Saham “Tidur” Sebaiknya di Delist - PENGARUHI MINAT INVESTOR DI BURSA

Jakarta – Kondisi saham “tidur” sejak lama di Bursa Efek Indonesia (BEI) ternyata tidak menguntungkan bagi perkembangan pasar modal di dalam negeri. Apabila Bapepam-LK selaku pengawas bursa di negeri ini terlambat mengambil tindakan tegas terhadap saham-saham “tidur”, maka industri pasar modal Indonesia akan semakin sulit mengejar ketertinggalannya dengan negara tetangga Singapura baik dari sisi jumlah emiten, nilai transaksi hingga kapitalisasi pasar.

NERACA

Dirut BEI Ito Warsito mengakui sekitar 60 emiten yang termasuk dalam kategori saham “tidur”. Adapun untuk mengatasi hal ini, pihak BEI mendorong kepada emiten-emiten tersebut untuk mengadakan right issue. Serta kepada pengendali saham agar bisa melepas sahamnya ke publik lebih banyak sehingga saham yang diperdagangkan bisa kembali likuid.

Sejumlah pihak mengungkapkan, banyak emiten kesulitan untuk melakukan penambahan saham karena banyak hal terkait kebijakan dan keuangan perusahaan. Imbasnya mengakibatkan 60 emiten sahamnya sejak lama ”tidur” di bursa lokal. Puluhan emiten tersebut memiliki jumlah saham beredar sangat sedikit sehingga transaksi pun sepi dan tidak likuid. Saat ini terdapat 415 emiten yang melantai di bursa. Jumlah ini sebenarnya masih kecil ketimbang bursa lain di dunia. Pasar modal Cina saja yang lebih muda usianya dari Indonesia, ternyata mampu memiliki jumlah emiten hingga ribuan perusahaan.

Untuk menyiasati berkurangnya saham-saham ”tidur” tersebut, Ito mengatakan BEI berupaya dengan meningkatkan kepemilikan saham publik menjadi 20%. ”Hal ini dimaksudkan pula untuk meningkatkan likuidtas pasar dan karena itu,pihak bursa juga meminta bantuan kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk membantu emiten menyusun "equity report",” ujarnya kepada pers belum lama ini.

Meski demikian, penambahan jumlah saham beredar di pasar juga harus diikuti dengan kinerja perseroan serta fundamental yang juga positif. "Bursa berusaha untuk meyakinkan emiten, kinerja keuangan dan kinerja saham juga seharusnya sejalan," ujarnya

Sangat Merugikan

Menyikapi hal tersebut ketua umum asosiasi analis efek Indonesia, Haryajid Ramelan mengatakan, masih banyaknya saham-saham tidur di bursa efek Indonesia memang sangat merugikan industri pasar modal dan termasuk memberatkan pergerakan indeks harga saham gabungan.

“Saham-saham tidur jelas lebih banyak merugikan ketimbang manfaat yang diambil para pelaku pasar. Semakin banyak saham tidur, maka semakin minim kontribusinya bagi indeks kita,” katanya kepada Neraca di Jakarta, Selasa (1/11).

Oleh karena itu, masih banyaknya emiten yang tidak likuid dipasar modal (atau sahamnya tidur) menjadi tanggung jawab otoritas pasar modal yakni Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI) karena bagaimana mungkin bisa meloloskan calon emiten yang tidak memiliki prospek bagus listing di pasar modal.

Menurut Haryajid, industri pasar modal menginginkan jumlah emiten yang berkualitas dan bukan sebaliknya tidak berkualitas atau tidak likuid. Pasalnya, dampak dari tidak aktraktifnya emiten (saham tidur) di pasar modal memberikan kerugian bagi nasabahnya yang sejatinya bisa meraup keuntungan atau gain besar, malah buntung. “Ini menjadi pelajaran berharga, kedepan harus di perketat calon emiten dan bukan sekedar emiten cari dana murah di pasar modal dan kemudian hilang begitu saja,”tegasnya.

