BPN Dituding Hambat Pencetakan Sawah Baru

NERACA

Jakarta - Simpang siurnya data lahan telantar yang dimiliki Badan Pertanahan Nasional (BPN) ternyata menjadi "biang kerok" sulitnya mencapai target swasembada pangan, termasuk beras, jagung dan kedelai di negeri ini. Apalagi frekuensi alih fungsi lahan pertanian sangat tinggi, bahkan makin tak terkendali. Diperkirakan alih fungsi lahan pertanian kini mencapai ± 110.000 ha/tahun.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Angka Ramalan III (Aram III) produksi pertanian tahun 2011. Hasilnya setidaknya ada 3 komoditi pertanian, yakni beras, jagung dan kedelai bakal jeblok tahun ini. Perkiraan BPS, produksi jagung tahun 2011 (Aram III) hanya sebesar 17,23 juta ton pipilan kering. Angka itu menurun sebanyak 1,10 juta ton (5,99%) dibandingkan di 2010. Sementara hal yang sama juga terjadi pada produksi kedelai di 2011 (ARAM III) diperkirakan sebesar 870,07 ribu ton biji kering, menurun sebanyak 36,96 ribu ton (4,08%) dibandingkan di 2010.

Tidak produktifnya lahan-lahan terlantar ini telah menyebabkan kerugian negara dan masyarakat. BPN tak serius mengurusi lahan terlantar. Padahal ini terkait dengan pencetakan sawah baru guna mendorong peningkatan cadangan pangan.

“Soal adanya oknum BPN yang menghambat penyediaan data tanah terlantar, saya belum tahu. Tapi yang jelas kenyataan yang terjadi di lapangan ya seperti itu. Intinya, pencetakan sawah baru sangat jauh terbalik dari alih fungsi lahan, ” kata Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan, Winarno Tohir kepada Neraca, Selasa (1/11).

Winarno mengingatkan, alih fungsi lahan pertanian ini perlu dijaga dengan aturan yang jelas. Karena itu lambatnya pencetakan sawah baru menggagalkan target swasembada pangan. Apalagi kebutuhan penambahan sawah baru minimal 100.000 ha/tahun. “Kalau ingin berswasembada seperti 1984, dan 2008. Maka kondisinya harus dijaga. Apalagi jumlah penduduk Indonesia juga bertambah,”paparnya

Terkait dengan revisi UU Pokok Agraria, RUU Pengadaan Lahan dan RUU Pangan, Winarno tak mempermasalahkan terkatung-katungnya revisi UU tersebut. Karena menurut Winarno, tidak mungkin dapat menjabarkan UU tadi jika tk ada Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpresnya. “Semuanya tidak bisa diperankan dulu kalau tidak ada PP dan Perpres,” ucapnya

Yang jelas, Menteri Pertanian Suswono mengaku kecewa dengan sikap BPN yang tak berani menuntut balik pemilik hak guna usaha (HGU) lahan-lahan terlantar tersebut. Padahal tak terhitung kerugian negara dari tersebarnya lahan terlantar yang tak produktif. "Sampai saat ini kita belum mendapatkan data, di mana, berapa, sampai sekarang kami posisi masih menunggu dari BPN," ujarnya.

Berdasarkan informasi terakhir, lanjut Suswono, BPN kembali menjanjikan soal lahan terlantar ini bisa diselesaikan. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian. "BPN menjanjikan dalam waktu dekat sudah ada kejelasan," katanya

Hanya Janji

BPN berjanji akan memberikan alokasi lahan terlantar 2 juta hektar untuk sektor pertanian. Padahal sudah setahun lebih BPN berjanji akan mengalokasikan 2 juta hektar lahan dari 7,3 juta hektar lahan terlantar. Tambahan lokasi lahan pertanian sangat penting untuk tetap meningkatkan produksi pertanian.

Tak beda jauh dengan ekonom UGM Revrisond Baswir yang mengatakan sektor agraria peranannya sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Alasannya memproduksi salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu bahan pangan. Sehingga sangat terkait dengan persoalan ketahanan pangan masyarakat.

