Penyusunan UU BPJS Dipertanyakan

NERACA

Jakarta---Penyusunan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) patut dipertanyakan. Alasanya setelah pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR, pemerintah dan DPR masih membahas penjelasan hingga sinkronisasi terhadap keseluruhan materi dan rumusan UU BPJS. “Maka ini tidaklah lazim dan patut dipertanyakan. Mungkin saja kesepakatan terhadap RUU BPJS pada rapat paripurna 28 Oktober 2011 lalu, hanya menyepakati salah satu dari dua opsi yang saat itu masih menjadi polemik, baik antarfraksi maupun DPR dengan Pemerintah,” kata Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri kepada wartawan di Jakarta,2/11.

Tentu saja aneh, kata Roland, harusnya setelah ketok palu pengesahan. Tak perlu ada lagi pembahasan. “Bukan terhadap keseluruhan materi RUU BPJS yang sebenarnya sudah mendapatkan persetujuan sebelumnya (pada Pembicaraan Tingkat I)," ucapnya

Ronald mengaku baru saja mendapatkan kabar dari Ketua Panja RUU BPJS Ferdiansyah bahwa pemerintah dan DPR masih menjadwalkan serangkaian proses terkait penyelesaian UU BPJS.

Padahal, setiap Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR, sudah pasti menyepakati dan menyetujui bersama suatu RUU menjadi UU. Tentu saja wujud yang disepakati adalah seluruh materi yang tertuang dalam naskah akhir/final dari RUU tersebut.

Biasanya, lanjut Ronald, dokumennya pun dapat peroleh untuk public. Bahkan sebelum rapat paripurna dimulai. Menurutnya, ketentuan tentang Pembicaraan Tingkat II telah diatur dalam Pasal 69 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 151 UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), dan Pasal 150 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib.

Dia menjelaskan Jika yang dimaksud "masih mau dirapikan" sebatas merapikan perumusan redaksional atau materi UU BPJS berdasarkan kesepakatan seluruh pihak saat rapat paripurna maka, hal demikian masih bisa dimaklumi. Namun, harus ada batas waktunya karena di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM akan melanjutkan kewajiban Pengundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU 12/2011.

Ronald mencontohkan, jika suatu RUU yang dibawa ke Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR, ternyata belum "bulat". Katakanlah, ada satu pasal yang belum disepakati diantara fraksi-fraksi di DPR seperti, yang terjadi dalam pembahasan RUU BPJS. Maka, Ada dua opsi terkait materi pasal tersebut. Pertama, pimpinan DPR menawarkan lebih dulu mekanisme musyawarah untuk mufakat.

Jika ternyata masih "mentok" maka, dilakukan lobi-lobi antar fraksi. Bila tidak ada titik temu, maka disepakati untuk voting. Biasanya, opsi yang memperoleh suara terbanyak dari voting disetujui sebagai materi final pasal tersebut. Selanjutnya, pimpinan DPR mengonfirmasi kembali opsi yang memperoleh suara terbanyak kepada seluruh anggota DPR peserta rapat paripurna untuk dimintakan persetujuan.

Opsi tersebut yang dimasukkan ke dalam pasal dan menjadi bagian yang terintegrasi atau tidak terpisahkan dengan materi pasal-pasal yang lain yang sudah final dan disetujui. Selanjutnya, pimpinan DPR menugaskan Sekretariat Bagian Persidangan Paripurna untuk "merapikan" dengan memasukkan pasal yang sudah disepakati tersebut untuk menjadi naskah final suatu RUU. **cahyo

BERITA TERKAIT

Layani Pasien BPJS Kesehatan - Siloam Tambah Tujuh Rumah Sakit Baru

NERACA Jakarta – Tidak hanya sekedar mencari bisnis semata di industri health care, PT Siloam International Hospital Tbk (SILO) terus…

BPJS-TK Sumbagsel Fokus Garap Pekerja Informal

BPJS-TK Sumbagsel Fokus Garap Pekerja Informal NERACA Palembang - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel)…

Gubernur Jabar Tawarkan Solusi Gaet Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Gubernur Jabar Tawarkan Solusi Gaet Peserta BPJS Ketenagakerjaan NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, menawarkan solusi kreatif…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…