Ada Mekanisme IPO Khusus Untuk UKM

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang menyiapkan mekanisme penawaran umum perdana saham (IPO) khusus bagi perusahaan skala usaha kecil menengah (UKM) untuk meraih pendanaan dalam rangka mengembangkan ekspansi. "Saat ini kami sedang mencari mekanisme untuk IPO UKM, perusahaan berskala UKM membutuhkan mekanisme khusus agar dilirik oleh investor," ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat.

Menurut dia, upaya UKM meraih pendanaan melalui pasar modal masih mengalami beberapa kendala, mayoritas perusahaan berskala itu masih cukup kesulitan untuk memenuhi persyaratan IPO. "Banyak pengusaha mikro yang sebenarnya ingin memperoleh dana dari pasar modal, namun tidak memenuhi peryaratan yang telah ditetapkan. Maka itu BEI sedang menyusun modelnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai. Bisa saja nantinya saham-saham UKM itu ditujukan ke investor strategis," katanya.

Dalam rangka meningkatkan permodalan UKM, BEI bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (Hipmi Jaya) terus aktif melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pasar modal, terutama kepada para pengusaha muda. "BEI dan Hipmi Jaya memiliki tujuan yang sama. BEI butuh adanya emiten baru, sementara para pengusaha muda yang tergabung dalam Hipmi Jaya membutuhkan akses permodalan baru untuk mengembangkan usahanya," kata Samsul.

Sementara Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Hipmi Jaya Tri Antoro Muliawan mengatakan bahwa untuk memperoleh pendanaan di pasar modal melalui IPO tidak semudah yang diperkirakan.

Ia menyampaikan bahwa banyak faktor yang harus diketahui perusahaan sebelum melakukan IPO salah satunya menentukan momentum, menyiapkan waktu dan biaya, serta menyiapkan "business plan" agar investor yakin dengan saham yang ditawarkan. "Jadi edukasi dan sosialisasi penting untuk perusahaan yang akan 'go public', dan Hipmi Jaya bersedia untuk membantu edukasi bersama dengan BEI," katanya.

Dia mengemukakan banyak perusahaan di dalam negeri tertarik untuk melakukan IPO di BEI guna meraih dana ekspansi. "Mayoritas anggota Hipmi Jaya berminat, hanya saja masih kurang sosialisasi dan edukasi, setahu kita kalau ingin IPO itu harus perusahaan besar. Nah, saat ini BEI mulai mengembangkan IPO untuk perusahaan skala usaha kecil menengah (UKM). Wacana itu perlu lebih direalisasikan bahwa usaha-usaha kecil juga bisa IPO," ujar Tri Antoro.

Menurut Tri Antoro Muliawan, dengan perusahaan melakukan IPO maka potensi perusahaan untuk berkembang dapat lebih cepat karena menjadi lebih transparansi dan dapat menerapkan standar tata kelola perusahaan yang baik (GCG) Indonesia. "Dalam sosialisasi dan edukasi yang dilakukan BEI sebenarnya ternyata perusahaan tidak perlu takut untuk melakukan IPO, untuk berkembang maka perusahaan harus transparan," katanya.

Tri Antoro mengemukakan mayoritas pengusaha di Hipmi Jaya itu merupakan perusahaan dengan modal dari keluarga atau rekanan keluarga sehingga modalnya relatif masih minim.

Dia mengakui bahwa model bisnis keluarga itu yang dapat menjadi salah satu kendala bagi anggotanya untuk melakukan IPO karena harus mendapatkan persetujuan keluarga. "Perusahaan keluarga menjadi salah satu faktor kendala, jadi harus persetujuan terlebih dahulu dengan keluarga kalau ingin melaksanakan IPO," katanya.

BERITA TERKAIT

Apakah Ada Larangan Memotret di KRL?

Kami pernah melihat petugas Patwalka menegur penumpang saat memotret di dalam gerbong KRL Commuterline rute Bekasi-Jakarta. Padahal aturan yang terpasang…

Mengawal Kontribusi Pajak untuk Menjadi Manfaat

  Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Ditjen Pajak Berbagai upaya mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan di tahun 2019, pemerintah…

Kenapa Harus Ada “People Power”?

  Oleh : Dewi Komalasari, Pemerhati Masalah Sosial Politik Kenapa mesti ikut pemilu jika dirinya tidak percaya dengan kinerja KPU?…

BERITA LAINNYA DI KEUANGAN

KUR, Energi Baru Bagi UKM di Sulsel

Semangat kewirausahaan tampaknya semakin membara di Sulawesi Selatan. Tengok saja, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel,…

Obligasi Daerah Tergantung Kesiapan Pemda

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penerbitan obligasi daerah (municipal bond) tergantung pada kesiapan pemerintahan daerah karena OJK selaku regulator hanya…

Bank Mandiri Incar Laba Rp24,7 T di 2018

PT Bank Mandiri Persero Tbk mengincar pertumbuhan laba 10-20 persen (tahun ke tahun/yoy) atau sebesar Rp24,7 triliun pada 2018 dibanding…