Apalagi, kata Soni-panggilan akrabnya, penduduk Indonesia mayoritas bekerja di sektor agrarian. Sebagai gambaran, pekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan mencapai sekitar 41.331.706 orang atau 40,3%-nya. Bandingkan dengan sektor manufaktur hanya 12.549.376 orang, atau 12,2%. “Intinya, sektor agraria masih menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia,”terangnya,

Menurut Soni, UU Pokok Agraria dan RUU Pengadaan Lahan perlu segera diselesaikan dan diperbaharui. Masalahnya dampak akan besar sekali untuk pasar pertanian dan persoalan lingkungan hidup. “Karena ini memberi dampak ongkos sosial-ekonomi dan lingkungan hidup dari kaum tani,”tandasnya.

Sementara itu, anggota Panitia Khusus DPR untuk RUU Pengadaan Tanah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Malik Haramain menegaskan daerah-daerah yang belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilarang keras menyediakan tanah untuk pembangunan. “Dalam RUU ini ditegaskan bahwa daerah-daerah yang belum punya RTRW tidak boleh mengadakan lahan sampai RTRW itu disahkan. RTRW menjadi syarat bagi upaya pengadaan tanah untuk pembangunan," kata Malik.

Sedangkan Ketua Komisi IV DPR F-PPP, Mohammad Romahurmuzy mengatakan RUU Pengadaan Tanah/Lahan lebih merujuk kepada lahan kritis yang kini banyak dimanfaatkan oleh warga masyarakat. ”Apabila RUU tersebut sudah selesai dan diundangkan, saya optimistis BPN akan punya legalitas untuk mengadakan lahan itu bagi sektor pertanian,” katanya kemarin.

Lebih jauh Romi-panggilan akrabnya menambahkan lahan-lahan kritis tersebut kini dimasukkan ke dalam wilayah tanah ulayat atau tanah adapt. Sehingga pemerintah dalam hal ini BPN belum mempunyai payung hukum untuk memanfaatkannya bagi sektor pertanian. “Walau masih ada kendala payung hukum seperti itu, pencetakan sawah baru masih tetap berjalan dan angkanya lebih banyak daripada tanah yang dipergunakan untuk sektor properti dan infrastruktur, meskipun dia tidak menyebutkan angka pastinya,”terangnya. munib/iwan/ahmad/novi/agus/cahyo

BERITA TERKAIT

KABINET INDONESIA MAJU DIMINTA TEKAN DEFISIT PERDAGANGAN - Presiden: Satu Permen Baru Cabut 40 Aturan Lama

Jakarta-Presiden Jokowi meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sedikitnya mencabut 40 aturan sekaligus saat ingin menerbitkan sebuah ketentuan baru misalnya,…

Jokowi Kecewa Pemberdayaan UMKM Belum Optimal

NERACA Jakarta – Komitmen pemerintah meningkatkan daya saing pelaku industri usaha mikro kecil dan menengah, belum dilakukan secara optimal dan…

Impor Produk Tekstil Dikenakan Bea Masuk Hingga 67%

NERACA Jakarta-Pemerintah melalui SK Kementerian Keuangan PMK 162/PMK.010/2019 menetapkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) untuk tekstil dan produk…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

PEMERINTAH PASTIKAN KEAMANAN INVESTOR TERJAGA PASCA LEDAKAN BOM - Luhut: Aturan Tumpang Tindih Hambat Investasi

Jakarta-Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, aturan tumpang tindih harus segera diatasi. Sebab berdampak besar pada terhambatnya…

Kemendag Pantau Fluktuasi Harga Jelang Natal dan Tahun Baru

NERACA Jakarta – Sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memantau harga kebutuhan pokok di 121 pasar rakyat di 15 provinsi…

MESKI 80% PDB DOMESTIK SESUAI EKONOMI SYARIAH - BI: Posisi RI Lebih Banyak ke Konsumen

Jakarta-Meski Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, perkembangan ekonomi syariah di negeri ini dinilai belum terlalu…