Penyusunan UU BPJS Dipertanyakan

NERACA

Jakarta---Penyusunan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) patut dipertanyakan. Alasanya setelah pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR, pemerintah dan DPR masih membahas penjelasan hingga sinkronisasi terhadap keseluruhan materi dan rumusan UU BPJS. “Maka ini tidaklah lazim dan patut dipertanyakan. Mungkin saja kesepakatan terhadap RUU BPJS pada rapat paripurna 28 Oktober 2011 lalu, hanya menyepakati salah satu dari dua opsi yang saat itu masih menjadi polemik, baik antarfraksi maupun DPR dengan Pemerintah,” kata Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri kepada wartawan di Jakarta,2/11.

Tentu saja aneh, kata Roland, harusnya setelah ketok palu pengesahan. Tak perlu ada lagi pembahasan. “Bukan terhadap keseluruhan materi RUU BPJS yang sebenarnya sudah mendapatkan persetujuan sebelumnya (pada Pembicaraan Tingkat I)," ucapnya

Ronald mengaku baru saja mendapatkan kabar dari Ketua Panja RUU BPJS Ferdiansyah bahwa pemerintah dan DPR masih menjadwalkan serangkaian proses terkait penyelesaian UU BPJS.

Padahal, setiap Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR, sudah pasti menyepakati dan menyetujui bersama suatu RUU menjadi UU. Tentu saja wujud yang disepakati adalah seluruh materi yang tertuang dalam naskah akhir/final dari RUU tersebut.

Biasanya, lanjut Ronald, dokumennya pun dapat peroleh untuk public. Bahkan sebelum rapat paripurna dimulai. Menurutnya, ketentuan tentang Pembicaraan Tingkat II telah diatur dalam Pasal 69 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 151 UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), dan Pasal 150 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib.

Dia menjelaskan Jika yang dimaksud "masih mau dirapikan" sebatas merapikan perumusan redaksional atau materi UU BPJS berdasarkan kesepakatan seluruh pihak saat rapat paripurna maka, hal demikian masih bisa dimaklumi. Namun, harus ada batas waktunya karena di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM akan melanjutkan kewajiban Pengundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU 12/2011.

Ronald mencontohkan, jika suatu RUU yang dibawa ke Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR, ternyata belum "bulat". Katakanlah, ada satu pasal yang belum disepakati diantara fraksi-fraksi di DPR seperti, yang terjadi dalam pembahasan RUU BPJS. Maka, Ada dua opsi terkait materi pasal tersebut. Pertama, pimpinan DPR menawarkan lebih dulu mekanisme musyawarah untuk mufakat.

Jika ternyata masih "mentok" maka, dilakukan lobi-lobi antar fraksi. Bila tidak ada titik temu, maka disepakati untuk voting. Biasanya, opsi yang memperoleh suara terbanyak dari voting disetujui sebagai materi final pasal tersebut. Selanjutnya, pimpinan DPR mengonfirmasi kembali opsi yang memperoleh suara terbanyak kepada seluruh anggota DPR peserta rapat paripurna untuk dimintakan persetujuan.

Opsi tersebut yang dimasukkan ke dalam pasal dan menjadi bagian yang terintegrasi atau tidak terpisahkan dengan materi pasal-pasal yang lain yang sudah final dan disetujui. Selanjutnya, pimpinan DPR menugaskan Sekretariat Bagian Persidangan Paripurna untuk "merapikan" dengan memasukkan pasal yang sudah disepakati tersebut untuk menjadi naskah final suatu RUU. **cahyo

BERITA TERKAIT

KOMITMEN BPJS KETENAGAKERJAAN

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis (kedua kanan) didampingi Walikota Bontang, Hj. Neni Moerniati (kedua kiri) dan Deputi Direktur…

Seribu Petani Banten Ikut Program BPJS Ketenagakerjaan

Seribu Petani Banten Ikut Program BPJS Ketenagakerjaan   NERACA Serang - Seribu petani di Banten menyatakan ikut program lindungan keselamatan kerja…

Impor Jagung Dipertanyakan, Data Kementan Perlu Diaudit

  NERACA Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan rekomendasi untuk melakukan impor jagung sebanyak 100 ribu…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Mengganti Terigu Impor dengan Produk Buatan Lokal - Teknologi Pangan

        NERACA   Bogor - Mie memang menjadi santapan favorit masyarakat Indonesia, tanpa pandang usia. Sayangnya mie…

Mewaspadai Inflasi Di Akhir Tahun

      NERACA   Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai ancaman…

LPEI Mendorong BUMN Ekspor ke Pasar Prospektif

    NERACA   Jakarta – Pasar prospektif menjadi salah satu alternatif negara tujuan untuk memperluas ekspor di samping Cina…