DPR Dukung Daerah Beli Saham Newmont

NERACA

Jakarta—Terkait dengan sikap Pemda NTB yang berminat membeli 7% sisa divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT). Maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberi mendukung kepada daerah. Sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membangun daerah. "Semua itu tidak lain untuk mewujuskan peran daerah lebih besar lagi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata anggota Komisi XI DPR dari FPAN, M Ichlas El Qudsi dan anggota Komisi VII dari Golkar Azwir Dainy Tara, Rabu (2/11) di Jakarta, menanggapi pernyataan Gubernu NTB Zainul Majdi yang menyatakan kesiapan daerah dalam proses pembelian saham Newmont.

Dukungan kepada daerah makin kuat mengingat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan ada pelanggaran dalam pembelian 7% saham Newmont oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Lebih jauh El Qudsi menambahkan saat ini NTB memiliki peluang terbesar untuk membeli saham divestasi mengingat sebagai daerah penghasil tambang. Karena itu, katanya, Pemda memang harus siap membeli sisa saham ini.

Menanggapi masih ngototnya Menkeu Agus Marto untuk membeli 7% saham ini, El Qudsi menyatakan, Menkeu harus membuka peluang yang besar kepada daerah melalui kebijakan-kebijakan nyata. "Menkeu harus pro pertumbuhan dan pro pemerataan. Salah satu caranya menyeyrahkan saham newmont pada daerah," ujarnya.

Sementara Azwir juga menyatakan dukungannya kepada daerah untuk membeli saham Newmont. Sebab pembelian saham oleh PIP terbukti cacat hukum, sebagaimana dilaporkan hasil audit BPK pada DPR. "Saat ini era otonomi daerah sudah selayaknya pemerintah pusat memberika n dukungan pad daerah untuk memberi saham. Bukan ngotot ingin membeli 7 persen saham. Karena jumlah itu tidak berarti apapa bagi pusat. Sebaliknya bagi daerah akan memperbesar kepemilikan saham menjadi 31 persen,” katanya.

Azwir juga menyinggung sikap Menkeu yang ngotot untuk membeli saham. Menurutnya, Menkeu harus patuh pada peratuan perundangan yang berlaku yang telah menyatakan langkah pusat melalui PIP sudah cacat hukum. jika diteruskan akan menibmulkan preseden burulk.

Menteri ESDM : Boleh Saja Buat Daerah

Sementara itu, Menteri ESDM Jero Wacik yang ditanya wartawan disela acara pameran produksi dalam negeri pendukung masalah pertambangan di Jakarta, Rabu, mengatakan, boleh saja 7% saham ini diserahkan ke pada daerah. Asalkan sudah ada keputusan dari Menteri Hukum dan HAM yang akan menyelesaikan perselisihan soal siapa yang paling berhak membeli 7% saham Newmont. "Kita akan menyerahkan soal ini kepada Menteri Hukum dan HAM, apakah pemerintah daerah atau sebaliknya pemerintah pusat yang membeli sisa saham 7 persen itu. Apapun keputusannya kita akan taati," kata jero.

Jero mengakui pihaknya sudah menerima dan membaca surat dari Pimpinan DPR kepada Presiden SBY yang tembusannya disampaikan kepada Menteri ESDM dan Menkeu yang isinya meminta agar sisa saham sibestai diserahkan pambeliannya kepada Pemprov NTB. **cahyo

BERITA TERKAIT

Ketua DPR - Kritik Adalah “Vitamin" Bagi DPR

Bambang Soesatyo Ketua DPR  Kritik Adalah “Vitamin" Bagi DPR Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa kritik yang…

BEI Ingatkan BSWD Wajib Beli Saham Publik - Proses Sebelum Delisting

NERACA Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan bahwa manajemen PT Bank of India Indonesia Tbk (BSWD) memiliki kewajiban…

Citilink Buka Rute Baru Jakarta -Banyuwangi - Dukung Industri Pariwisata

NERACA Jakarta - Maskapai berbiaya hemat (LCC) Citilink Indonesia terus melakukan ekspansi bisnis dengan membuka rute baru untuk melanjutkan pertumbuhan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…