. Bahkan, manajemen perusahaan tambang asal AS tersebut mengonfirmasi telah menyetor dana keamanan senilai US$14 juta atau sekitar Rp126 miliar kepada pihak Polri sepanjang 2010.

Kendati pihak Freeport mengaku ikhlas memberikan duit tersebut dan Kapolri telah memastikan dana itu halal dan bisa dipertanggungjawabkan, uang saku bagi anggota Polri kaitannya dengan objek vital internasional milik perusahaan tambang yang mengeruk kekayaan tambang di Timika itu mesti dilihat secara multidimensional.

Pertama, pemberian uang saku tambahan yang kabarnya sebesar Rp1,2 juta tiap anggota Polri berpangkat rendah tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sesama anggota korps Bhayangkara. Betapa tidak! Sedikit maupun banyak, anggota Polri di tempat lain bakal merasa iri lantaran tidak menerima fasilitas yang sama seperti teman-temannya yang bertugas di Freeport.

Kedua, pernyataan Kapolri yang membenarkan pihaknya dapat duit dari Freeport akan menghembuskan opini bahwa menerima fulus dari pihak lain selama bertugas telah resmi dibenarkan oleh pimpinan tertinggi mereka. Seolah-olah, Kapolri telah mengizinkan jika anak buahnya menerima uang asalkan “bisa dipertanggungjawabkan”.

Ketiga, pemberian uang keamanan, uang makan, uang saku, uang terima kasih, atau apapun namanya dari Freeport berpotensi membuat sikap Polri tidak objektif dalam mengamankan Freeport kaitannya dengan sengketa antara manajemen dan buruh yang meledak belakangan ini. Patut dicurigai, sikap yang cenderung represif kepada para buruh yang melakukan unjuk rasa menuntut kenaikan gaji di Freeport berkaitan erat dengan uang saku yang diterima anggota-anggota Polri di Polda setempat.

Berdasarkan laporan keuangan Freeport-McMoRan Copper & Gold, setoran uang keamanan US$14 juta untuk Polri itu menjadi terbesar kedua setelah setoran uang keamanan Freeport ke AS senilai US$81 juta. Adalah logis jika masyarakat menuntut Kapolri menjelaskan secara detil tentang pertanggungjawaban yang dimaksud tersebut.

Pasalnya, publik semakin pintar menilai mana uang makan dan mana uang suap. Intuisi masyarakat kecil pun kian tajam membedakan mana uang sogokan yang dibalut kata keamanan dan mana uang suap yang dibalut frasa uang saku.

Baru-baru ini, Transparency International (TII) menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan indeks penyuapan terburuk dalam Indeks Pembayar Suap 2011. Indonesia menempati urutan ke-25 dengan skor 7,1. Survei dibuat untuk melihat pembayaran suap para pebisnis saat menjalankan bisnisnya di luar negeri.

Memang, uang saku senilai Rp126 miliar dari Freeport untuk Polri memang belum dibuktikan sebagai suap atau penyelewengan hukum. Namun setidaknya guyuran duit dari Freeport untuk Polri ini dengan jelas menandai betapa akrabnya jalinan korporasi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum lainnya.

BERITA TERKAIT

Perlu Aturan Uang Digital

Di tengah makin maraknya peredaran uang digital, hingga saat ini baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat…

KERJASAMA TOP UP UANG ELEKTRONIK

SEVP Consumer & Transactions Bank Mandiri Jasmin (kedua kanan) bersama Direktur Keuangan PT Pos Indonesia Eddi Santosa (kanan), Deputi Direktur…

Uang Beredar Di November Melambat

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2)…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Neraca Perdagangan Indonesia Berada di Level Aman

    Oleh: Safrizal Fajar, Pemerhati Ekonomi Pembangunan   Sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang meroket, permintaan pasar dalam…

Debat Perdana Sebagai Momentum Kemenangan Demokrasi

    Oleh:  Ahmad Harris, Mahasiswa FISIP Universitas Dharma Agung               Debat perdana capres-cawapres dalam menyongsong Pemilu 2019 menarik…

Mengaborsi Koperasi

Oleh: Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Profesor David Henly, pakar hukum adat dari Universitas Leiden yang meneliti koperasi…