Terlepas dari kelalaian pengawasan Bapepam-LK soal lolosnya emiten-emiten yang tidak likuid masuk ke pasar modal, dia meminta perlunya pengawasan pula terhadap para penjamin pelaksana emisi agar bisa mengawali emiten yang go public tidak hanya diawal, tetapi bisa meningkatkan kapitalisasi pasar sahamnya.

Menurut dia, ada alasan dibalik saham tidur atau emiten pasar modal yang tidak likuid sahamnya di transaksikan. Pertama, karena kepemilikannya yang terbatas dan tidak menginginkan adanya tambahan saham public, kedua karena saham tersebut tidak berprospek , sehigga investor enggan untuk mengkoleksi sahamnya dan ketiga soal kinerja perusahaan yang jelek tetapi memiliki fundamental yang bagus.

Terhadap saham “tidur”, Ito menegaskan lebih memilih kebijakan delisting dari pasar modal ketimbang tetap berada di bursa efek yang hanya akan memberatkan indeks bursa efek Indonesia. “Kalau emiten tersebut kesulitan bertransaksi di bursa, pihaknya tidak keberatan kalau mereka keluar,”ujarnya.

Namun lain halnya dengan Haryajid menilai, kondisi saham “tidur” memang dilematis karena akan banyak dampaknya bagi investor dan termasuk industri pasar modal yang jumlahnya akan menyusut, “Bagaimana kita akan bertarung dengan negara tetangga, bila jumlah emiten kita kecil dan kapitalisasi pasar berkurang,”tegasnya.

Dia mengatakan, investor asing melihat industri pasar modal lebih pada kapitalisasi dan bukan pada saham tidur. Kendatipun demikian, dirinya tidak menapikan bila saham tidur perlu ada strategi jitu dengan memperbesar kepemilikan saham publik atau mungkin banting stir segmen bisnis perseroan.

Sementara kepala analis Henan Putihrai Securities Felix Sindhunata lebih memilih agar saham tidur sebaiknya tidak di suspend atau delisting dari bursa. Alasannya, saham-saham ”tidur” disebabkan outlook dan fundamental yang tidak menarik.

Felix memberi contoh saham-saham tekstil. “Untuk mengurangi saham tidur (dormant account), sebaiknya Bapepam-LK dan BEI bekerja sama memberikan himbauan dan bantuan nyata dalam ”menghidupkan” saham-saham tidur ini,”tandasnya. ardi/bani

BERITA TERKAIT

BEI Masih Tagih Freeport Listing di Bursa

Meskipun isu divestasi saham PT Freeport Indonesia saat ini meredup dan tidak lagi menguak di pasar, namun hal tersebut tidak…

BEI Bakal Tambah Tiga Sektor Saham Baru - Perbanyak Perusahaan Go Public

NERACA Jakarta – Dalam rangka meningkatkan likuiditas dan transaksi harian di pasar, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana menambah tiga…

NH Korindo Rekomendasi Beli Saham PPRO - Harga Wajar Rp 260 Persaham

NERACA Jakarta - Nilai wajar harga saham PT PP Properti Tbk (PPRO) mencapai Rp260 per unit, lebih tinggi sekitar 32%…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

RISIKO MATA UANG DIGITAL JANGAN DIANGGAP RINGAN - OJK: Investasi Bitcoin Ilegal di Indonesia

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa investasi mata uang digital seperti bitcoin, altcoin, belum berizin secara resmi di Indonesia. OJK…

Ekonomi Jangan Terganggu Politik

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo wanti-wanti dengan dimulainya tahun politik yaitu Pilkada di 2018 dan Pilpres di 2019. Jokowi…

YLKI Ingatkan Masyarakat Modus Diskon Palsu

NERACA Jakarta – Momentum pergantian malam pergantian tahun, umumnya pusat-pusat perbelanjaan menawarkan pesta diskon yang cukup menggiurkan dan tidak terkecuali…