OJK Berpotensi Perbesar Beban Fiskal

NERACA

Jakarta----Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa jadi makin membebani APBN, alias membengkakkan fiskal. Masalahnya gaji pegawai OJK yang berstandar Bank Indonesia diambil dari dana APBN. “Nanti setidaknya gajinya akan sesuai standar BI, dan digunakan untuk membayar APBN. Standar gaji BI gunakan APBN mahal," kata Ekonom UGM Rimawan Pradiptyo kepada wartawan di Jakarta,2/11.

Rimawan menambahkan tingginya pegawai gaji OJK ini kemungkinan minimal akan sama dengan gaji pegawai bank sentral. “Orang BI memang mau digaji dengan standar Kementerian Keuangan? Tidak kan,” terangnya.

Menurut Dosen Economics of Crime FEB UGM ini, dengan adanya OJK nanti akan sangat membutuhkan tambahan orang di daerah, dan tentunya perlu pembelajaran dulu. "Kita butuh training, orang itu mesti ada tambahan orang untuk di daerah, butuh tenaga, masih kurang rekrut orang,”paparnya

Namun, kata Rimawan lagi, dalam perekrutan SDM ini tak bisa langsung bekerja mengawasi. Karena butuh waktu setidaknya 5 tahun untuk menguasai pengawasan. “Celakanya, kalau orang direkrut dia tidak bisa langsung mengawas, karena setelah lima tahun kerja baru bisa mengawasi," tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut Rismawan lagi, OJK ini perlu menunggu kinerja pemerintah dalam menjalankan operasionalnya. Dengan begitu diharapkan jangan sampai dengan biaya yang mahal namun tidak memberikan dampak apa-apa. "Itu nanti kita tunggu, jangan sampai biaya yang dikeluarkan mahal, apakah berefek besar atau tidaki," imbuhnya

Bahkan Rismawan malah meragukan Undang-Undang (UU) OJK ini bisa laksanakan secara efektif. Alasanya sistem dewan komisioner di OJK tak objektif. Karena ada lima anggota masyarakat dengan pengalaman di lembaga keuangan di dewan komisaris OJK. Komposisi ini otomatis akan menghilangkan objektivitas. "Sulit menghilangkan hubungan yang sudah dekat dengan lembaga keuangan yang membesarkan anggota Dewan Komisioner. Jadi obyektivitasnya di mana? Bisa independen enggak? Seberapa independen sih?" ungkapnya

Dikatakan Rismawan, masalah pembiayaan OJK yang memungut iuran kepada konsumen seperti perbankan, asuransi, dan sebagainya. Menurutnya, iuran ini akan berpotensi menimbulkan transaksional.

Rimawan menuturkan, dalam UU OJK disebutkan, pembiayaan dilakukan melalui dua cara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan iuran lembaga jasa keuangan. "Itu wajib membayar iuran. Waktu di Bapepam dan BI kan tidak membayar sepeser pun. Nah sekarang bayar, itu logikanya bagaimana? Itu berpotensi menimbulkan transaksional kalau ada iuran ini," ucapnya

Rismawan menegaskan iuran yang dipungut ke konsumen atau nasabah ini sangat berbebda dengan iuran yang dibayarkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Di LPS sendiri, iuran ini digunakan untuk penjaminan bagi pemilik dana di bawah Rp2 miliar. "OJK kan lembaga keuangan yang tidak dapat benefit langsung. Mereka diawasi. Di mana-mana, enggak ada yang diawasi dan pengawas saling jatuh cinta," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

APCI: Permendag 84/2017 Berpotensi Membunuh Industri Kretek Nasional

APCI: Permendag 84/2017 Berpotensi Membunuh Industri Kretek Nasional NERACA Jakarta - Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI), yang menaungi sekitar 1,5…

KARW Incar Pendapatan Tumbuh 5% di 2018 - Beban Yang Ditanggung Membengkak

NERACA Jakarta - PT ICTSI Jasa Prima Indonesia Tbk (KARW) menargetkan pertumbuhan laba yang konservatif untuk tahun 2018. Besarnya beban…

OJK: Investasi Bitcoin Ilegal di Indonesia - RISIKO MATA UANG DIGITAL JANGAN DIANGGAP RINGAN

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa investasi mata uang digital seperti bitcoin, altcoin, belum berizin secara resmi di Indonesia. OJK…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…