Penyusunan UU BPJS Dipertanyakan

NERACA

Jakarta---Penyusunan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) patut dipertanyakan. Alasanya setelah pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR, pemerintah dan DPR masih membahas penjelasan hingga sinkronisasi terhadap keseluruhan materi dan rumusan UU BPJS. “Maka ini tidaklah lazim dan patut dipertanyakan. Mungkin saja kesepakatan terhadap RUU BPJS pada rapat paripurna 28 Oktober 2011 lalu, hanya menyepakati salah satu dari dua opsi yang saat itu masih menjadi polemik, baik antarfraksi maupun DPR dengan Pemerintah,” kata Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri kepada wartawan di Jakarta,2/11.

Tentu saja aneh, kata Roland, harusnya setelah ketok palu pengesahan. Tak perlu ada lagi pembahasan. “Bukan terhadap keseluruhan materi RUU BPJS yang sebenarnya sudah mendapatkan persetujuan sebelumnya (pada Pembicaraan Tingkat I)," ucapnya

Ronald mengaku baru saja mendapatkan kabar dari Ketua Panja RUU BPJS Ferdiansyah bahwa pemerintah dan DPR masih menjadwalkan serangkaian proses terkait penyelesaian UU BPJS.

Padahal, setiap Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR, sudah pasti menyepakati dan menyetujui bersama suatu RUU menjadi UU. Tentu saja wujud yang disepakati adalah seluruh materi yang tertuang dalam naskah akhir/final dari RUU tersebut.

Biasanya, lanjut Ronald, dokumennya pun dapat peroleh untuk public. Bahkan sebelum rapat paripurna dimulai. Menurutnya, ketentuan tentang Pembicaraan Tingkat II telah diatur dalam Pasal 69 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 151 UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), dan Pasal 150 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib.

Dia menjelaskan Jika yang dimaksud "masih mau dirapikan" sebatas merapikan perumusan redaksional atau materi UU BPJS berdasarkan kesepakatan seluruh pihak saat rapat paripurna maka, hal demikian masih bisa dimaklumi. Namun, harus ada batas waktunya karena di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM akan melanjutkan kewajiban Pengundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU 12/2011.

Ronald mencontohkan, jika suatu RUU yang dibawa ke Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR, ternyata belum "bulat". Katakanlah, ada satu pasal yang belum disepakati diantara fraksi-fraksi di DPR seperti, yang terjadi dalam pembahasan RUU BPJS. Maka, Ada dua opsi terkait materi pasal tersebut. Pertama, pimpinan DPR menawarkan lebih dulu mekanisme musyawarah untuk mufakat.

Jika ternyata masih "mentok" maka, dilakukan lobi-lobi antar fraksi. Bila tidak ada titik temu, maka disepakati untuk voting. Biasanya, opsi yang memperoleh suara terbanyak dari voting disetujui sebagai materi final pasal tersebut. Selanjutnya, pimpinan DPR mengonfirmasi kembali opsi yang memperoleh suara terbanyak kepada seluruh anggota DPR peserta rapat paripurna untuk dimintakan persetujuan.

Opsi tersebut yang dimasukkan ke dalam pasal dan menjadi bagian yang terintegrasi atau tidak terpisahkan dengan materi pasal-pasal yang lain yang sudah final dan disetujui. Selanjutnya, pimpinan DPR menugaskan Sekretariat Bagian Persidangan Paripurna untuk "merapikan" dengan memasukkan pasal yang sudah disepakati tersebut untuk menjadi naskah final suatu RUU. **cahyo

BERITA TERKAIT

Kemenperin Dorong Penyusunan Indikasi Geografis

NERACA Jakarta – Sekretaris Direktorat Jenderal Indusri, Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih Kemenperin Eddy Siswanto mengatakan,…

DIPERTANYAKAN, TARGET BAURAN ENERGI 23% PADA 2025 - Program EBT Terbentur Harga yang Mahal

Jakarta-Tantangan pengembangan program energi baru terbarukan (EBT) saat ini terbentur pada harga yang mahal. Padahal menurut Dewan Energi Nasional (DEN),…

Kejaksaan Berhasil Tagih Rp26 Miliar Piutang BPJS Kesehatan

Kejaksaan Berhasil Tagih Rp26 Miliar Piutang BPJS Kesehatan NERACA Jakarta - Kerja sama BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

APBN 2020 Fokus ke Penguatan SDM dan Perlindungan Sosial

  NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akan lebih berfokus…

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Perlu Lakukan Pembenahan Ekonomi

    NERACA Jakarta - Pemilihan umum serentak baru saja usai dan kini rakyat Indonesia sedang menunggu hasilnya karene penghitungan…

Tingkat Kemiskinan Ditargetkan Dibawah 9%

    NERACA   Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan tingkat kemiskinan…